Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Udang di Balik Pasir Laut

M
Penulis: M. Syarifuddin❯
DIDIK TRIWIBOWO
DIDIK TRIWIBOWO

SEMOGA pembaca bisa merasakan satire dari judul tulisan ini. Tulisan ini hanya sedikit membantu membedah pernyataan terkait ekspor pasir laut yang selama lebih dari 20 tahun terakhir dilarang dan kemudian di penghujung sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo, keran tersebut dibuka kembali. Luar biasa.


Advertisement

         Oleh DIDIK TRIWIBOWO
         Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat

Jika dilihat ke belakang, ekspor pasir laut dilarang oleh Presiden Megawati pada 2002 demi menjaga ekosistem laut dan pesisir. Selanjutnya terbit PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang ditandatangani Presiden Jokowi. Kemudian terbit turunan PP tersebut yakni Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor. Permendag ini pada intinya membuka keran ekspor pasir laut dalam bingkai kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk peningkatan nilai tambah ekspor. Sepertinya mulia sekali.
Namun di era saat ini, perlu hati-hati mencerna apa yang disampaikan pemerintah--ingat-ingat pepatah "udang di balik batu".

Bersilat kata, begitu kata Tempo (26/10), mengacu pada definisi"pasir laut" seolah-olah yang dimaksud bukan pasir laut yang dilarang diekspor sebelumnya, dengan bersembunyi di balik kata "sedimen". Jadi yang membuat semua bingung adalah, pernyataan bahwa antara pasir laut dan sedimen ini sesuatu yang beda. Sehingga yang nanti diekspor adalah sedimen yang kebetulan berwujud pasir.

Advertisement

Agar jelas mari kita bedah. Secara definisi, pasir laut merupakan salah satu hasil sedimentasi di laut yang terbentuk melalui proses alamiah berupa pelapukan dan erosi dari daratan, kemudian terendapkan oleh dinamika oseanografi seperti arus, gelombang, dan angin. Mengacu PP 26/2023 di Pasal 9 dijelaskan hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan berupa: pasir laut, dan/atau material sedimen lain berupa lumpur. Jadi pasir laut itu sama dengan sedimen juga, yaitu hasil sedimentasi di laut yang berukuran pasir. Nah, yang bukan berupa pasir laut, dalam PP ini, disebut material sedimen lain berupa lumpur.

Di dalam ilmu geologi dan teknik sipil, pasir (sand) merujuk pada material dengan ukuran butir tertentu (0,06 mm hingga 2 mm). Selain pasir, ada ukuran butir lempung (clay) dan lanau (silt). Semua sedimen yang ada di laut, yang ukurannya dari yang halus sampai dengan kasar antara 0,06 mm hingga 2 mm disebut sebagai pasir laut.

Jika yang dijelaskan Presiden merujuk pada PP 26/2023, yang ada hanya dua ukuran, yaitu pasir dan material sedimen berupa lumpur (lanau). Intinya, dari sisi terminologi, sama saja. Yang menjadi perhatian adalah, jika pasir merujuk pada ukuran, penting diperhatikan komposisi dari butiran pasir laut tersebut yang pastinya berupa mineral, yang paling umum adalah silika, namun juga berupa pecahan cangkang ataupun mineral karbonat yang berasal dari abrasi batu karang. Bisa juga memiliki komposisi butiran yang mengandung logam-logam berharga, seperti emas, perak, platina. Di Permendag jelas diatur untuk komposisi pasir laut yang dilarang diekspor, termasuk yang memiliki komposisi mineral silika >95% dilarang diekspor dalam bentuk tanpa pengolahan (raw).

Advertisement

Selanjutnya, apakah semua ketentuan, rambu-rambu regulasi, batasan atas dibukanya keran ekspor pasir laut ini nantinya dapat diawasi dengan ketat? Rasanya tidak.

Hal ini disadari oleh banyak kalangan sehingga ditolak secara masif. Baik dari kalangan politisi sendiri, pemerhati lingkungan, dan akademisi. Coba kita cek image pasir laut di Google, yang muncul adalah tongkang-tongkang berisi pasir dengan penampakan putih dan bersih. Bukan pasir kaleng-kaleng.

Potensi Bencana Ekologis

Proses erosi dan sedimentasi merupakan proses alamiah. Segala material yang berada di atas permukaan laut akan mengalami proses erosi baik karena air, angin, arus laut. Pecahan butiran hasil erosi ini kemudian dibawa air, angin, maupun arus laut ke area-area pengendapan. Ini yang disebut proses sedimentasi.

Laut merupakan titik akhir sedimentasi. Problem sedimentasi memang benar dapat mengganggu alur pelayaran, khususnya sungai-sungai besar dan panjang yang mampu memindahkan sedimen dalam jumlah besar ke muara sungai, seperti Sungai Barito. Pelabuhan Trisakti yang berada di Sungai Barito, alur pelayarannya dapat terganggu sedimentasi sehingga diperlukan pengerukan. Suplai sedimen akan terus berlangsung, karena proses erosi di daratan terus terjadi. Sehingga pengerukan justru wajib dilakukan dalam kaitan pemeliharaan alur dan sedimennya dapat dimanfaatkan.

Namun yang menjadi pertanyaan di mana lokasi-lokasi tambang pasir laut? Apakah benar di muara-muara sungai yang mengganggu jalur pelayaran? Apakah justru pasir di pesisir pantai pulau-pulau kecil yang sungainya tidak menghasilkan sedimen secara signifikan?

Untuk Natuna dan Jawa, jelas pasir yang ada bukanlah dari erosi daratan yang luas, yang ditransport oleh aliran sungai besar, namun pasir lautnya merupakan akumulasi sedimentasi sungai-sungai purba ribuan tahun silam saat Paparan Sunda masih berupa daratan. Hal ini diungkap oleh ahli sedimentologi, Andang Bachtiar, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI). Jadi bukan dari hasil sedimentasi sungai-sungai saat ini.

Kesimpulannya adalah tidak ada hubungan pemeliharaan alur pelayaran dengan penambangan pasir laut. Ini dua hal yang berbeda. Jadi jangan terjebak bahwa penambangan ini memberikan manfaat terjaganya alur pelayaran. Ini murni kepentingan ekonomi yang dinikmati segelintir pengusaha dengan konsekuensi biaya kerusakan lingkungan yang jauh lebih besar.

Rencananya pemerintah hendak mengizinkan penambangan sedimen laut sebesar 17,6 miliar kubik sedimen dan pasir laut (Tempo, 29/9). Potensi pasir laut tersebut berada di Laut Jawa sebesar 5,58 miliar meter kubik, Selat Makasar sebanyak 2,97 miliar meter kubik dan di laut Natuna-Natuna Utara sebanyak 9,09 miliar meter kubik (Kompas, 17/3). Ini sebuah volume yang luar biasa besar dan saat ini pemerintah telah menyeleksi 66 perusahaan yang sudah mengajukan izin ekspor pasir laut.

Sebagai ilustrasi, jika volume ini digunakan untuk meninggikan daratan DKI Jakarta seluas 662 km2, maka akan dapat meninggikan sekitar 26,6 meter. Skenario lain, jika sedimen laut sebesar ini digunakan untuk mereklamasi Singapura, negara seluas 728,6 km2, yang asumsi kedalaman pantai rata-rata 10 meter, sedimen tersebut dapat menciptakan daratan baru seluas sekitar 1,173 km² dengan ketinggian 5 meter di atas permukaan laut. Wow!

Negara Pengimpor Pasir Laut

Negara terdekat pengimpor pasir laut dari Indonesia adalah Singapura. Sejak tahun 1960, Singapura secara ekstensif mereklamasi garis pantainya. Penambahan luas daratan Singapura di tahun 1960 hanya sekitar 580 km², namun berkat proyek reklamasi, luas Singapura saat ini telah bertambah menjadi sekitar 728,6 km². Artinya, Singapura telah menambah luas daratannya sekitar 148,6 km² melalui reklamasi. Tahun ini Singapura berniat untuk menambah luas daratannya dengan mereklamasi pantai sepanjang 120 km dengan luas 800 Ha untuk kepentingan kawasan bisnis dan pemukiman (Tempo, 29/9).

Sumber pasir laut untuk reklamasi di Singapura selain Indonesia adalah Malaysia dan Vietnam. Namun Malaysia telah melarang ekspor pasir laut sejak 2019. Tentu Singapura akan cenderung memilih pasir laut dari Indonesia, selain jaraknya lebih dekat juga kualitasnya lebih baik. Selain Malaysia, Kamboja juga melarang ekspor pasir laut ke Singapura. Alasan Malaysia melarang ekspor pasir laut adalah karena Perdana Menteri Mahathir Muhammad tidak mau tanahnya berkurang untuk memperluas negara tetangga dan khawatir keuntungannya hanya akan dinikmati segelintir pengusaha dan pejabat. Adapun Kamboja melarang dengan pertimbangan bahwa eksploitasi besar-besaran pasir laut akan berdampak serius terhadap lingkungan perairan lautnya dan akan menyengsarakan masyarakatnya.

Nah, untuk negeri kita? Silakan pembaca menyimpulkan sendiri. Seharusnya banyak pihak terus menyuarakan penolakan, sehingga kebijakan ini tidak diteruskan oleh pemerintah selanjutnya. 

Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Anak di Era AI, Cerdas Teknologinya, Terlindungi Haknya

Anak di Era AI, Cerdas Teknologinya, Terlindungi Haknya

Anak-anak hari ini tumbuh di tengah dunia yang semakin cerdas. Dengan sentuhan jari, mereka dapat bertanya kepada kecerdasan buatan (Artific

RMB Clearing Bank: Risiko dan Agenda ke Depan

RMB Clearing Bank: Risiko dan Agenda ke Depan

Upaya menghindari ketergantungan terhadap dolar AS terus dilakukan Bank Indonesia (BI). Pengalaman mengajarkan bahwa dolar AS tetap dominan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer