Oleh: M Ramli Arisno
Pemimpin Redaksi Radar Banjarmasin
Empat orang tewas. Sebabnya berbeda-beda. Ada yang terkena heat stroke, ada yang kena serangan jantung, ada pula yang penyakit lamanya kambuh di tengah latihan. Tapi semua kematian itu bertemu di satu titik yang sama, sebuah program yang konon dirancang untuk memperkuat koperasi desa.
Tragedi semacam ini hampir selalu melahirkan reaksi yang sama. Ada yang menyalahkan peserta, dianggap tidak jujur saat pemeriksaan kesehatan. Ada yang menunjuk panitia sebagai pihak yang lalai. Ada pula yang sekadar meminta evaluasi, sementara program tetap jalan seperti biasa. Semua terdengar masuk akal. Tapi belum satu pun menyentuh akar masalahnya.
Pertanyaan yang seharusnya diajukan justru sederhana saja. Mengapa calon penggerak koperasi desa harus lebih dulu melewati latihan bergaya militer? Apa hubungannya kemampuan mengelola koperasi dengan ketahanan menjalani latihan fisik yang berat?
Selama ini kita terlalu mudah percaya bahwa disiplin hanya lahir dari tekanan fisik. Seolah karakter dibentuk oleh kerasnya latihan, bukan oleh kedewasaan berpikir dan integritas. Padahal pengelola koperasi dituntut memahami tata kelola keuangan, membaca kebutuhan masyarakat, membangun kepercayaan, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu semua kompetensi sipil, tumbuh dari pengetahuan dan pengalaman, bukan dari kesanggupan bertahan dalam latihan ekstrem.
Masalahnya muncul ketika simbol lebih dihargai ketimbang substansi. Barisan yang rapi dan latihan yang keras memang kelihatan meyakinkan. Tapi keberhasilan koperasi tidak pernah diukur dari beratnya latihan yang dijalani pengurusnya. Ukurannya tetap satu, yaitu, apakah koperasi itu mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Di sinilah tragedi ini berubah maknanya. Ia bukan lagi sekadar kecelakaan pelatihan, melainkan cermin tentang bagaimana negara memandang keberhasilan sebuah program. Terlalu sering keberhasilan dinilai dari kemegahan pelaksanaannya, bukan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ironisnya, ketika korban mulai berjatuhan, pola responsnya tidak banyak berubah. Evaluasi diumumkan, investigasi dijalankan, santunan diberikan, lalu muncul penegasan bahwa program tetap dilanjutkan. Kalimat terakhir itulah yang paling mengusik. Seolah target lebih penting ketimbang keberanian mengakui bahwa rancangan program ini perlu dikoreksi.
Padahal wibawa pemerintah tidak lahir dari sikap keras kepala. Wibawa tumbuh justru ketika pemerintah berani mengakui kekeliruan dan memperbaikinya. Mengubah kebijakan bukan tanda kelemahan. Itu bentuk tanggung jawab.
Program ini membawa nama besar pembangunan desa. Tapi sebagian pesertanya bahkan tidak sempat kembali ke keluarga mereka di desa. Jika kondisi seperti ini masih dianggap sekadar risiko yang bisa dievaluasi sambil program terus berjalan, jangan-jangan yang sedang dipertahankan bukan lagi tujuan program, melainkan gengsi program.
