Oleh: Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF)
FISIP Universitas Airlangga
Tidak ada yang keliru ketika pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 sebesar 6 persen. Ketika pertumbuhan ekonomi mampu mencapai angka yang tinggi, dampaknya tentu akan meningkatkan peluang mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Tetapi, mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa didukung fondasi ekonomi yang kuat, sesungguhnya akan berisiko memperbesar tekanan terhadap keberlanjutan fiskal jika pencapaiannya masih bergantung pada belanja pemerintah. Di tengah keseimbangan primer yang masih defisit, dilema yang dihadapi pemerintah adalah pilihan antara mengefisienkan belanja negara atau mempertahankan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sepanjang kondisi fiskal aman, sebetulnya tidak menjadi masalah memanfaatkan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membelanjakan dana yang ada untuk membiayai ketersediaan fasilitas publik. Tetapi, lain soal bila kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Beban bunga utang yang terus bertambah, niscaya menjadi beban tersendiri yang menekan fiskal kita. Ketika keseimbangan primer dipaksa untuk positif di tengah kewajiban membayar bunga utang yang sangat besar, struktur APBN sebenarnya sedang mengalami tekanan hebat.
Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan sektor produktif—seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan— mau tidak mau harus dipangkas atau ditahan demi mengejar target defisit dan menjaga rasio keseimbangan primer tetap aman. Di sinilah ancaman itu bermula, yaitu sejauhmana upaya membangun kesehatan fiskal jangka pendek tanpa harus mengorbankan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pada titik ini, pertanyaan penting yang perlu dikaji lebih mendalam adalah bagaimana pemerintah dapat memastikan keberlanjutan fiskal tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi? Mungkinkah APBN tetap dapat diandalkan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan tanpa berisiko mengalami defisit?
Keseimbangan Primer
Belajar dari pengalaman, untuk menjamin keseimbangan primer dapat surplus, mungkin bisa mengandalkan dari penerimaan negara karena hal itu memerlukan proses lama dan inkremental. Ketika penerimaan pajak masih seret dan jauh dari target, maka upaya untuk menjamin keberlanjutan fiskal akan menghadapi masalah.
Secara teoritis, keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Defisit keseimbangan primer berarti pendapatan negara belum cukup untuk membiayai belanja di luar bunga utang sehingga pemerintah masih perlu menambah pembiayaan untuk menutup kekurangan tersebut. Seperti dikatakan Dinca et al. (2010), keseimbangan fiskal adalah perbedaan antara pendapatan anggaran (budget revenues) dan pengeluaran (expenditures) yang dinyatakan sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Jadi, keseimbangan fiskal adalah selisih antara pendapatan (revenues) dan pengeluaran (expenditures) pemerintah. Definisi ini menunjukkan sejauh mana pengeluaran pemerintah pada tahun berjalan dapat dibiayai oleh pendapatan yang dikumpulkan pada tahun yang sama. Ketika surplus, pendapatan negara mampu menutup belanja tersebut. Sebaliknya, kondisi defisit menunjukkan penerimaan belum cukup untuk membiayai belanja di luar bunga utang sehingga pemerintah masih membutuhkan pembiayaan.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan keseimbangan primer defisit Rp 20,9 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan penerimaan negara belum mencukupi untuk menutup belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang. Padahal, berbagai pos pengeluaran pemerintah dari APBN, selama ini yang berperan dalam penopang pertumbuhan ekonomi. Apabila pemerintah berkeinginan APBN kita surplus, maka konsekuensinya selain harus dilakukan efisiensi belanja pemerintah, yang tak kalah penting pemerintah juga harus mengurangi pengeluaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Inilah dilema yang kini sedang dihadapi pemerintah.
Pengeluaran pemerintah dalam periode dua tahun terakhir harus diakui berperan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang mencerminkan investasi dalam aset tetap. Untuk itu, sekadar mengandalkan efisiensi dalam penggunaan dana APBN untuk mencegah terjadinya defisit fiskal yang makin lebar, tentu ada konsekuensinya. Situasi problematik yang kini dihadapi pemerintah adalah pengurangan belanja dapat membantu memperbaiki keseimbangan primer, tetapi berpotensi mengurangi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila belanja terus diandalkan untuk mencapai target pertumbuhan, perbaikan keseimbangan primer berisiko semakin sulit dilakukan.
Keberlanjutan Fiskal
Menghadapi situasi dilematis seperti di atas, persoalan utama yang tengah dihadapi Indonesia bukan semata-mata realistis atau tidaknya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, tetapi lebih pada konsekuensi apa yang harus ditanggung jika target tersebut dicapai dengan hanya mengandalkan pada belanja pemerintah.
