Oleh: Setiari Purnawan, Muslimin Al Maarif, dan S. Muhammad Hafiizh
Kebijakan Publik Pencegahan Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan hidup yang memiliki
dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, kesehatan, perekonomian, ekosistem, dan keberlanjutan
pembangunan daerah. Di Indonesia, karhutla tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti musim
kemarau dan kondisi lahan gambut yang kering, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas manusia,
pembukaan lahan, pengelolaan kawasan hutan, serta lemahnya pengawasan terhadap kegiatan usaha yang
berpotensi menimbulkan kebakaran.
Dalam perspektif kebijakan publik, pencegahan dan pengendalian karhutla merupakan tanggung
jawab pemerintah yang harus dilaksanakan melalui kebijakan terencana, terpadu, berkelanjutan, dan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah tidak cukup hanya bertindak ketika kebakaran
telah terjadi, tetapi harus mengutamakan tindakan preventif melalui pengawasan, penegakan hukum,
pengelolaan lingkungan, penataan ruang, serta pemberdayaan masyarakat.
Kebijakan tersebut menjadi semakin penting bagi daerah yang memiliki kawasan hutan, lahan
gambut, perkebunan, dan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam, termasuk wilayah Kalimantan
Selatan. Pemerintah dapat melaksanakan kebijakan pencegahan dan pengendalian karhutla melalui
Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi
menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum merupakan instrumen penting untuk
memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan. Pencegahan
karhutla harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan lingkungan terutama
daerah perdesaan dan lingkungan sekitar perkebunan dan hutan, pemantauan tinggi muka air tanah pada
lahan gambut. Pemerintah harus memastikan adanya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan melalui
rehabilitasi lahan, restorasi ekosistem gambut, penghijauan, dan pemulihan fungsi ekologis kawasan
terdampak dan membuat kebijakan pelarangan lokasi bekas karhutla untuk dialih fungsi.
Penegakan hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan bagian
penting dari kebijakan publik di bidang perlindungan lingkungan hidup. Penegakan hukum tidak hanya
bertujuan menghentikan kebakaran dan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencegah
terjadinya kebakaran berulang, memulihkan kerusakan lingkungan, serta memastikan adanya tanggung
jawab pemerintah dan korporasi terhadap perlindungan ekosistem. Penegakan hukum Karhutla dapat
dilakukan melalui tiga instrumen hukum:
1. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan penegakan hukum administratif
meliputi kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kewajiban melakukan
pemulihan lingkungan hidup, pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan perizinan
berusaha.
2. Penegakan hukum pidana bertujuan memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku yang
terbukti melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dengan subjek hukum yang dapat
dikenakan pada orang yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, pengurus atau penanggung
jawab korporasi dan korporasi yang melakukan tindak pidana.
3. Penegakan hukum perdata diarahkan untuk memperoleh pertanggungjawaban atas kerugian akibat
kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan.
Pembentukan sistem kordinasi yang baik dan cepat antara pemerintah pusat, BMKG, pemerintah daerah,
masyarakat dan aparat penegak hukum diperlukan agar kebakaran hutan masif tidak terjadi.
Sistem kordinasi bisa berupa pembentukan pusat kordinasi setiap daerah yang berpotensi terjadinya
karhutla, sistem koordinasi harus diarahkan pada model integrated governance, yaitu tata kelola
pemerintahan terpadu yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem
pencegahan dan pengendalian Karhutla.
Kebijakan Publik Pencegahan Bencana Banjir
Menjelang musim penghujan, ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan
kerusakan infrastruktur cenderung meningkat pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan
lingkungan tinggi. Berdasarkan prediksi BMKG stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan awal musim
hujan diperkirakan terjadi pada bulan November-Desember 2026, sebanyak 49,3% wilayah Kalsel
diperkirakan memasuki musim hujan pada bulan November dan 50,7% lainnya pada bulan Desember
2026, puncak musim hujan diprediksi mulai terjadi pada Desember-Januari 2026. Penanggulangan
bencana tidak cukup dilakukan melalui respons kedaruratan setelah bencana terjadi. Pemerintah harus
membangun kebijakan publik yang mengutamakan pencegahan, pengurangan risiko, serta pengendalian
terhadap aktivitas pembangunan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Aktivitas manusia
yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan turut memperbesar risiko terjadinya bencana.
Dilihat dari perspektif kebijakan publik keputusan yang dibuat pemerintah memberikan dampak
yang besar terhadap pencegahan dan pengurangan risiko bencana ekologis. Selain pemanfaatan ruang
kebijakan publik terhadap aktivitas ekonomi didaerah menjadi penting untuk menjadi fokus perhatian
pemerintah pusat dan daerah.
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Aktivitas Ekonomi Daerah
Aktivitas ekonomi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta
mempercepat pembangunan daerah. Di Provinsi Kalimantan Selatan, aktivitas ekonomi berkaitan erat
dengan pemanfaatan sumber daya alam sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Dari
dua sektor tersebut Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan sektor dengan pertumbuhan positif, Data
BPS tahun 2024 luasan perkebunan kepala sawit Kalimantan Selatan mencapai 478,60 ribu hektare yang
sebagian besar letaknya berdekatan dengan kawasan perdesaan.
Walaupun terdapat perdebatan terkait isu hubungan perkebunan kelapa sawit dengan bencana
hidrometeorologis, pembukaan perkebunan kepala sawit memberikan dampak negatif pada ekologi
lingkungan seperti deforestasi, hilangnya habitat satwa liar, pencemaran air, degradasi tanah. Pemerintah
pusat dan daerah memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap
pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, sebaiknya pemerintah tidak memberikan ijin
pembukaan perkebunan kelapa sawit di wilayah hulu dan daerah tangkapan air serta membatasi
pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit dan berfokus pada peremajaan kelapa sawit berumur tua
merupakan langkah konkret pencegahan terhadap bencana banjir, melalui dinas lingkungan hidup
pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan soal tata kelola lahan perusahaan kelapa sawit seperti
adanya pengelolaan limbah B3, drainase dan penampungan air saat hujan (rorak), pengawasan harus
dilaksanakan secara berkala maupun insidental, objektif, berbasis bukti, dan disertai tindak lanjut terhadap
setiap pelanggaran.
Subtansi pengaturan dan tanggung jawab pemerintah tertuang pada Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya. Pemerintah
pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami
kerugian akibat bencana ekologis yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi perkebunan kelapa sawit,
Pemerintah dapat menyediakan akses yang mudah untuk bantuan hukum mayarakat, rehabilitasi dan
kompensasi bagi masyarakat terdampak.
Tanggung jawab pemerintah dalam aktivitas ekonomi daerah terhadap pencegahan bencana
ekologis hidrometeorologis di Kalimantan Selatan harus dipahami sebagai kewajiban hukum yang
mencakup aspek pengaturan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum, pemulihan
lingkungan dan hak masyarakat. (*)
Para penulis merupakan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA-MAB)
