Oleh: Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi
Dosen Mata Kuliah Kemiskinan di Departemen Sosiologi
FISIP Universitas Airlangga
Tidak sedikit upaya telah dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto untuk mensejahterakan masyarakat. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan selama dua tahun kepemimpinan Prabowo, sebagian memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat miskin, namun sebagian yang lain tidak sedikit yang gagal. Di mana sesungguhnya letak kekeliruan yang terjadi? Kenapa berbagai program prioritas yang menguras dana APBN yang tidak sedikit itu, dalam kenyataan tidak terlalu memberikan hasil sebagaimana diharapkan? Alih-alih berkurang, dalam satu dekade terakhir jumlah penduduk miskin ditengarai justru malah bertambah.
Banyak bukti menunjukkan, program pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan berat. Apa yang direncanakan di atas kertas, ternyata realitas eksekusi di lapangan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Sebagai sebuah pemerintahan yang berencana mendongkrak kesejahteraan masyarakat miskin, narasi-narasi tentang kesejahteraan, keadilan, kemakmuran seringkali mendominasi. Mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos), subsidi BBM bagi masyarakat miskin, hingga mega-proyek andalan seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil, semua tumbuh menjadi narasi yang mendominasi pidato pejabat di negari ini. Namun, setelah berbagai program pengentasan kemiskinan itu dilaksanakan oleh aparatur birokrasi, janji-janji manis yang ditebar mulai menghadapi tantangan. Pengentasan kemiskinan bukan sekadar soal seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan seberapa presisi instrumen negara bekerja di tingkat akar rumput.
Isu inilah yang menjadi pembahasan di salah satu klaster yang digelar di acara Diskusi Panel Ahli yang digelar Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Acara diskusi yang digelar di Hotel Tivia Heritage, Jakarta tanggal 28-29 Oktober 2026. Acara dihadiri 80 guru besar dan Doktor dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.
Kelemahan Program
Memastikan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif di lapangan harus diakui bukan hal yang mudah. Mengacu pada berbagai kasus yang terjadi di lapangan, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di tanah air ini ternyata kerap sarat masalah. Secara garis besar, paling-tidak terdapat tiga kelemahan mendasar yang menjadi penyebab pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Pertama, kelemahan paling mencolok dari strategi pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo adalah kentalnya pendekatan yang mengedepankan program amal-karitatif, berbasis pada pendekatan bagi-bagi komoditas (simbolik) ketimbang mengembangkan upaya pemberdayaan masyarakat. Program makan bergizi gratis, misalnya, diklaim sebagai program untuk memutus rantai kemiskinan dan stunting. Secara konseptual, niat ini baik. Namun, secara metodologis, memperlakukan kemiskinan sekadar sebagai masalah "kekurangan kalori harian" adalah bentuk penyederhanaan masalah yang fatal.
Menanggulangi dan memperlakukan kemiskinan hanya sebagai persoalan kekurangan aspek ekonomi, dan kemudian program intervensi yang dikembangkan melulu hanya berupa program pemberian bantuan modal dan sejenisnya, maka tanpa sadar masyarakat miskin akan diposisikan sebagai objek pasif penerima budi baik negara. Hal ini mengikis daya resiliensi dan kreativitas ekonomi warga untuk keluar dari garis kemiskinan secara mandiri. Pemberian bantuan material yang terus-menerus, cepat atau lambat akan melahirkan mentalitas ketergantungan yang mematikan potensi self-help masyarakat miskin itu sendiri.
Kedua, kelemahan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang seringkali terjadi adalah bagaimana konteks dilupakan. Satu hal yang perlu disadari bahwa masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang homogen, melainkan masyarakat yang terpolarisasi: terpilah dalam sekat-sekat kelas ekonomi yang cenderung makin lebar. Menggulirkan bantuan modal bagi masyarakat miskin, sama sekali tidak menjamin masyarakat penerima bantuan modal akan dapat berkembang potensinya karena yang mereka hidup dalam struktur yang makin tidak ramah pada orang miskin. Tidak mungkin seorang pemilik warung kecil mampu bersaing dengan toko-toko besar, apalagi super market yang menyediakan berbagai barang lengkap dengan harga yang kompetitif dan ruang belanja yang nyaman. Bagaimana mungkin penjual es cendol mampu bersaing dengan Coca Cola dan berbagai minuman lain yang dikemas sangat atraktif.
Ketiga, kelemahan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan seringkali tidak berbasis pada data yang valid, terutama data tentang siapa sebenarnya penduduk miskin yang berhak mendapatkan bantuan. Mahbub Ul Haq, seroagn ahli kemiskinan menyatakan salah satu dosa perencana pembangunan adalah ketika mereka terlalu percaya pada data kemiskinan. Kenapa Ul Haq menyatakan demikian? Tidak lain karena ia tidak percaya pada data kemiskinan yang seringkali tidak valid, tidak up to date, dan cenderung mensimplifikasi persoalan.
Di Indonesia, integrasi data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) hingga saat ini masih menyisakan banyak pertanyaan daripada jawaban. Pemerintah pusat sering kali mengklaim memiliki data yang mutakhir, namun realitas di lapangan berbicara sebaliknya. Belajar dari pengalaman, kegagalan memastikan akurasi data kemiskinan ini sering melahirkan masalah lapangan yang sangat sensitif secara sosial, yaitu: eksklusi dan inklusi error. Di berbagai daerah, tidak sekali-dua kali dijumpai fenomena di mana keluarga yang memiliki rumah tembok dan mobil masih terdaftar sebagai penerima bansos (inklusi error). Sebaliknya, janda tua sebatang kara yang tinggal di rumah reot justru terlewat dari daftar karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap (eksklusi error).
