Oleh: Ramli Arisno
Pemimpin Redaksi Radar Banjarmasin
RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Harga sapi kurban di Kalimantan Selatan naik lagi tahun ini. Bukan kenaikan kecil-kecilan, naiknya 10 sampai 15 persen. Yang tahun lalu bisa ditebus Rp23 juta, sekarang sudah merangkak ke angka Rp26 juta lebih. Panitia masjid mulai gelisah. Grup WhatsApp jemaah mulai ramai membicarakannya.
Patungan yang biasa Rp2,5 sampai 3 juta per orang kini bertambah Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Secara nominal, bagi orang “berada” selisihnya memang terasa tidak begitu dramatis. Tapi bagi pegawai honor, buruh pelabuhan, atau guru ngaji kampung, angka itu bukan sekadar selisih. Itu bisa berarti batal ikut kurban sama sekali.
Di situlah sebetulnya cerita Iduladha tahun ini benar-benar dimulai. Bukan soal harga sapinya. Tapi soal siapa yang masih bisa mempertahankan niat di tengah keadaan yang makin berat.
Kita sering diingatkan bahwa kurban adalah tentang keikhlasan. Tentang rela melepaskan sesuatu demi nilai yang lebih tinggi. Maka ada logikanya juga kalau ibadah justru terasa paling bermakna bukan ketika keadaan sedang mudah, melainkan ketika orang harus berjuang lebih keras untuk menunaikannya. Mungkin di titik mahal itulah letak ujian yang sesungguhnya. Orang yang tetap ikut kurban tahun ini sedang melawan dua hal sekaligus, yaitu, harga pasar dan rasa takut akan kekurangan.
Namun di sini persoalannya mulai menarik untuk diperhatikan. Negara kerap berkata bahwa ekonomi stabil, inflasi terkendali, daya beli dijaga. Lalu kenapa harga sapi bisa melonjak hanya karena ongkos angkut naik? Jawabannya sebenarnya sederhana, negeri ini terlalu mahal untuk bergerak. BBM naik sedikit, biaya kapal ikutan naik, ongkos truk naik, harga pakan ikut merangkak. Hingga akhirnya harga sapi ikut terdorong ke atas. Rakyat, sekali lagi, diminta untuk memahami keadaan.
Ada ironi yang sulit diabaikan di sini. Jika pemerintah tahu bahwa Iduladha adalah ibadah massal yang datang setiap tahun pada waktu yang sama, mestinya distribusi ternak bisa dipermudah, transportasi dipikirkan, biaya logistik ditekan. Bukan dibiarkan liar lalu disebut mekanisme pasar. Seolah pasar beroperasi dalam ruang hampa tanpa kebijakan energi, tanpa tata niaga, tanpa ongkos pelabuhan yang ditentukan oleh keputusan politik.
Karena pasar tidak pernah benar-benar netral. Di belakang setiap harga selalu ada kebijakan. Ada negara di sana, meskipun sering pura-pura tidak ada.
Mahalnya sapi kurban tahun ini, dengan demikian, bukan sekadar soal ekonomi. Ini juga soal bagaimana kekuasaan memahami atau gagal memahami rakyat yang diurusnya. Di luar sana, orang-orang kecil masih mau patungan meski dompetnya megap-megap. Sementara di ruang rapat yang dingin, kalimat-kalimat normatif terus diproduksi dengan tenang.
Mungkin itulah yang paling mahal tahun ini. Bukan harga sapinya, melainkan jarak yang semakin jauh antara mereka yang membuat harga naik dan mereka yang merasakannya. (*)
