Oleh: H. Asmui Syarkowi
Alumni PP Wahid Hasyim Yogyakarta
Terpilihnya kembali KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU masa khidmat 2026–2031 melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) memang telah selesai secara prosedural. Namun, selesai secara prosedural tidak otomatis berarti selesai secara substansial. Ada beban yang seharusnya menjadi bahan evaluasi serius sebelum nama itu kembali diusung. Setidaknya ada tiga hal yang memicu saya menulis opini ini.
Pertama, soal netralitas dalam polemik nasab Ba'alawi. Sebagai Rais Aam—pemegang otoritas tertinggi Syuriyah yang semestinya berdiri di atas semua golongan—pernyataan beliau dalam beberapa kesempatan justru secara eksplisit membela klan Ba'alawi dan menuduh pihak yang mempersoalkan nasab tersebut menjalankan "pola Wahabi". Tuduhan yang tentu menyakitkan bagi Kiai Imad dan pengikutnya.
Penelitian Imaduddin Utsman al-Bantani yang mempertanyakan sanad Ba'alawi telah memicu arus bawah di kalangan akar rumput. Bukan lagi sekadar polemik elite di forum bahtsul masail, tetapi fenomena sosial di media sosial yang melibatkan kajian genealogis, klaim uji DNA, hingga sentimen tentang otoritas keagamaan pribumi versus otoritas berbasis nasab asing. Pergeseran sosiologis ini tidak boleh diremehkan. Ketika seorang Rais Aam merapat ke salah satu kutub, alih-alih memfasilitasi dialog ilmiah kedua pihak, kecenderungan itu berisiko mempertajam polarisasi.
Kedua, pemecatan Gus Yahya. Rapat Harian Syuriyah yang dipimpin Kiai Miftach pada November 2025 mencabut seluruh hak dan fasilitas Ketua Umum PBNU terpilih hasil muktamar sebelumnya. Langkah yang dibingkai sebagai kewenangan konstitusional Syuriyah itu pada praktiknya memicu krisis kelembagaan, melahirkan Musyawarah Kubro di Lirboyo, dan mempercepat Muktamar ke-35. Ironinya, orang yang memimpin keputusan yang menyulut krisis itu pula yang memimpin sidang AHWA yang menentukan nasibnya sendiri.
Ketiga, soal kapasitas simbolik. Tradisi khutbah iftitah berbahasa Arab dalam forum resmi NU bukan sekadar formalitas linguistik, melainkan penanda kapasitas keilmuan Rais Aam sebagai representasi tertinggi otoritas keulamaan jam'iyyah. Ketika pembacaan teks Arab dalam beberapa forum resmi disorot warga NU karena diduga terdapat kekeliruan bacaan dan kutipan tanpa sumber jelas, lalu menjadi bahan olok-olok di media sosial, hal ini menyentuh legitimasi simbolik jabatan itu di mata generasi muda nahdliyin.
Saya juga sulit menerima argumen bahwa tidak ada pilihan lain. NU memiliki kekayaan ulama yang luar biasa besar. Muktamar seharusnya menjadi momentum koreksi, bukan sekadar pengukuhan status quo.
Saya memahami argumen pendukung keberlanjutan: stabilitas kepemimpinan pascakonflik dinilai lebih penting daripada pergantian yang berisiko memecah barisan. Argumen ini punya bobot. Tetapi stabilitas yang dibangun di atas beban yang tak pernah dituntaskan bukan stabilitas sejati, melainkan penundaan persoalan dengan risiko lebih besar.
Namun, saya juga hendak jujur pada tradisi NU. Nahdlatul Ulama punya watak yang oleh kalangan pesantren sering disebut "nyleneh": berani mengambil pilihan yang sepintas berseberangan dengan logika awam karena keputusan tidak lahir dari kalkulasi politik semata, tetapi juga pergulatan batin: istikharah, riyadhah, dan laku spiritual para masyayikh. Dalam sejarah NU, pilihan yang tampak ganjil terkadang justru terbukti menjadi jalan terbaik.
Ini bagian dari kekayaan tradisi NU yang tetap saya hormati. Maka, saya menutup catatan ini bukan dengan vonis, melainkan doa dan harapan: semoga keputusan AHWA yang kembali melahirkan nama Kiai Miftach juga lahir dari pergulatan spiritual serupa—bukan sekadar kalkulasi menjaga status quo—sehingga beban yang belum terurai pada akhirnya benar-benar terbukti sebagai pilihan terbaik bagi NU. Semoga. (*)
