Oleh: Prof. Bagong Suyanto
Di balik riuh berita penangkapan mantan Kapolri, penyadapan HP presiden, dan lain
sebagainya, dunia perguruan tinggi Indonesia menorehkan prestasi membanggakan. Sejumlah
perguruan tinggi (PT) berhasil menembus peringkat 100 besar Asia. Pemeringkatan itu tak
sekadar mengukur pembelajaran, riset, mutu lulusan di dunia kerja, dan kolaborasi
internasional, tetapi juga diharapkan memastikan layanan pendidikan tinggi kian bermutu dan
berdampak nyata.
Pemeringkatan oleh Quacquarelli Symonds (QS) dalam QS World University Rankings: Asia
2027 diumumkan pada 3–5 November 2026, bertepatan dengan QS Higher Ed Summit: Asia
Pacific 2027 di Bali, yang diselenggarakan Binus University bersama Universitas Padjadjaran
dan The Education University of Hong Kong. Dari sekitar 1.700 perguruan tinggi yang
diperingkat, belum ada satu pun PT Indonesia masuk 10 besar. Dalam peringkat Asia tersebut,
perguruan tinggi Hong Kong dan Tiongkok masih mendominasi posisi teratas. Posisi teratas
ditempati University of Hong Kong, Peking University, dan Tsinghua University.
PT Indonesia yang masuk 100 besar antara lain Universitas Gadjah Mada (53), Universitas
Airlangga (55), Universitas Indonesia (56), dan Institut Teknologi Bandung (67). Di jajaran 200
besar terdapat IPB University (100), Universitas Padjadjaran (101), Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (105), Universitas Diponegoro (116), Universitas Brawijaya (119), UNS (158), dan
Universitas Hasanuddin (187).
Ironi
Bagi PT yang peringkatnya naik, kampus segera merilis siaran pers, memasang baliho, dan
merayakan pencapaian tersebut sebagai bukti kualitas akademik. Sebaliknya, penurunan
peringkat kerap ditanggapi kepanikan birokrasi dan evaluasi internal yang menegangkan.
Pertanyaan penting justru dilupakan: seberapa jauh PT memberikan dampak nyata bagi
masyarakat?
Metodologi pemeringkatan global umumnya memberikan bobot besar pada reputasi akademik,
sitasi per dosen, publikasi di jurnal internasional bereputasi seperti yang terindeks Scopus atau
Web of Science, serta persentase mahasiswa dan dosen internasional. Ketika kampus
mengejar kenaikan peringkat, birokrasi digerakkan memenuhi indikator tersebut. Prioritas pun
bergeser. Dosen tak lagi didorong mengajar dengan hati atau membimbing mahasiswa secara
personal. Waktu mereka habis mengejar publikasi internasional. Ironinya:
Pertama, produk kampus teralienasi dari kebutuhan riil masyarakat. Banyak riset menjadi
sangat teoretis dan disesuaikan dengan selera jurnal internasional. Riset persoalan lokal—
kemiskinan di desa terpencil, inovasi pertanian skala kecil, atau resolusi konflik komunitas—
sering dikesampingkan karena dianggap kurang memiliki “dampak global”. Riset semacam itu
dianggap sulit menembus jurnal Barat. Akibatnya, masyarakat kehilangan hak memperoleh
solusi berbasis sains dari universitas yang mereka biayai melalui pajak.
Kedua, kenaikan peringkat sering diikuti peningkatan biaya pendidikan. Fasilitas kelas dunia,
dosen asing, dan laboratorium canggih membutuhkan biaya besar. Ketika subsidi negara tidak
mencukupi, beban tersebut dialihkan kepada mahasiswa melalui kenaikan uang kuliah tunggal
(UKT) atau biaya pangkal yang selangit.
Komersialisasi pendidikan membuat perguruan tinggi top berisiko menjadi institusi eksklusif bagi
kelas sosial atas. Mereka menjadi tempat berkumpulnya anak-anak yang mampu membayar
mahal, sementara anak-anak kelas pekerja dan miskin secara struktural tersingkir dari
kesempatan memperoleh pendidikan terbaik. Alih-alih menjadi alat mobilitas sosial, kampus
yang mendewakan peringkat justru berisiko memperlebar ketimpangan sosial.
Dampak Nyata
Kenaikan peringkat PT patut disyukuri dan diapresiasi. Namun, pencapaian itu jangan membuat
kita terlena. Perayaan angka-angka di atas kertas tidak boleh membutakan kita bahwa
pendidikan adalah hak publik dan misi terpenting PT adalah memastikan dampaknya terhadap
kesejahteraan masyarakat.
Sudah saatnya PT menurunkan ego akademisnya dan kembali menapakkan kaki di bumi.
Ruang kelas dibiayai oleh keringat masyarakat, dan kepada masyarakat pulalah ilmu
pengetahuan harus diabdikan. Jangan sampai kampus sibuk mengejar peringkat global,
sementara masyarakat sekitarnya tenggelam dalam persoalan lokal. Peringkat tinggi barulah
bermakna jika melayani kemanusiaan, bukan sekadar memuaskan gengsi pimpinan PT semata.
Kita perlu mendekonstruksi dan mendefinisikan kembali “universitas berkualitas”. Kualitas tidak
boleh hanya diukur dari seberapa tebal dokumen akreditasi internasional atau seberapa tinggi
posisi ketika diumumkan di forum QS global. Sebuah PT boleh berbangga tergantung seberapa
besar manfaat keberadaannya bagi lingkungan sekitar. Universitas hebat melahirkan lulusan
berkepekaan sosial, memproduksi ilmu yang membebaskan masyarakat dari kebodohan dan
kemiskinan, serta menjadi benteng moral ketika masyarakat kehilangan arah.
Pemerintah dan pengambil kebijakan memegang peranan kunci. Sistem insentif dan pendanaan
harus menjamin kemanfaatan bagi masyarakat. Penghargaan bukan hanya bagi dosen yang
menembus jurnal internasional, tetapi juga bagi mereka yang risetnya mengubah nasib
komunitas atau melahirkan kebijakan publik berkeadilan. Seperti dikatakan Sekjen
Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco, ranking bisa memberikan legitimasi, tetapi impact itulah
yang dibutuhkan stakeholder. Tujuan akhirnya adalah dampak bagi masyarakat. (*)
Guru Besar Sosiologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF)
FISIP Universitas Airlangga
