
Oleh: Syaifullah, M.Pd
Dosen FKIP Bahasa Indonesia ULM
Ada kabar baik bagi para dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil Dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Bagi sebagian dosen, regulasi ini bukan sekadar lembaran negara. Ia adalah jawaban atas penantian panjang, karier yang penuh tanda tanya, dan pengabdian yang membutuhkan kepastian. Namun, kegembiraan itu perlu diletakkan secara proporsional. PP Nomor 26 Tahun 2026 membuka jalan bagi PPPK Dosen untuk mengikuti pengadaan khusus PNS Dosen, bukan otomatis mengubah seluruh PPPK Dosen menjadi PNS.
Ada kriteria, persyaratan, verifikasi, dan seleksi yang harus dilalui. Pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan jalan yang sudah dibuka itu benar-benar terang, adil, transparan, dan tidak berliku-liku.
Bukan Sekadar Status Kepegawaian
Perdebatan tentang PPPK dan PNS sering berhenti pada persoalan status. Padahal, persoalan yang lebih penting adalah bagaimana negara menjamin keberlanjutan profesi dosen.
PP Nomor 26 Tahun 2026 menyebut dosen sebagai tenaga profesional dan ilmuwan yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Regulasi ini juga mengakui kekurangan formasi dosen yang signifikan di perguruan tinggi negeri, yang berdampak pada rasio dosen dan mahasiswa, pemenuhan standar pendidikan tinggi, serta akreditasi program studi.
Dosen bukan pekerja yang sekadar datang ke kampus, mengajar, lalu pulang. Dosen membangun pengetahuan, membimbing mahasiswa, meneliti, menulis publikasi ilmiah, melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengembangkan kurikulum, dan menjaga mutu institusi. Karena itu, kepastian karier berpengaruh pada kualitas perguruan tinggi. Penjelasan PP bahkan menyebut ketidakpastian status berpotensi mengganggu stabilitas karier serta memengaruhi motivasi, produktivitas, dan loyalitas dosen.
Mengakhiri Masa Tunggu
Banyak dosen PPPK telah melalui proses panjang sebelum diangkat. Mereka direkrut melalui seleksi berbasis kompetensi dan kualifikasi sehingga, menurut PP, pada prinsipnya telah memenuhi standar kompetensi jabatan dosen ASN. Pengadaan khusus PNS Dosen dapat dipandang sebagai pengakuan terhadap pengabdian tersebut.
PP mengatur bahwa PPPK Dosen yang diangkat sampai dengan tahun 2025 dapat mengikuti pengadaan khusus sepanjang memenuhi persyaratan. Di antaranya memiliki keputusan pengangkatan sebagai PPPK Dosen, memenuhi ketentuan usia, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan peraturan. Harapan boleh setinggi langit, tetapi prosedur tetap harus berpijak di bumi.
Jalan Terang Tidak Boleh Menjadi Jalan Berliku
Kebijakan yang baik dapat kehilangan makna apabila pelaksanaannya tidak sederhana, transparan, atau menimbulkan tafsir berbeda. PP telah menetapkan tahapan pengadaan khusus, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, hingga pengangkatan.



