
Oleh: M. Rezky Habibi R, S.H., M.H
Pegiat Hukum dan Kepemiluan
Di tengah carut-marut kondisi ekonomi warga hari ini, ditambah menghadapi musim panas yang cukup panjang dengan kabut asap yang menyertai di beberapa daerah, dalam waktu bersamaan kita juga mengalami maraknya pemadaman listrik bergilir tanpa henti, sebagian orang memplesetkannya dengan sebutan benyala listrik bergilir.
Bisa dibayangkan pada siang hari ada anak-anak menguras energi untuk menjaga fokus menyerap ilmu di sekolah yang terganggu, adapula para pedagang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mengandalkan listrik sebagai alat bantu utama yang menjerit, ditambah pusat pelayanan publik seperti di pemerintahan yang terganggu akibat pemadaman listrik, celakanya pemadaman listrik acapkali dibarengi dengan akses internet yang melambat. Pada malam hari, tak jarang pula beristirahat dalam gelap juga mulai sering dialami warga. Pada akhirnya, pemadaman listrik berinti pada kerugian warga sebagai konsumen.
Pada banyak hal kerugian ini diekspresikan oleh khalayak ramai dalam sejumlah peristiwa, jika kita cermati belakangan ada yang demo turun ke jalan, ada juga yang mengadukannya kepada kepala daerah dan wakil rakyat, dan tak sedikit pula yang mengkritik dengan balutan parodi yang menghibur berseliweran di media sosial. Di mana semua peristiwa ini bernafaskan pada 1 (satu) kekecewaan warga yang sama ialah pemadaman listrik bergilir.
Ibarat pepatah mati di lumbung padi, Bumi Lambung Mangkurat sebagai salah satu daerah terbesar di Indonesia dengan hasil alam berupa batubara, fenomena pemadaman listrik bergilir ini jelas merupakan ironis. Kendati, belakangan menurut pihak PLN UID Kalselteng ini terjadi karena gangguan dipicu turunnya kemampuan pasok daya pada sistem interkoneksi kalimantan akibat kerusakan di tiga unit pembangkit (radar banjarmasin 29/07/2026).
Sebagai warga jelas bukan itu soalnya, melainkan kepastian akan kapan segera pulih kembali karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang terus merugi baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
Penggunaan listrik berbayar tepat waktu dan sanksi denda atas telat bayar tak dapat ada kata toleransi, yang diperparah dapat diputus tanpa kelonggaran, amarah warga kian memuncak manakala tak ada kejelasan kepastian akan ganti rugi maupun kompensasi atas pemadaman listrik bergilir. Sementara pada saat peristiwa yang sama, kita seringkali dihadapkan pada unjuk gigi pemakluman dan kata maaf.
Sebagai warga yang santun dan beradab kita memaklumi, tetapi kita tentu tak menginginkan seringkali disuguhkan hanya kata maaf dan klarifikasi, tapi tidak menyasar pada akar kerugian yang dialami. Kita juga tak mendengar adanya penjelasan bagaimana permen ESDM yang mengatur tentang kompensasi yang dibahas dan direalisasi, sayangnya sependek pengetahuan penulis penjelasan itu tak terdengar utuh tersampaikan kepada warga.
Sebagai konsumen, warga dibebani kewajiban untuk membayar tagihan pemakaian tenaga listrik. Akan tetapi pada sisi lain, warga juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi. Begitu bunyi kalimat di atas kertas dalam Undang—Undang 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.
Lebih terperinci oleh Pasal 29 Undang-Undang ini, menyebutkan “konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik”.



