
Oleh: Wira Surya Wibawa
Aktivis Walhi Kalsel
Kasus korupsi di Kalimantan Selatan seperti tak pernah benar-benar pergi. Yang berubah hanya nama pelaku. Polanya tetap sama.
Pengadilan Tipikor Banjarmasin belakangan ini seperti panggung yang terus memutar cerita lama. Ada proyek, ada anggaran besar, ada celah, lalu muncul praktik “main mata”.
Selesai satu perkara, muncul perkara lain dengan pola serupa. Ini bukan lagi soal oknum. Ini soal sistem yang membiarkan celah itu tetap terbuka.
Tren terungkapnya kasus korupsi di Kalimantan Selatan belakangan ini seolah memberi dua kabar sekaligus.
Di satu sisi, penegakan hukum bekerja. Di sisi lain, pola korupsinya nyaris tak berubah. Berulang, dengan modus yang itu-itu saja.
Fakta yang tersaji di Pengadilan Tipikor Banjarmasin menegaskan satu hal. Ini bukan sekadar soal oknum, melainkan problem sistemik yang tak kunjung dibenahi.
Lihat saja sektor infrastruktur. Dari tahun ke tahun, proyek fisik tetap menjadi “lahan basah”.
Anggarannya besar, spesifikasinya rumit, dan relasi kuasa antara pejabat dan kontraktor kerap tak berjarak.
Kombinasi ini membuka ruang lebar untuk mark-up, pengondisian lelang, hingga praktik fee proyek. Publik sulit masuk mengawasi karena informasi teknis tidak sepenuhnya transparan.



