
STIGMA sebagai lembaga yang penuh prosedur, ruwet dan berbelit-belit kiranya telah melekat pada lembaga peradilan di Indonesia. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk merasa cukup dengan penyelesaian di luar sidang.
Oleh AKMAL ADICAHYA
Hakim Pengadilan Agama Batulicin
Padahal sejumlah permasalahan hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan. Seperti sahnya perceraian, penetapan perwalian, izin untuk menjual barang milik anak serta sejumlah keperluan perdata lainnya yang hanya bisa diproses setelah ada atau melalui putusan pengadilan.
Bagi mereka yang berpunya, salah satu solusi untuk mengatasi problem tersebut adalah dengan menggunakan jasa pengacara atau advokat. Suatu solusi yang rasanya tidak mungkin untuk dipilih bagi pencari keadilan yang berasal dari kaum papa.
Selain dianggap berbelit-belit, proses persidangan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Adagium curia pauperibus clausa est (pengadilan tertutup bagi kaum miskin) menggambarkan sulitnya akses keadilan bagi masyarakat miskin dikarenakan biaya besar yang harus dikeluarkan untuk mengikuti proses persidangan. Tidak hanya membayar biaya perkara, untuk dapat terus hadir dalam agenda sidang, seorang pencari keadilan terkadang harus absen dari pekerjaannya atau kehilangan potensi pendapatannya pada hari tersebut.
Selain persoalan prosedur dan mahalnya biaya, para pencari keadilan tidak jarang berhadapan dengan praktek suap dan gratifikasi. Hal ini tentu akan berdampak pada diragukannya kebenaran suatu putusan. Karena dianggap tidak lagi semata-mata didasarkan pada fakta-fakta persidangan melainkan dari siapa yang berani memberikan bayaran (Zakiyah et al. 2002).
Bantuan Hukum
Untuk mengatasi mahal dan sulitnya akses peradilan, dikembangkanlah konsep bantuan hukum (legal aid). Secara sederhana konsep ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh badan publik maupun badan privat untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum. Pemberian pendampingan tanpa biaya (pro bono) oleh advokat kepada pihak berperkara merupakan bentuk paling umum dari praktek ini (Adicahya 2017).
Mahkamah Agung melalui Perma No 1 Tahun 2014 telah mengatur sejumlah bentuk bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang menjadi pencari keadilan. Seperti layanan pembebasan biaya perkara yang memberikan kesempatan untuk dapat berperkara secara cuma-cuma. Seseorang yang dapat menunjukkan bukti bahwa Ia berasal dari kelompok tidak mampu dapat menjalani proses sidang tanpa harus membayar panjar biaya perkara (prodeo). Ada pula layanan persidangan di luar gedung pengadilan yang bermanfaat untuk memangkas biaya transportasi masyarakat. Utamanya bagi pencari keadilan yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan.
Layanan tersebut dapat ditemukan pada sejumlah pengadilan di wilayah Kalimantan selatan. Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2023 telah memeriksa 30 perkara tanpa biaya dan memeriksa 70 perkara di luar gedung. Pada tahun yang sama Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa 21 perkara prodeo dan 16 perkara di luar gedung.
Layanan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi pencari keadilan yang mengalami kesulitan ekonomi.
Tantangan Zona Integritas
Mahkamah Agung juga mendorong satuan-satuan kerja di bawahnya untuk membangun zona integritas dan memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Dari Korupsi) atau WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Predikat tersebut pada prinsipnya diberikan kepada satuan kerja yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik sehingga mewujudkan kinerja bersih, akuntabel dan menyediakan layanan prima. Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Banjarmasin adalah beberapa pengadilan di wilayah banua yang telah memperoleh predikat WBK.
Salah satu tujuan dari pembangunan zona integritas tidak lain dari mengurangi praktik korupsi. Kelengkapan laporan harta kekayaan aparat pengadilan, adanya himbauan rutin kepada pihak berperkara untuk tidak melakukan suap maupun gratifikasi serta ketersediaan media pelaporan jika ditemukan adanya pelanggaran merupakan sebagian kriteria yang wajib ada pada pembangunan zona integritas. Oknum mafia hukum tidak dapat leluasa beraksi di pengadilan yang sedang melangsungkan pembangunan zona integritas.
Namun terkadang, predikat WBK tidak membuat praktik korup hilang sepenuhnya. Pada tahun 2022 misalnya, Kementrian PANRB mencabut predikat WBK yang telah diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sebagai buntut penetapan sang kepala dinas menjadi tersangka tindak pidana penyuapan oleh KPK.
Dalam konteks lembaga peradilan, dengan atau tanpa pencanangan pembangunan zona integritas, pengadilan sebagai institusi penegak hukum seharusnya menjadi wilayah yang paling bebas dari korupsi. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin tetap tersedia tanpa harus menyandang predikat WBK. Hakim dan aparatur pengadilan seyogyanya adalah oase dan harapan masyarakat di tengah gersangnya keadilan.
Pengadilan harus menjadi jalan keluar bagi kaum papa untuk memperoleh hak-haknya, mewujudkan keadilan untuk semua, keadilan bagi Indonesia.



