
KEMARIN, 9 September 2024, anggota DPRD Kalimantan Selatan masa bakti 2024-2029 telah lantik. Jauh di lubuk sanubari masyarakat, tentu ada yang merasa pesimis atau optimis menyambut pelantikan tersebut. Sanggupkan anggota DPRD Kalsel dan anggota DPRD kabupaten/kota di provinsi ini melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, sehingga dapat mengantarkan nasib banua ini ke arah yang lebih sejahtera lima tahun ke depan?
Oleh MAHYUNI
Dosen FISIP ULM, eks Ketua Bawaslu Kalsel
Perasaaan pesimis didasarkan pada asumsi bahwa anggota DPRD baru ini pada hakikatnya tak berbeda jauh dari anggota DPRD hasil pemilu sebelumnya. Pileg 2024 menempatkan Partai Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD Kalsel dengan 13 kursi. Di urutan kedua ada Nasdem dengan 10 kursi.
Ada tiga fungsi utama DPRD. Pertama, fungsi legislasi, bersama kepala daerah membentuk peraturan daerah. Kedua, fungsi anggaran, bersama kepala daerah menetapkan APBD. Ketiga, fungsi pengawasan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Dalam melaksanakan ketiga fungsi itu, DPRD wajib hukumnya menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Sebab, para anggota DPRD secara prinsip adalah wakil rakyat, kendati mereka diajukan sebagai calon lewat jalur partai politik.
Dalam hal ini tentu saja, DPRD periode 2019-2024 yang telah mengakhiri masa baktinya bukan tidak berusaha atau bekerja. Toh apabila dalam melaksanakan fungsi sebagai pembuat Peraturan Daerah, DPRD belum optimal mengajukan usul inisiatif, hal itu dapat dimaklumi. Soalnya, hal seperti itu telah menjadi kecendrungan umum hampir semua DPRD di Indonesia pada masa sekarang.
Inisiatif pada umumnya memang datang dari pihak eksekutif dalam hal ini gubernur/bupati/wali kota. DPRD selalu aktif dalam mengajukan usul perubahan terhadap rancangan peraturan daerah. Bukan satu dua raperda yang akhirnya mengalami perubahan cukup besar dari yang semula disampaikan pemda.
Sangat disayangkan sekali, usaha keras DPRD dalam membahas raperda tersebut tidak diawali dengan kesepakatan tentang skala prioritas dan perencanaan yang matang. Pada awal masa baktinya, hanya sedikit raperda yang masuk dari eksekutif. Semakin ke ujung raperda datang secara bertubi-tubi sehingga membuat DPRD seakan kewalahan.
Prioritas awal yang harus dilakukan DPRD periode ini adalah menata prosedur hukum dengan menelurkan perda yang mengatur tentang prosedur penyusunan raperda. Penentuan prosedur yang jelas dan disepakati oleh DPRD maupun pemda melalui program legislasi daerah (prolegda) insyaallah akan mampu menertibkan kesimpangsiuran prosedur yang sering terjadi selama ini.
DPRD dan pemda sekaligus dapat merencanakan pembentukan perda dengan skala prioritas.
Sedangkan optimisme terhadap kerja DPRD periode mendatang sangat diharapkan pada itikad baik DPRD dalam membuat peraturan tata tertib (tatib) yang lebih baik. Ke depan cukup lima anggota saja atau komisi-komisi yang dapat mengajukan inisiatif raperda.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, secara umum kinerja DPRD Kalsel maupun DPRD kabupaten/kota periode 2019-2024 masih memiliki kelemahan yang perlu untuk diperbaiki. DPRD ke depan sebaiknya dipilih staf ahli yang kompeten dan bekerja secara profesional dan menyajikan data dan analisas secara akurat. Soal tenaga ahli, dapat direkrut dari akademisi universitas.
Apalagi sekarang biaya untuk staf ahli sudah dimasukkan ke dalam APBD pada komisi-komisi dan fraksi-fraksi, demi meningkatkan kinerja DPRD dalam mengemban misinya sebagai pelayan maupun pengabdi masyarakat.
Terakhir, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD seyogyanya benar-benar menjadi wakil, bukan wakil dalam makna formal saja. Jadilah wakil rakyat di daerah pemilihannya, jangan sampai rakyat di dapil itu tidak tahu menahu wakil mereka di DPRD. Memang kita tidak menerapkan distrik secara murni dalam pemilu. Tetapi unsur-unsur distrik sebenarnya secara tersirat terdapat dalam sistem pemilu kita. Sebab masyarakat telah diberi kesempatan untuk memilih orang yang diinginkannya.
Sebagai pesan kepada anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang akan dilantik, harapan ulun, juga harapan masyarakat Banua tentu, anggota DPRD akan selalu dekat di hati rakyat. Secara fisik kedekatan itu diwujudkan dengan sering-seringnya menemui kami. Anggota DPRD tak perlu hanya menunggu rakyat datang mengadu ke Rumah Banjar. Tetapi merekalah yang secara rutin mendatangi rakyat yang diwakilinya. Meskipun nanti yang dikunjungi ujung-ujungnya meminta bantuan dana. Tapi itulah demokrasi, memang mahal, dan kita harus memakluminya. (fud)



