Oleh: Hery Purnobasuki
Guru Besar FST Universitas Airlangga
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Ada kabar yang bikin kita berhenti sejenak: di tengah asap kebakaran hutan dan lahan, gempa di NTT, serta banjir di Sumatera, KPK membongkar dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan BNPB. Dana yang seharusnya jadi penyelamat justru diduga menjadi ladang keuntungan segelintir orang.
KPK menetapkan lima tersangka, termasuk pejabat dan tenaga ahli di lingkungan BNPB serta pihak swasta. Penyelidikan sementara menyebut dugaan konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan dana darurat bencana. Tentu, status tersangka bukan berarti bersalah. Semua harus melalui proses hukum. Namun, publik berhak marah dan menuntut perbaikan karena yang dipertaruhkan bukan sekadar anggaran, melainkan nyawa dan martabat manusia.
Bencana alam memang datang tanpa undangan. Tapi ada satu jenis bencana yang jelas berasal dari manusia: korupsi dalam penanganan bencana.
Bayangkan warga yang kehilangan rumah karena gempa. Mereka menunggu tenda, makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Setiap menit terasa panjang. Lalu muncul kabar bahwa dana pertolongan justru diduga terseret praktik pengadaan bermasalah. Rasanya seperti ditolong setengah hati oleh pihak yang seharusnya paling siap menolong.
KPK menyebut kasus ini sebagai ironi, karena DSP disediakan untuk respons cepat dan tepat sasaran. Juru bicara KPK menegaskan bahwa dana itu bukan ajang “bancakan” untuk kepentingan pribadi. Dalam bencana, kecepatan bukan soal efisiensi administratif. Kecepatan bisa menentukan siapa yang selamat.
Kadang korupsi dibahas seolah hanya soal angka. Padahal, setiap rupiah yang bocor bisa berarti masker yang tidak sampai ke warga, alat pemadam yang terlambat datang, tenda tidak layak, obat yang kurang, atau air bersih yang tidak tersedia. Pakar kebencanaan menilai kualitas barang dan jasa yang terkait korupsi berpotensi turun, memperparah kondisi warga dan memperpanjang pemulihan.
Di sinilah kekejamannya. Korupsi proyek jalan mungkin membuat jalan cepat rusak. Korupsi dana bencana bisa membuat orang kehilangan kesempatan bertahan hidup. Ini soal kepercayaan publik terhadap negara saat negara paling dibutuhkan.
Kepercayaan publik ibarat gelas berisi air. Membuatnya penuh butuh waktu lama: bantuan datang, korban tertolong, relawan bekerja, negara hadir. Tapi untuk meredakannya, cukup satu kabar korupsi.
