
Oleh Riyad Dafhi Rizki
Jurnalis Radar Banjarmasin
Dalam berbagai pidato pejabat, dokumen kebijakan atau strategi pembangunan, amat sering kita menjumpai jargon "sinergi."
Frasa ini selalu disandingkan dengan tujuan mulia seperti kolaborasi lintas sektor, pengutan institusi, atau percepatan pembangunan.
Misal, sinergi antar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)–yang terdiri dari pemda, dewan, dan aparat penegak hukum.
Tak hanya antar lembaga pemerintahan, kerap juga terdengar kalimat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers, polri dengan wartawan, dan masih banyak lagi.
Wartawan yang seharunya berperan sebagai tukang kontrol bagi penguasa malah ikut-ikutan larut dalam euforia pemakaian frasa ini tanpa menyaring dengan skeptis.
Dalam kadar yang pas, sinergi memang penting untuk menyelesaikan satu persoalan kompleks.
Namun ketika sinergi dimaknai secara berlebihan hingga mengabaikan batas peran antar institusi, demokrasi justru bisa terancam.
"Overdosis" sinergi dapat menciptakan bias dalam pengambilan keputusan, di mana pemerintah, dewan, penegak hukum, hingga pers menjadi terlalu dekat yang berakibat kehilangan independensinya.
Dalam konteks demokrasi, sinergi seharusnya merujuk pada kerja sama untuk menjaga keseimbangan antar pemangku kebijakan tanpa mengabaikan fungsi check and balance.
Eksekutif perlu menjalankan kebijakan dengan kuat, legislatif mesti berperan kritis mengawasi jalannya pemerintahan, yudikatif harus tetap imparsial, dan pers wajib mempertahankan independensinya sebagai suara masyarakat.
Ketika sinergi menjadi alasan untuk menyingkirkan perbedaan pendapat, pemerintahan justru berisiko berjalan ugal-ugalan.
Tanpa kontrol, kebijakan yang lahir bisa mengabaikan kepentingan rakyat, hanya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir pihak.
Di ranah politik, "sinergi" sering kali dijadikan alat untuk membentuk kesepakatan elite.
Koalisi besar yang menyapu bersih kursi parlemen, misalnya, sering kali dianggap sebagai bentuk sinergi politik.
Padahal, tanpa oposisi yang kuat, siapa yang akan bertugas sebagai penyeimbang? Demokrasi seharusnya memberi ruang bagi perbedaan, alih-alih penyeragaman.
Contoh buruknya dapat dilihat dalam sejumlah regulasi kontroversial yang terbit begitu saja dalam lima tahun terakhir, seperti Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Nomor 19 Tahun 2019 yang melemahkan KPK.
Penyusunan kedua regulasi ini dianggap bermasalah karena minimnya partisipasi masyarakat. Bahkan, proses pembahasannya justru berlangsung begitu cepat meski ditentang oleh sejumlah pihak.
Bandingkan dengan proses penggodokkan aturan lain yang dinilai lebih urgen: seperti RUU Masyarakat Adat, yang sudah masuk dalam Prolegnas sejak 2014 tetapi hingga kini tak kunjung disahkan.
Atau RUU Perampasan Aset, yang masuk Prolegnas pada 2023 namun tak sempat dibahas hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Fenomena serupa juga terlihat dalam hubungan antara pemerintah dan sektor swasta.
Sinergi digunakan untuk memuluskan agenda investasi, tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
Ketika sinergi hanya mengutamakan akomodasi kepentingan elite, lahirlah oligarki.
Para pengusaha yang disokong oleh kekuatan penguasa jadi alat untuk merampas hak hidup masyarakat.
Mereka juga kehilangan ruang berekspresi. Takut bersuara, apalagi mengadu, karena hukum kerap kali hanya menjadi 'macan' kertas.
Sebagai bangsa yang mengusung prinsip demokrasi, kita semestinya berhati-hati terhadap penggunaan frasa ini.
Karena para elite memang cerdik untuk menghegemonikan kekuasaan dengan permainan kata-kata yang manis dibaca.
Dalam buku How Democracies Die (2018), Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menjelaskan bahwa jika dahulu demokrasi hancur melalui kudeta militer atau kekerasan terbuka, kini ia perlahan mati dengan cara yang tak kasat mata.
Tidak ada letusan senjata, tidak pula tank melintas di jalanan kota. Namun, keadilan dan kebebasan—roh utama demokrasi—terkikis perlahan oleh tangan-tangan yang bekerja dalam diam.
Pembunuhan demokrasi modern dilakukan melalui dalih hukum, regulasi, dan prosedur yang tampak "demokratis" dan sah di permukaan.
Kebijakan yang terlihat legal sering kali dirancang oleh pihak-pihak yang "bersinergi" dengan itikad buruk.
Menjadi alat untuk membatasi ruang gerak oposisi, mengekang kebebasan berpendapat, dan mendominasi media dengan pembentukan opini yang semata-mata memberikan legitimasi pada penguasa.
Kolaborasi memang penting, namun ruang untuk kritik dan pengawasan harus tetap dijaga.
Sinergi yang mengabaikan prinsip ini tidak hanya membahayakan, tetapi juga membuka jalan bagi otoritarianisme terselubung.
Sinergi yang sejati adalah kolaborasi yang menghormati keberagaman, mendengar berbagai suara, dan menjunjung tinggi transparansi.
Segala bentuk kerja sama yang justru mematikan fungsi demokrasi bukanlah sinergi, melainkan konspirasi



