Oleh: Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga
Keberhasilan OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesungguhnya adalah cermin kegagalan negeri ini memberantas praktik korupsi. Makin banyak kepala daerah yang terkena OTT tidak harus dibaca sebagai keseriusan negara menangani meruyaknya korupsi di pusat maupun di berbagai daerah. Kasus OTT yang dialami Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur adalah bukti kesekian kalinya bahwa keinginan memberantas korupsi masih jauh dari panggang api
Kendati telah berkali-kali diingatkan oleh Presiden maupun ketua partai politik yang mengusung calon pejabat daerah agar menjaga marwah politik, tetapi tetap saja dari waktu ke waktu terjadi kasus OTT yang menimpa sejumlah kepala daerah maupun pejabat pusat. Di kalangan kepala daerah, sudah tidak lagi terhitung walikota, bupati dan gubernur serta jajaran kepala dinas yang terkena OTT. Alih-alih kapok, justru di lapangan yang muncul adalah modus-modus baru praktik korupsi yang makin canggih.
Ada kesan kuat, hanya nasib sial-lah sebetulnya yang menentukan kapan seorang pejabat publik terkena OTT atau tidak. Sepanjang mahar politik masih berlaku dan meraih jabatan politik membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit, maka sepanjang itu pula praktik korupsi akan tetap terjadi. Pertanyaannya sekarang: sebetulnya apakah mungkin memberantas praktik korupsi? Kenapa ancaman hukuman dan pemiskinan pelaku korupsi seolah tidak pernah mampu membuat pejabat gentar melakukan praktik korupsi? Di mana letak kekeliruan kita?
Akar Masalah
Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa meluasnya praktik korupsi di Imdonesia sebetulnya bukan karena masalah moral individu atau karena keserakahan seseorang untuk meraih kekayaan sebanyak-banyaknya dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Praktik korupsi berakar dari akar struktural dan kelembagaan yang kompleks. Penangkapan bupati Tulungagung, bupati Rejang Lebong, bupati Pekalongan, bupati Pati, bupati Lampung Tengah, walikota Madiun, bupati Kolaka Timur, dan bupati Cilacap dan lain-lain oleh KPK menambah daftar kasus korupsi besar yang terkuak di tingkat daerah. Data KPK menunjukkan sejak 2004 hingga Januari 2026 lebih dari 201 kepala daerah terjerat perkara korupsi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai akar persoalan yang membuat praktik korupsi terus berulang.
Studi yang dilakukan Prakasa et al. (2023) dan Mustaqim (2025), misalnya menyimpulkan bahwa pendekatan konvensional penyitaan aset hasil korupsi ternyata tidak memiliki kekuatan untuk menimbulkan efek jere. Perlu reformasi dalam pengadaan barang dan jasa untuk menutup celak terjadinya praktik korupsi. Memberantas korupsi tidaklah mungkin hanya menggantungkan diri pada keriuhan OTT yang selama ini dilakukan KPK. Memberantas praktik korupsi yang sudah terlanjur mengakar perlu dilakukan melalui perbaikan tata kelola yang benar-benar efisien, transparan, dan akuntabel.
Akar penyebab terajdinya praktik korupsi tidak mungkin dipicu oleh faktor individu semata. Tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah sebagai salah satu penyebab utama. Selain itu, tingginya tekanan kebutuhan biaya sosial juga jadi pendorong seorang pejabat melakukan praktik korupsi karena ia harus pula memberi orang-orang dalam jejaringnya untuk kepentingan memperkuat koalisi. Menurut informasi yang beredar, untuk mendapatkan dukungan dari partai pengusung saja hitungan dasarnya sekitar Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar per satu kursi dukungan. Itu baru tahap kandidasi, belum termasuk biaya kampanye dan praktik serangan fajar.
Kewajiban membayar mahar dan besarnya biaya selama proses persiapan sampai pelaksanaan Pilkada, seringkali mendorong sebagian kandidat pejabat daerah harus menyiapkan uang yang tidak sedikit. Jangan heran jika hampir semua pejabat daerah memandang kontestasi politik sebagai investasi yang harus dikembalikan saat menjabat. Pendanaan politik kerap berasal dari pinjaman atau dukungan pengusaha tertentu yang berdiri sebagai kasir --yang kemudian dibalas melalui pemberian proyek pemerintah setelah terpilih.
Seorang pejabat daerah, kalau mau jujur tidak mungkin hanya mengandalkan pada gaji resmi. Selama ini, gaji resmi seorang kepala daerah hanya berkisar Rp 6–7 juta per bulan. Angka ini tentu tidak sebanding dengan beban sosial yang mereka harus tanggung selama menjabat. Meski para pejabat itu juga mendapatkan berbagai tambahan tunjangan jabatan lain yang lebih besar. Tetapi, tanpa ada tambahan penghasilan dari proyek dan tarikan uang jabatan dari jajaran birokrasi di bawahnya, sulit seorang pejabat daerah dapat memperoleh penghasilan yang memadai. Dalam banyak kasus, biaya sosial yang mesti ditanggung seorang bupati, walikota atau gubernur seringkali sangat tinggi karena masyarakat sering meminta bantuan langsung untuk berbagai kebutuhan yang tidak selalu ada dalam alokasi APBD
