Oleh: Darwanto, M.Pd
Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan Kab. Tanah Bumbu
Dalam beberapa minggu terakhir, gejolak ekonomi masih menunjukkan kondisi yang belum stabil. Kenaikan harga bahan bakar minyak memicu peningkatan biaya di hampir semua sektor kehidupan. Dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah yang semakin rentan dan termarginalkan. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat tersebut, ada satu hal yang semestinya tidak menjadi korban, yaitu pendidikan.
Pendidikan bukan sekadar kebutuhan saat ini, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan individu, keluarga, bahkan bangsa. Pendidikan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia dalam mewujudkan harkat dan martabat manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara bertujuan untuk “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”. Selain itu, Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, sedangkan Pasal 31 ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan hak pendidikan setiap anak terpenuhi. Sebagaimana dikemukakan Rasyidin (2007), kebijakan pendidikan yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, regional, maupun lokal di era globalisasi.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi sering kali berdampak langsung pada akses pendidikan. Banyak biaya yang harus ditanggung oleh keluarga untuk memastikan anak tetap dapat bersekolah. Mulai dari transportasi, seragam, buku tulis dan buku penunjang, sepatu, tas, uang saku harian, hingga kebutuhan akses internet. Beban pengeluaran tersebut mencapai puncaknya saat memasuki tahun ajaran baru.
Kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap masih tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Salah satu sumber menyebutkan bahwa Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan bahwa lebih dari 4 juta anak Indonesia belum mengenyam pendidikan secara optimal, dengan sasaran khusus penanganan pada tahun 2026 mencapai 191.697 Anak Tidak Sekolah (ATS). Sementara itu, berdasarkan data Susenas BPS, terdapat 2.922.607 anak usia 7–18 tahun yang tidak bersekolah, dengan jumlah terbesar berada pada kelompok usia 16–18 tahun. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah faktor ekonomi, baik karena ketidakmampuan memenuhi biaya pendidikan maupun karena dorongan untuk segera bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
Anak Putus Sekolah dan Dampaknya
Fenomena anak putus sekolah merupakan salah satu konsekuensi yang sering muncul ketika tekanan ekonomi semakin besar. Gunawan (2010) menjelaskan bahwa putus sekolah adalah kondisi ketika seorang siswa tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sementara itu, Musfiqon (2007) menyatakan bahwa putus sekolah merupakan peristiwa berhentinya peserta didik dari lembaga pendidikan secara terpaksa, yang salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan ekonomi keluarga.
Temuan penelitian Kurebwa dan Wilson (2015) juga menunjukkan bahwa penyebab putus sekolah pada anak usia sekolah dasar dipengaruhi oleh faktor keluarga, khususnya masalah ekonomi, serta faktor sosial berupa hubungan antara sekolah dan masyarakat yang kurang harmonis (Rokhmaniyah dkk., 2022). Dengan demikian, persoalan putus sekolah bukan hanya masalah individu, tetapi juga persoalan keluarga dan lingkungan sosial yang memerlukan perhatian bersama.
Dampak yang ditimbulkan oleh putus sekolah sangat luas. Pertama, kualitas sumber daya manusia menjadi lebih rendah sehingga peluang memperoleh pekerjaan yang layak semakin terbatas. Kedua, anak yang putus sekolah lebih berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan, baik dalam bentuk kemiskinan struktural maupun kultural. Ketiga, angka pengangguran berpotensi meningkat karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
Peran Orang Tua
