BANJARMASIN – Gelombang kritik mengguncang Balai Kota. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Banua geruduk kantor Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, Rabu (18/2/2026). Ada 12 tuntutan yang mereka bawa. Salah satu isu yang paling keras disorot adalah pengadaan 21 unit mobil listrik senilai Rp5,2 miliar.
Di tengah polemik pengurangan penerima BPJS PBI, persoalan sampah, banjir tahunan, hingga jalan berlubang yang tak kunjung tuntas, kebijakan pembelian mobil dinas baru dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat sekarang ini.
Salah satu pendemo, Fajar, menegaskan dalam orasinya, aksi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial atas kebijakan pemerintah.
“Kami tidak datang untuk anarkis. Kami ingin pemerintah mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan polemik dan segera menyelesaikan persoalan kota,” tegasnya.
Aksi itu langsung ditemui Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, didampingi Wakil Wali Kota Ananda dan seluruh kepala SKPD. Di hadapan mahasiswa, Yamin menyatakan menerima kritik sebagai bahan evaluasi.
“Kami menyambut baik aspirasi ini. Kritik adalah bagian dari upaya memperbaiki kinerja pemerintah,” ujarnya.
Ketua DPC Gerindra ini mengajak perwakilan mahasiswa berdialog terbuka di Aula Kayuh Baimbai. Satu per satu tuntutan dibahas, termasuk polemik mobil listrik yang menjadi sasaran utama.
Dalam dialog, Kepala BPKPAD Edy Wibowo memaparkan data teknis kendaraan dinas pemko. Dari total armada, 30 unit berusia di atas tujuh tahun, bahkan sebagian keluaran 2015.
Menurutnya, biaya BBM dan perawatan kendaraan lama menyedot anggaran cukup besar. Pada 2024 saja, realisasi belanja BBM dan perawatan mencapai Rp10 miliar.
“Unit-unit ini sudah tua, boros BBM, dan biaya suku cadangnya mahal. Kalau terus dipertahankan, beban APBD tidak efisien,” jelasnya.
Ia menambahkan, peralihan ke mobil listrik diproyeksikan menekan biaya operasional karena tidak lagi menggunakan BBM serta minim perawatan rutin.
Yamin juga mengungkapkan tekanan efisiensi muncul setelah adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 385 miliar. Karena itu, program yang dinilai tidak langsung menyentuh masyarakat mulai dikurangi.
“Kami berpikir keras mencari efisiensi. Dana hasil penghematan akan dialihkan untuk pelayanan publik, termasuk perbaikan jalan dan infrastruktur,” tegasnya.
Unit kendaraan lama keluaran 2015–2016 disebut telah masuk daftar lelang. Hasilnya akan kembali ke kas daerah.
Meski pemaparan data disampaikan, mahasiswa tetap meminta transparansi menyeluruh dan skala prioritas yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.