
BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini sangsi dengan data bahwa ada 7.000 anak tidak sekolah di kota ini.
Dikatakannya, informasi ini merupakan data baru yang belum sepenuhnya terverifikasi sehingga perlu diklarifikasi lebih lanjut.
DPRD melalui Komisi IV akan segera memanggil Dinas Pendidikan guna meminta penjelasan rinci mengenai penyebab tingginya angka putus sekolah.
"Data ini membuat kami terkejut. Dewan akan segera meminta Disdik melakukan verifikasi menyeluruh. Kami tidak ingin mengambil keputusan atau menyimpulkan tanpa data yang valid," ujarnya, kemarin (2/6).
Ia sangat menyayangkan jika putus sekolah terjadi akibat masalah biaya pendidikan atau ekonomi. Namun, jika alasan putus sekolah lantaran faktor lain seperti ketidakinginan anak bersekolah, tentu menjadi persoalan berbeda dan perlu penanganan yang spesifik.
Namun demikian, dia mengingatkan pemko memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anak-anak usia PAUD hingga SMP bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
Saat ini, melalui program prioritas Wali Kota Banjarmsin, Muhammad Yamin, telah disediakan seragam sekolah gratis untuk siswa kurang mampu.
"Tanggung jawab pemko memang sampai SMP, sedangkan untuk SMA kewenangannya ada di provinsi. Kami juga berharap Disdik Kalsel bisa memfasilitasi warga Banjarmasin yang kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan,” jelasnya.
Isnaini mengingatkan, pendidikan ada hak asasi setiap anak yang dijamin konstitusi UUD 1945 Pasal 31.
"Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak boleh ada yang berhenti. Pendidikan bukan hanya soal membaca dan menulis, tapi juga soal pembentukan karakter, moral, dan kecerdasan yang akan membekali mereka dalam menghadapi kehidupan," jelas dia.
Alokasi anggaran di bidang pendidikan, yang diwajibkan minimal 20 persen dari APBD, harus menjadi prioritas dan diperjuangkan secara konsisten agar kualitas pendidikan di Banjarmasin terus meningkat.
Jika anak-anak putus sekolah dibiarkan begitu saja, dampaknya adalah meningkatnya angka pengangguran, kenakalan remaja, dan potensi tindak kriminal.
Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memberikan perhatian dan dukungan yang optimal bagi pendidikan anak-anak.
"Ini adalah pekerjaan bersama. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berpihak, masyarakat harus peduli, dan orang tua harus mendukung penuh agar anak-anak bisa terus sekolah dan meraih masa depan yang cerah," pungkas Isnaini.




