Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Klientelisme dan Hadiah Izin Tambang Ormas Keagamaan

M
Penulis: M. Syarifuddin❯
KADARISMAN
KADARISMAN

KEBIJAKAN pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan tak perlu buru-buru disambut, walau memang ada yang bersemangat menerima "hadiah" tersebut.


Advertisement

      Oleh KADARISMAN
      Presidium Majelis Daerah KAHMI Tabalong

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan revisi atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut dapat melanggengkan praktik kehidupan demokrasi yang tidak sehat.

Beleid yang dibanggakan Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia tersebut dapat mengokohkan praktik klientelisme yang ditanam subur oleh rezim penguasa.

Advertisement

Pemberian spesial hak penambangan kepada ormas keagamaan tidak dapat dipisahkan dari praktik politik balas budi dan relasi kekuasaan patronase-klien yang menjadi tempat permisif bagi fork barrel atau politik gentong babi yang pada Pemilu 2024 telah disorot dunia.

Bau tak sedap izin tambang kepada ormas keagamaan sulit ditepis sebagai bukan bagian dari hadiah dari praktik politik klientelisme. Klientelisme dewasa ini menjadi pemicu tumbuh-berkembangnya politik uang (money politic), vote trade, vote broker dan premanisme politik.

Hal itu menjadi strategi umum para politisi untuk menundukkan dan menjinakkan lawan dan konstituen termasuk ormas-ormas tertentu.

Advertisement

Lahirnya PP 25/2024 jelas sebagai hadiah yang diberikan penguasa atas jasa-jasa yang berkaitan terhadap bantuan elektoral dalam Pilpres kemarin.

Tak kalah penting bahwa kebijakan tersebut berpotensi menyeret ormas keagamaan sebagai bagian aktor yang berkontribusi atau minimal menjadi pihak yang berkompromi terhadap degradasi lingkungan di ketika dunia sedang bermigrasi ke green energy dan meninggalkan energi fosil.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tegas menolak kebijakan pemerintah tersebut. Pihak KWI menegaskan ormas yang didirikan tahun 1927 tersebut hanya ingin fokus dengan dengan tugas-tugas yang berkesesuaian dengan tujuannya, yakni kerasulan diakonia (pelayanan), kerygma (pewartaan), liturgi (ibadat), dan martyria (semangat kenabian), bukan mengurus usaha tambang.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menyeru persyarikatan yang pernah dipimpinnya selama dua periode tersebut. Dia megungkap, pemberian izin tambang kepada Muhammadyah berpotensi menjadi jebakan, jadi seyogyanya ditolak.

Muhammadiyah sendiri pun tidak buru-buru menyambut tawaran itu. Selain tidak ada pembicaraan dengan pemerintah, tawaran tersebut juga mesti dibahas mendalam sebelum diambil keputusan.

Salah satu organisasi Islam terbesar yang memberi kontribusi penting pada perjalanan bangsa Indonesia selama ini selalu menjaga khittah-nya untuk tidak masuk ke dalam politik partisan agar terjaga marwah dan dakwahnya.

Kebijakan pemerintah tersebut juga berpotensi bertentangan dengan UU Minerba yang memberikan ketentuan akses mendapatkan IUP harus melalui proses lelang.

Penambahan frasa ormas keagamaan dalam peraturan pemerintah dapat menimbulkan permasalahan. Belum lagi akan berpotensi menyeret ormas keagamaan ke dalam konflik rumit yang berhadap-hadapan dengan konstituennya sendiri.

Pada akhirnya sulit bagi saya untuk tidak menyimpulkan bahwa pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan adalah sebagai imbal politik dari praktik klientelisme pada Pemilu 2024 lalu.

Hubungan ini mesti dipahami dalam kerangka esensial dari klientelisme: quid pro quid, sesuatu untuk sesuatu. Dalam pandangan Stokes (2013) dan Hicken (2011) dipahami sebagai "pertukaran yang kontingen".

Ormas keagamaan hendaknya teguh pendirian dalam mengawal dan menjaga moral anak bangsa, menjaga jati diri dan orientasi organisasi, membangun keumatan yang berselaras kepada tujuan keilahian dan nilai-nilai kemanusiaan serta kesemestaan.

Jika tidak, maka bangsa besar ini akan kehilangan pilar penjaga sebab ormas keagamaan akan terjebak pada sikap politik transaksional dengan aktor politik yang pragmatis dan kolutif.

Ormas keagamaan akan kehilangan kontribusi yang kritis dan konstruktif sebab telah menjadi bagian pihak yang eksploitatif terhadap usaha-usaha ekstraktif

Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Anak di Era AI, Cerdas Teknologinya, Terlindungi Haknya

Anak di Era AI, Cerdas Teknologinya, Terlindungi Haknya

Anak-anak hari ini tumbuh di tengah dunia yang semakin cerdas. Dengan sentuhan jari, mereka dapat bertanya kepada kecerdasan buatan (Artific

RMB Clearing Bank: Risiko dan Agenda ke Depan

RMB Clearing Bank: Risiko dan Agenda ke Depan

Upaya menghindari ketergantungan terhadap dolar AS terus dilakukan Bank Indonesia (BI). Pengalaman mengajarkan bahwa dolar AS tetap dominan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer