
Oleh: Nazhif Ali Murtadho
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Setidaknya dua dekade perjalanan legislasi ini menunjukkan sebuah kegelisahan kolektif: hukum pidana konvensional sering gagal mengembalikan kerugian negara, sementara korban sesungguhnya—rakyat—terus menanggung beban kehilangan layanan publik dan kesejahteraan.
Dalam beberapa kasus besar, upaya memulihkan aset negara terlihat tak sebanding dengan kerugian yang dilaporkan. Kasus e-KTP, Asabri, atau Jiwasraya memperlihatkan jurang antara vonis pidana dan nilai harta yang berhasil direstitusi. Di sinilah logika perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based forfeiture) muncul: ketika pelaku melarikan diri, meninggal, atau bukti tindak pidana sulit dipenuhi, fokus diarahkan pada harta itu sendiri.
Pendekatan semacam ini bukan gagasan baru di panggung internasional; banyak negara telah mempraktikkannya untuk mencegah kejahatan “menguntungkan”. Namun menempatkan instrumen itu di tataran hukum nasional Indonesia membutuhkan kehati-hatian yang tinggi agar prinsip keadilan dan perlindungan HAM tetap terjaga.
Mengapa Mendesak?
Alasan mendesaknya RUU PA bukan hanya soal memberi hukuman menambah sanksi. Lebih dari itu, ini soal menghilangkan insentif ekonomi bagi korupsi. Ekonomi perilaku dan teori hukuman kriminal menyatakan: bila keuntungan melebihi risiko, kejahatan akan terus berulang. Jadi ketika koruptor bisa menikmati hasil kejahatan atau mewariskannya, hukuman penjara semata tidak selalu efektif. Dengan kemampuan merampas aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, negara memotong nilai ekonomis tindak pidana. Ini adalah langkah pencegahan yang fundamental.
Dukungan publik terhadap RUU Perampasan Aset ini nyata. Survei menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung adanya aturan khusus yang memungkinkan negara menelusuri dan mengambil kembali aset hasil kejahatan, serta berharap hasilnya digunakan untuk layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Tekanan publik ini menguat setelah terungkapnya bukti kekayaan besar di kalangan pejabat. Sementara itu, status Indonesia sebagai anggota penuh FATF dan komitmen terhadap UNCAC menambah bobot diplomatik dan teknis: kita berkewajiban memperkuat kerangka hukum untuk memutus aliran aset hasil kejahatan lintas batas.
Namun urgensi politik itu mesti diseimbangkan dengan kepatuhan pada prinsip hukum dasar. Kekhawatiran tentang praduga tak bersalah, potensi penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya mekanisme pengawasan harus dijawab sebelum legislasi diberlakukan. Tidak sedikit pihak menolak penyitaan aset tanpa putusan pidana karena berpotensi menabrak hak konstitusional warga negara. Karena itu, desain aturan menjadi pusat debat: bagaimana memastikan perampasan aset bekerja efektif tanpa menimbulkan ketidakadilan baru?
Catatan Kritis untuk Pembuat Kebijakan
Pertama, definisi dan ruang lingkup RUU harus jelas. RUU perlu menegaskan medan operasi: apakah hanya menargetkan aset yang sudah terbukti terkait tindak pidana melalui putusan (in personam), atau juga mengakomodasi mekanisme perdata/in rem untuk aset “tidak wajar” yang diduga berasal dari kejahatan? Jika memasukkan opsi non-conviction based forfeiture, mesti ada standar pembuktian yang jelas, prosedur yang adil, dan hak banding yang efektif. Tidak cukup memberi kewenangan luas kepada aparat penyidik tanpa mekanisme kontrol peradilan yang ketat.
Kedua, hubungan RUU PA dengan instrumen hukum lain harus eksplisit. UU Tipikor dan UU TPPU sudah mengatur aspek perampasan aset dalam kerangka pidana dan pencucian uang. Agar tidak menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan implementatif, naskah RUU harus mencantumkan referensi dan korelasi operasional dengan peraturan yang ada—misalnya mekanisme pemblokiran rekening, kerja sama internasional untuk pengembalian aset, dan peran jaksa dalam verifikasi. Bila RUU ditempatkan sebagai pelengkap terhadap UU-UU tersebut, maka pengaturan bab “mengingat” dan referensi kelembagaan akan memudahkan eksekusi di lapangan.
Ketiga, soal kompetensi dan kapasitas institusi penegak hukum sangat menentukan. Pelaksanaan perampasan aset menuntut kemampuan forensik keuangan, audit, dan litigasi perdata yang berbeda dengan penanganan perkara pidana biasa. Kejaksaan, KPK, PPATK, Bea Cukai, dan lembaga pengelola aset negara harus memiliki standar profesional, independensi, dan pengawasan internal. Tanpa itu, diskresi penyidik yang luas berisiko menimbulkan moral hazard: penindakan yang subyektif atau bahkan politis.



