
Oleh: Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi
Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF)
FISIP Universitas Airlangga
Upaya menghindari ketergantungan terhadap dolar AS terus dilakukan Bank Indonesia (BI). Pengalaman mengajarkan bahwa dolar AS tetap dominan meski pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat turun. Kebutuhan dolar AS di setiap transaksi perdagangan dunia menyebabkan posisi dolar AS selalu perkasa. Sementara itu, mata uang negara lain, tak terkecuali Indonesia, cenderung tersubordinasi. Makin perkasa dolar AS, makin terpuruk nilai tukar rupiah.
Untuk mencegah pelemahan rupiah, BI meluncurkan Renminbi Clearing Bank (RCB) atau bank kliring renminbi di Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi Pengembangan Ekosistem Rupiah dan Renminbi di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong pelaku usaha dan perbankan mengurangi penggunaan dolar AS sebagai mata uang perantara dalam transaksi perdagangan, investasi, dan keuangan dengan Tiongkok.
Seperti dinyatakan Gubernur BI Destry Damayanti, bank kliring memungkinkan transaksi perdagangan, investasi, dan keuangan menggunakan rupiah dan renminbi secara langsung tanpa konversi ke dolar AS. Peluncuran RCB merupakan bagian dari pengembangan Local Currency Transaction (LCT), skema transaksi menggunakan mata uang lokal negara mitra, sekaligus pendalaman pasar uang dan valuta asing (PUVA) domestik.
Data BI menunjukkan, rata-rata transaksi harian valas domestik naik dari 4,8 miliar dolar AS pada 2020 menjadi 12,4 miliar dolar AS pada Oktober 2026. Transaksi LCT Indonesia–Tiongkok sepanjang Januari–September 2026 mencapai ekuivalen 43,89 miliar dolar AS, melampaui capaian sepanjang 2025 sebesar 13,19 miliar dolar AS. Tiongkok menyumbang 83,49 persen dari total volume LCT Indonesia dengan rata-rata 5.951 pengguna setiap bulan.
Kehadiran RMB Clearing Bank pertama di tanah air, dengan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai bank kliring utama, merupakan tindak lanjut nota kesepahaman BI dan People’s Bank of China (PBoC) pada Juni 2026, sekaligus perpanjangan perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) senilai 400 miliar yuan.
Di atas kertas, kehadiran RMB Clearing Bank ini sangatlah strategis. Namun demikian, bukan berarti tanpa risiko yang perlu diwaspadai. Di tengah kebijakan dedolarisasi dan penguatan kerja sama dengan Tiongkok—mitra dagang terbesar Indonesia—publik dan pelaku pasar perlu memandang kebijakan ini secara jernih. Memosisikannya sebagai satu-satunya jalan menyelamatkan rupiah dari gejolak global berarti menyederhanakan masalah.
Memang, dampak paling langsung dan terukur dari beroperasinya RMB Clearing Bank adalah pemangkasan rantai dan biaya transaksi lintas batas. Perdagangan pengusaha Surabaya atau Jakarta dengan mitra di Shenzhen atau Shanghai selama ini melewati konversi ganda: rupiah ditukar ke dolar AS, lalu menjadi renminbi. Proses ini menciptakan biaya spread valuta asing dua kali lipat dan memperlambat penyelesaian transaksi (settlement).
Dengan hadirnya pusat kliring yuan di dalam negeri, transaksi dapat diselesaikan secara langsung (direct settlement) dalam rupiah-renminbi. Pelaku usaha terbebas dari biaya perantara dolar AS, sementara likuiditas yuan lebih mudah diakses melalui perbankan nasional seperti Bank Mandiri, BNI, dan BCA.
Akses tersebut mempermudah penerbitan instrumen pembiayaan berdenominasi renminbi, seperti Panda Bond yang mencatat penerbitan hingga CNY 10 miliar pada November 2026, serta membuka ruang integrasi pembayaran ritel melalui QRIS lintas batas. Kebijakan ini juga mengurangi sensitivitas kebutuhan valuta asing domestik terhadap lonjakan permintaan dolar AS musiman.



