Oleh: M Ramli Arisno
Pemimpin Redaksi Radar Banjarmasin
Tiga lembaga survei memberikan gambaran berbeda tentang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. SMRC mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo 44,5 persen. Poltracking mencatat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran 55,3 persen. Sementara PPI mendapatkan angka di atas 65 persen.
Selisihnya besar. Terlalu besar untuk sekadar dibaca siapa paling tinggi lalu dijadikan bahan tepuk tangan.
Hasil survei memang tidak harus sama. Metode pengambilan sampel, cara wawancara, waktu survei, hingga bunyi pertanyaan bisa menghasilkan angka berbeda. Bahkan dalam survei Poltracking sendiri, kepuasan terhadap pemerintah berada di angka 55,3 persen, sementara tingkat kepercayaan mencapai 64,8 persen.
Artinya sederhana. Bahwa puas dan percaya itu bukanlah hal yang sama.
Seseorang bisa masih percaya kepada pemerintah, tetapi tidak puas dengan hasil kerjanya. Sebaliknya, seseorang bisa mengapresiasi suatu program tanpa otomatis memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah.
Masalahnya, angka survei sering kehilangan konteks begitu masuk ke arena politik.
Angka tinggi dipamerkan pendukung pemerintah sebagai bukti keberhasilan. Angka rendah dipakai lawan politik sebagai tanda kegagalan. Survei kemudian tidak lagi dibaca sebagai alat mengukur suasana publik, melainkan sebagai amunisi.
Padahal ada hal yang lebih penting daripada memperdebatkan apakah kepuasan publik berada di angka 44, 55, atau 65 persen.
Beberapa survei tersebut sama-sama menangkap kegelisahan terhadap ekonomi, terutama harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi rumah tangga. Di situlah pemerintah seharusnya membaca pesan paling penting.
