
OLEH: Zulkifli Rahman
Kepala SDN Bahungin Kecamatan Kelua, Tabalong
Terus terang sebagai seorang pendidik merasa kecewa dengan gestur wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang yang menangis meminta ma’af kepada siswa dan orang tua akan banyaknya peristiwa keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis yang merupakan program yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto saat janji kampanye. Makan bergizi gratis ini menyedot biaya yang sangat bombastis seratus triliun untuk memenuhi target 82,9 juta penerima. Kasus keracunan makanan sudah berulang kali terjadi seharusnya pemerintah mengantisipasinya jauh-jauh hari hal tersebut. Data Tempo Tanggal 6 Januari sampai dengan 31 Agustus 2025 kasus keracunan massal yang terjadi diberbagai daerah sebanyak 3.419 terdiri dari siswa dan guru. Hal ini tentunya akan terus bertambah jika tidak dilakukan evaluasi. Untuk itulah perlu sertifikasi dan evaluasi yang ketat terhadap makanan yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tindak tegas SPPG nakal, bila perlu lakukan pemutusan kerjasama jika ada kejadian luar biasa terhadap proyek MBG ini.
Janganlah kasus keracunan makanan yang menimpa siswa dijadikan pemerintah akibat ulah siswa seperti yang diungkapkan Zulkifli Hasan bahwa siswa yang terkena diare dan muntah-muntah karena tidak terbiasa minum susu, sehingga tubuh terkejut ketika minum susu yang menyebabkan keracunan. Hal Senada juga ungkapan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa siswa makan tanpa menggunakan sendok atau makan langsung dengan tangannya penyebab keracunan makanan tersebut karena cara mencuci tangan yang tidak benar.
Berkaca dari banyaknya kasus keracunan yang terbaru seperti yang terjadi seperti di Kabupaten Bandung Barat, Rabu kemarin (24/09), Plt. Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat, Lia N Sukandar melaporkan lebih dari 842 siswa sekolah di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, mengalami keracunan MBG (BBC News, 25/9/2025). Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, penyebab keracunan MBG di Cipongkor adalah kesalahan teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kasus yang sama juga terjadi di Kalimantan Barat siswa keracunan makanan bergizi gratis yang menunya ikan Hiu. Kepala Regional MBG Kalbar, Agus Kurniawi, memastikan ikan hiu tersebut bukan hasil impor. "Ikan hiu itu dibeli dari TPI Rangga Sentap, produk lokal," ujarnya dikutip dari detik, Jumat (26/9/2025). Agus menegaskan, pemilihan menu hiu merupakan kelalaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, ikan hiu bukanlah menu ramah anak karena jarang dikonsumsi sehari-hari dan berisiko mengandung merkuri. Agus menegaskan, pemilihan menu hiu merupakan kelalaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, ikan hiu bukanlah menu ramah anak karena jarang dikonsumsi sehari-hari dan berisiko mengandung merkuri.
Sekolah tidak ingin mendapati siswanya hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu pengelola kegiatan makan bergizi gratis yakni Badan Gizi Nasional melakukan standarisasi yang ketat dalam pemenuhan keselamatan dan gizi anak, jangan hanya mengejar target ketercapaian SPPG tetapi kualitasnya buruk. Biaya yang sudah dikeluarkan tentunya sangatlah besar, wajarlah masyarakat memberikan masukan ataupun saran agar program ini terus berjalan dengan baik dan lancar.
Pemerintah jangan antipati terhadap masukan sekolah, siswa dan orang tua sehingga program MBG bisa berjalan sesuai yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Wajarlah masyarakat memberikan kritik dan saran agar tidak menimbulkan trauma terhadap penerima manfaat akibat keracunan makanan. Dan lakukan evaluasi dengan melibatkan sekolah, siswa dan orang tua, tidak hanya berdasarkan laporan SPPG saja.
Langkah konkrit dan perlu menjadi percontohan dari Wali Kota Solo, Respati Ardi, memastikan dapur sehat SD Muhammadiyah 1 Ketelan tidak akan digantikan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Justru, dapur sehat sekolah tersebut akan dijadikan percontohan di tengah maraknya gelombang keracunan MBG di berbagai daerah (Kompas.com. 29/9/2025). Hal ini tentu saja akan meminimalisir makanan yang tidak layak saji yakni berbau, berulat dan basi. Dan pastinya sesuai selera siswa sebagai penerima manfaat.
Tindak tegas pelaku ke ranah hukum yang memanfaatkan program ini hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, seperti yang terlihat di media sosial makanan yang tidak layak seperti semangka setipis ATM, lauk yang tidak layak konsumsi. Program ini harus didukung seluruh masyarakat demi terpenuhinya gizi anak-anak Indonesia.



