Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PDAM Versus PTAM

M
Penulis: Muhammad Helmi❯
Photo
Photo
ORANG Banjar tempo dulu percaya, anak yang sakit-sakitan bisa disembuhkan dengan tasmiyah.

Nama lama yang disangka terlampau berat untuk dipikul si anak, diganti dengan nama baru yang dikira lebih ringan.

Mirip dengan PDAM. Yang berubah dari perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT).

Selama ini banyak PDAM yang sakit-sakitan. Ketergantungan dengan penyertaan modal dari APBD.

Disuntik miliaran rupiah saban tahun anggaran, bukannya menyetor laba pada kas daerah, eh malah buntung.

Bahkan sampai terlilit utang. Wali kota dan bupati ngenes membaca laporan keuangannya.

Apa yang salah... bukankah air bersih termasuk kebutuhan primer yang mesti laku dijual?

Mungkin akibat praktik sapi perah yang masih langgeng. Sama-sama tahu, BUMD (dan BUMN) kerap menjadi bancakan elite politik.

Mungkin juga karena manajemen yang salah urus. Lantaran disuruh menerima titipan orang dekat penguasa. Eks timses atau kerabat yang sedang menganggur.

Kasus semacam itu tidak hanya menimpa PDAM, tapi juga perusahaan daerah yang bergerak di bidang lain.

Korbannya adalah masyarakat pelanggan. Air keruh, keran mengucur kecil di daerah pinggiran, hingga pipa bocor menjadi keluhan rutin.

Saat ini, di Kalimantan Selatan sudah ada empat PDAM yang bertasmiyah: PT Air Minum Bandarmasih di Banjarmasin, PT Air Minum Intan Banjar di Martapura dan Banjarbaru, PT Air Minum Berkah Banua di Tanah Laut, dan PT Air Minum Tabalong Bersinar di Tanjung.

Tampaknya hanya soal waktu sampai PDAM-PDAM lainnya turut mengikuti jejak mereka.

Menyangkut polemik PDAM versus PTAM, banyak yang khawatir PT akan lebih condong pada logika bisnis ketimbang pelayanan.

Dampaknya, tarif leding semakin tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.

Para penentang menyitir Pasal 33 UUD 1945. Bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Imbas lain, pengawasan legislatif yang melemah. Contoh di Banjarmasin. Begitu tarif leding naik 10 persen, DPRD hanya mencecar tanpa bisa mencegah.

Itu segi negatif. Segi positif, PT lebih lincah dalam menggaet investor luar. Lebih mandiri dalam finansial.

Kolom ini bukan sebuah kesimpulan. Terlalu dini untuk memvonis apakah PTAM lebih baik atau lebih buruk dari PDAM.

Kita mesti menunggu. Sembari berharap kualitas layanan prima. Sepadan dengan tagihan mahal yang dibayarkan.

Namun satu hal yang pasti. Saat berwudu di masjid atau surau, bantulah para takmir, mohon kerannya jangan dibuka penuh. (gr/fud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Muhammad Helmi

Artikel Terkait

RMB Clearing Bank: Risiko dan Agenda ke Depan

RMB Clearing Bank: Risiko dan Agenda ke Depan

Upaya menghindari ketergantungan terhadap dolar AS terus dilakukan Bank Indonesia (BI). Pengalaman mengajarkan bahwa dolar AS tetap dominan

Alumni HMI di Persimpangan Kekuasaan

Alumni HMI di Persimpangan Kekuasaan

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membuka pembahasan baru mengenai kesinambungan pem

Mengapa Kebutuhan Biologis Primer bagi Perempuan Dikenai Pajak?

Mengapa Kebutuhan Biologis Primer bagi Perempuan Dikenai Pajak?

Akhir Oktober lalu, media sosial ramai dengan kampanye penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen atas pembalut. Bermula dari ungga

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer