
Oleh: Nu’man Fauzi
Aktivis Gerakan Buruh
Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membuka pembahasan baru mengenai kesinambungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa tersebut mengundang perhatian pada proses konstitusional, hubungan partai politik, dan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam diskusi mengenai tokoh nasional, alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menarik untuk ditelaah. Mahfud MD, Anies Baswedan, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Doli Kurnia, Saan Mustopa, dan Bambang Soesatyo memiliki pengalaman berbeda dalam pemerintahan, partai politik, dan parlemen. Penyebutan mereka merupakan analisis rekam jejak, bukan informasi pencalonan resmi.
HMI berdiri pada 5 Februari 1947 dan menjadi ruang kaderisasi mahasiswa dalam bidang intelektual, organisasi, serta pengabdian masyarakat. Banyak alumninya kemudian bergerak di dunia akademik, birokrasi, usaha, hukum, dan politik.
Korps Alumni HMI (KAHMI) menjadi ruang pertemuan lintas generasi dan profesi. Namun, kesamaan pengalaman kaderisasi tidak berarti keseragaman pilihan politik. KAHMI bukan partai politik, dan para alumni tidak bergerak di bawah satu komando elektoral.
Mahfud MD pernah menjabat Menteri Pertahanan, anggota DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Menko Polhukam. Ia juga menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.
Rekam jejaknya relevan untuk membaca hubungan antara hukum tata negara, pemerintahan, dan kontestasi nasional. Akan tetapi, keterlibatan pada pemilu sebelumnya tidak otomatis menunjukkan pencalonan dalam pengisian kekosongan jabatan saat ini.
Anies Baswedan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur DKI Jakarta, dan calon Presiden pada Pemilu 2024. Pengalamannya membuka ruang kajian mengenai kepemimpinan daerah, kebijakan publik, dan hubungan politik lintas koalisi.
Apabila namanya dibicarakan dalam wacana publik, pembahasan itu harus dipisahkan dari pengajuan resmi oleh Presiden.
Zulkifli Hasan memiliki pengalaman sebagai Ketua Umum PAN, Ketua MPR RI periode 2014–2019, dan pejabat kabinet. Pengalaman tersebut menunjukkan pertemuan antara kepemimpinan partai, pemerintahan, dan lembaga permusyawaratan.



