
Oleh: Muhammad Asrori
Guru di SMAN 1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Mati satu tumbuh seribu adalah peribahasa yang cocok disematkan kepada para koruptor Indonesia saat ini. Peribahasa tersebut mulai mengalami pergeseran makna, yang awalnya banyak digunakan untuk menggelorakan semangat perjuangan para pahlawan, kini diambil alih oleh para koruptor.
Bertahun-tahun sudah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan memenjarakan mereka. Anehnya, setiap tahun pula, koruptor-koruptor baru justru banyak bermunculan. Bahkan, dana yang diselewengkan untuk keuntungan pribadi dan kroni-kroninya itu semakin bar-bar. Nilainya mencapai triliunan.
Kalau kita gabungkan seluruh uang hasil dari merampok negara beberapa tahun ini, jumlahnya akan mencapai lebih dari 1 kuadriliun. Jumlah yang fantastis. Seandainya saja uang tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tentu tidak akan terdengar ada nenek yang meninggal karena antre elpiji; satu keluarga yang bunuh diri karena tidak bisa makan nasi; dan guru honor yang depresi karena memikirkan tagihan pinjol setiap hari.
Korupsi di Indonesia memang sedang naik daun. Penangkapan terhadap para pejabat PT Pertamina, PT Timah, BLBI, maupun Asabri, tidak membuat para pelaku koruptor lainnya takut. Buktinya, dari hari ke hari masih saja KPK maupun kejaksaan menemukan tindakan penyelewengan dana yang mengakibatkan negara merugi.
Hal ini berarti peranan penindakan hukum saja tidak cukup untuk menghentikan korupsi yang telah membudaya. Pemerintah perlu mencari jalan keluar lain agar perilaku korupsi ini bisa punah hingga ke akar-akarnya. Salah satu bentuk pencegahan korupsi dalam jangka panjang adalah melalui pendidikan.
Pendidikan, seperti kata Ki Hajar Dewantara, merupakan proses pembudayaan dan pengembangan potensi manusia sehingga menjadi manusia yang utuh dan berkepribadian. Melalui pendidikan, kita berharap akan lahir para pemuda yang memiliki kecerdasan, karakter yang kuat, dan akhlak yang mulia sehingga akan mewujudkan generasi emas ke depannya. Apabila sejak dini anak-anak diberikan pendidikan yang baik, perilaku-perilaku yang menjadi bibit atau cikal bakal koruptor akan dapat dicegah.
Namun, apakah saat ini pendidikan kita sudah di arah yang benar? Apakah pendidikan telah berhasil melahirkan generasi muda yang berperilaku jujur, menjunjung norma-norma, dan memiliki adab yang baik di masyarakat? Ataukah justru sebaliknya. Pendidikan di sekolah justru menjadi sarang yang melahirkan koruptor saat mereka dewasa?
Setiap dari kita tentu dapat menjawab pertanyaan itu. Tanyakan pada hati nurani, benarkah pendidikan kita sudah berhasil jika melihat kondisi masyarakat kita saat ini? Apa ukuran keberhasilan pendidikan yang dienyam selama dua belas hingga enam belas tahun? Cukupkah dengan nilai yang disematkan di rapor atau ijazah?
Dalam hal pendidikan yang baik dan tingkat korupsi yang rendah, kita bisa meniru negara lain seperti Denmark, Finlandia, juga Singapura. Negara-negara tersebut terbukti mampu menekan laju korupsi di negaranya masing-masing hingga ke titik yang paling maksimal. Salah satu indikator kesuksesan mereka dalam menekan korupsi adalah melalui sistem pendidikan.
Menurut Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) yang dirilis oleh Transparency International, Denmark menjadi negara yang menduduki posisi puncak sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia dengan skor 90 dari 100. Kemudian. disusul oleh Finlandia dengan skor 87 dan Singapura—sebagai satu-satunya negara di Asia—berada di posisi ke-5 dengan skor 83.
Selaras dengan hasil CPI tersebut, melansir dari laman Worltop20.org, New Jersey Minority Educational Development (NJ MED), dalam hal sistem pendidikan, Denmark juga menjadi negara dengan peringkat terbaik di dunia, sedangkan Finlandia diurutan ke-7, dan Singapura merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara.
Jika data di atas kita bandingkan dengan negara kita, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya sebesar 37 poin dari 100 yang membuat Indonesia berada di peringkat ke-99 dari 180 negara. Lalu, bagaimana dengan sistem pendidikan kita? Menurut Worltop20.org, sistem pendidikan Indonesia berada diurutan ke-67 dari 203 negara. Dari data tersebut menunjukkan bahwa memang terdapat korelasi antara sistem pendidikan yang baik dengan perilaku korupsi.
Dengan menatap negara-negara yang telah berhasil menekan angka korupsi melalui pengelolaan sistem pendidikan yang baik, sudah sewajarnya apabila negara kita juga mulai berbenah. Pemerintah harus berani mengambil sikap yang tegas. Jika perlu, lakukan reformasi sistem pendidikan secara besar-besaran karena pendidikan adalah akar dari segalanya. Apabila pendidikan itu baik, maka baik pula hal yang lainnya. Begitupun sebaliknya.
Reformasi sistem pendidikan yang paling dasar adalah dengan membersihkan segala bentuk ketidakjujuran yang ada di dalam lingkungan pendidikan itu sendiri, dimulai dari kementerian pendidikan, dinas pendidikan, kepala sekolah, bendahara, guru, hingga para siswa. Kita berharap tidak ada lagi berita-berita mengenai kepala sekolah yang dipenjara karena korupsi dana BOS atau dana PIP; tidak ada lagi siswa yang menyontek saat ujian sekolah; dan tidak ada lagi guru yang curang dalam memberikan nilai siswa.
Untuk mendukung semangat antikorupsi di dalam lingkungan pendidikan tersebut, pemerintah dapat bekerja sama dengan para penegak hukum, baik itu KPK, kejaksaan, juga kepolisian. Para penegak hukum tersebut dapat terjun secara langsung untuk memberikan sosialisasi atau pendidikan antikorupsi kepada para siswa sejak dini juga kepada para pendidik yang bekesinambungan.
Lagi-lagi kita berharap bahwa sekolah dapat menjadi tempat yang paling bersih dari penyakit korupsi. Jadikan jujur itu hebat bukan hanya semboyan, tetapi sebagai bahan bakar untuk menyalakan semangat antikorupsi.



