
Oleh: Budi Hariyanto
Alumni Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Terbuka Tangerang Banten
DPR adalah salah satu lembaga tinggi Negara dalam sistem tata negara Indonesia yang berupa lembaga perwakilan. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk mewakili rakyat secara nasional. Di Indonesia pemisahan kekuasan dibagi menjadi tiga: kekuasaan legeslatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (pengawas undang-undang). Tiga kekuasaan tersebut diwujudkan ke dalam sebuah lembaga. Lembaga tersebut terdiri dari : lembaga Presiden (kepresidenan), lembaga DPR (dewan perwakilan rakyat), dan lembaga MA/MK/KY (mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan komisi yudisial). Tujuan pemisahan kekuasaan ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang otoriter dalam sebuah negara dan untuk memastikan sistem tata negara berjalan seimbang demi terciptanya dan menjaga demokrasi berkeadilan (check and balance) saling mengawasi/keseimbangan. Lalu apa peran dan fungsi DPR ?
Dalam konsep Trias Politica (pemisahan kekuasaan) DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat UU dan mengawasi jalannya pelaksanaan UU yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara fungsi legislasi DPR membuat produk hukum yang memenuhi aspirasi dan kepentingan rakyat. Lalu bagaimana kinerja DPR selama ini dalam melaksanakan peran dan fungsinya ?
Melihat laman Indonesian Parliamentary Center dan hukum online terkait laporan evaluasi kinerja DPR periode 2019-2024 masih ada yang belum memuaskan. Peran dan fungsi DPR yang semestinya lebih banyak berkontribusi terhadap rakyat, malah sebaliknya banyak hal atau kebijakan yang dinilai kurang efektif terutama dalam hal pengawasan terhadap pemerintah. Misalnya dari fungsi legislasi, DPR sudah mengesahkan UU TNI yang sebetulnya UU ini tidak terlalu penting untuk kepentingan publik. Memang saat ini negara dipimpin oleh seorang mantan jenderal TNI Bapak Prabowo Subianto, sebagian rakyat berfikir bahwa UU ini jangan-jangan ada kaitannya dengan kepentingan pemerintah yang saat ini dipimpin oleh seorang mantan TNI. Faktanya banyak anggota TNI yang menduduki jabatan rangkap tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, hal ini tentu mengundang pertanyaan rakyat apakah UU TNI dibuat untuk kebutuhan negara atau kepentingan tertentu. Sebuah institusi baik kementerian/lembaga yang dijabat oleh TNI aktif tentu sedikit banyaknya akan ada dua kekuasaan antara kepentingan TNI dan kepentingan institusi. Artinya kepentingan ini sudah jelas bukan kebutuhan yang mendesak bagi rakyat, melainkan adanya dorongan kepentingan elite tertentu. Sebaliknya RUU yang sudah masuk dalam prioritas terkait kepentingan publik sangat lamban untuk dilaksanakan pembahasan di DPR alias terkatung-katung bahkan hingga bertahun-tahun sampai diujung masa jabatan periode anggota DPR akan berakhir. Misalnya UU perampasan aset hingga sampai saat ini masih juga belum disahkan, padahal RUU ini telah lama disampaikan oleh berbagai kalangan sebagai instrumen untuk pemberantasan korupsi dan masih banyak lagi RUU lainnya.
Pada fungsi anggaran DPR tidak transparan dalam pembahasan dan masih kurang memprioritaskan sektor yang memiliki kepentingan terhadap rakyat seperti: pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang berhubungan dengan kepentingan publik. Lantas berdasarkan kinerja DPR saat ini apakah layak untuk mendapatkan tunjangan yang begitu fantastis hingga akhirnya memicu amarah rakyat dan melakukan aksi protes demo besar-besaran di depan gedung DPR tanggal 25/8/2025 lalu. Anggota DPR sering berprilaku yang tidak semestinya seperti : tidak fokus dan tidur pada saat rapat, bermain handphone, menonton video porno, naik meja, lempar botol, dan yang lagi viral ucapan kata “tolol” dari seorang anggota DPR yang memicu kemarahan rakyat serta berjoget pada saat sela sidang tahunan MPR hingga akhirnya menjadi sorotan dan kritikan di media sosial oleh masyarakat. Tindakan ini tentu dinilai rakyat sangat tidak tepat dan dapat melukai hati rakyat serta membuat hilangnya tingkat kepercayaan rakyat dan benci terhadap prilaku anggota DPR, hingga akhirnya muncul isu untuk “bubarkan DPR”. Lalu apakah rakyat bisa membubarkan DPR ?
Pembubaran DPR
Secara hukum DPR tidak bisa dibubarkan oleh rakyat secara langsung, mengapa demikian ? Karena DPR termasuk salah satu kekuasaan negara yang membentuk UU pada sistem demokrasi. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang mana DPR tidak bisa dibubarkan atau dibekukan. Sebagaimana dalam pasal 7C Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara yang bunyinya: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Meskipun di era Soekarno dan Gusdur pernah mengeluarkan dekret presiden, karena pada masa Soekarno mengalami kebuntuan konstituante yang dianggap gagal merumuskan UUDS sebagai dasar negara yang baru berdiri. Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945 dan membentuk MPR sementara (MPRS) serta DPA (dewan pertimbangan agung) sehingga pada waktu itu mengawali demokrasi terpimpin. Presiden Gusdur beliau juga pernah membekukan DPR namun pada akhirnya beliau dimakzulkan oleh MPR. Dari pengalaman kedua presiden ini bahwa sampai sekarang DPR masih tetap ada, artinya DPR tidak bisa dibubarkan. Yang bisa membubarkan DPR adalah dirinya sendiri dengan melalui amandemen UUD 1945, tapi apakah DPR mau membubarkan dirinya sendiri ?
Sebagai negara demokrasi Indonesia harus memiliki perwakilan dari rakyat yang jumlahnya ratusan juta ini, maka hadirlah DPR sebagai perwakilan dan penyambung aspirasi rakyat. DPR hadir sebagai perwakilan rakyat dalam penyelenggaran pemerintahan dan negara bersama presiden. DPR punya kuasa membentuk dan merancang UU dan mengawasi jalannya pemerintahan lembaga ekskutif. Disatu sisi pembubaran DPR justru dapat melemahkan sistem demokrasi karena tidak adanya perwakilan rakyat. Lembaga DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawasan terhadap pemerintah agar kekuasaan presiden berjalan sesuai UU, namun dalam praktiknya DPR seringkali membuat rakyat muak melihat prilaku anggota DPR yang selalu menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dengan adanya peristiwa aksi ini rakyat berharap ke depan DPR perlu meningkatkan kualitas kinerja dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memenuhi kepentingan rakyat. Upaya ini penting untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan memperkuat peran DPR sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab. Dengan demikian DPR kembali pada prinsip sebagai representasi rakyat, transparansi akuntabilitas dan partisipasi rakyat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap proses kebijakan yang diambil. Jika tidak maka bukan hanya kredibilitas DPR yang dipertaruhkan, tetapi juga masa depan demokrasi kita.



