
Oleh: Bagong Suyanto
Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga
Batas kesabaran masyarakat terhadap tindak kejahatan belakangan ini tampaknya sudah habis. Minimal makin tipis. Meski aparat kepolisian dalam berbagai kesempatan telah berusaha melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak kejahatan —bahkan dalam banyak kasus tak segan-segan mengancamkan tembakan bagi penjahat yang melawan dan berusaha lari. Tetapi hal itu kelihatannya masih belum cukup memuaskan masyarakat.
Ada kesan kuat, bahwa masyarakat sekarang ini lebih suka memilih melakukan pengadilan di jalanan, menghakimi sendiri pelaku kejahatan yang tertangkap basah hingga babak-belur, dan bahkan tidak jarang menghajarnya hingga tewas di tempat. Amuk massa atau makin hakim sendiri, oleh sebagian masyarakat tampaknya cenderung dianggap sebagai cara efektif untuk mengadili terdakwa yang tertangkap basah melakukan tindak kriminal agar mereka tidak mengulang kembali perilakunya.
Di media massa, nyaris setiap hari tidak terlewatkan adanya berita pelaku kejahatan yang tewas dihakimi massa. Salah satu kasus yang belakangan ini menjadi perbincangan publik adalah tindakan main hakim sendiri yang menewaskan seorang warga Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Korban yang tewas setelah dikeroyok massa usai tepergok diduga mencuri ayam di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, meninggalkan tiga orang anak. Polisi menyebut aksi pengeroyokan tersebut dipicu keresahan warga yang sebelumnya kerap kehilangan ayam aduan.
Sofistifikasi Kekerasan
Tindak kekerasan, dalam dunia kejahatan biasanya menjadi salah satu instrumen yang dipergunakan pelaku untuk mengancam dan mencelakan korban. Tetapi, yang menarik belakangan ini, kekerasan tampaknya tidak lagi hanya menjadi monopoli penjahat, melainkan acapkali juga dipergunakan oleh massa untuk menghukum penjahat yang tertangkap basah melakukan tindak kejahatan.
Ketika tindak kejahatan yang merebak di masyarakat sudah dinilai sangat meresahkan dan mencapai batas toleransi, maka reaksi masyarakat pun akan timbul —entah dalam rangka mempertahankan diri atau membalas kelakuan para penjahat yang dirasa sudah kelewat merongrong. Hanya saja, bedanya jika oleh pelaku kejahatan kekerasan umumnya dilakukan oleh orang per orang, maka di kalangan warga masyarakat kekerasan dilakukan oleh banyak orang —entah itu kerumunan atau warga masyarakat tertentu secara bersama dalam situasi yang kebanyakan anomie— untuk mengadili di jalanan para pelaku kejahatan yang kebetulan tertangkap massa.
Walau pun secara hukum tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan, tujuan masyarakat melakukan tindak kekerasan kolektif adalah untuk menghakimi penjahat dan sekaligus membuat jera. Abrahams (1998), menyebut keinginan masyarakat untuk terlibat dalam upaya penegakan tertib hukum seperti di atas dengan istilah vigilantisme, yaitu fenomena sekelompok masyarakat yang secara langsung turun tangan menegakkan tertib hukum (law and order).
Aksi main hakim sendiri yang belakangan ini makin marak, dalam banyak kasus adalah respons yang tidak rasional dan tidak kritis atas godaan psikologik dan situasi kerumunan (LeBon, 1896). Sebagai sebuah reaksi massa, perilaku kolektif dalam banyak lahir secara spontan, relatif tidak terorganisasi, dan hampir tidak bisa diduga sebelumnya, proses kelanjutannya tidak terencana dan hanya tergantung pada stimulasi timbal-balik yang muncul di kalangan para pelakunya (Miligram dan Toch, 1969). Menurut Horton dan Hunt (1998), perilaku kerumunan umumnya ditandai oleh: (1) anomitas, yakni hilangnya kendala yang biasanya mengendalikan individu dan rasa tanggungjawab pribadi, (2) impersonalitas, yakni sikap yang memandang bahwa hanya kelompok seseoranglah yang penting, (3) mudah dipengaruhi, yakni sikap para anggota yang menerima saran secara tidak kritis, (4) tekanan jiwa, dan (5) amplifikasi interaksional, yakni sikap para anggota yang saling meningkatkan kadar keterlibatan emosi.
Studi yang dilakukan Bagong Suyanto dkk (2002) menemukan aksi kekerasan kolektif yang berkembang di masyarakat pada dasarnya memiliki tiga pola umum. Pertama, aksi kekerasan kolektif yang sifatnya spontan karena dipicu oleh situasi kerumunan dan adanya pricipitating factors (faktor pemercepat) yang seolah menghela emosi warga masyarakat untuk tetap dan bahkan makin beringas dalam melakukan aksi kekerasan terhadap seorang penjahat.
Kedua, adalah aksi kekerasan kolektif yang bertujuan untuk menegakkan kembali ketertiban masyarakat dari ancaman orang-orang yang jahat —dengan cara memperingatkan atau jika perlu menghakimi para preman atau penjahat setempat yang selama ini dinilai bersikap jumawa dan merugikan masyarakat.



