
DEPAT pertama capres yang digelar pada Selasa 12 Desember 2023 telah sukses dilaksanakan oleh KPU. Ini salah satu cara KPU memperkenalkan capres, terutama visi misinya, kepada publik agar cerdas memilih siapa yang layak memimpin negeri ini.
Oleh SYAIFUL BAHRI DJAMARAH
Dosen PAI dan PPG LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin
Soal capres tampaknya sudah clear. Sosok mereka terbebas dari korupsi dan tindak kejahatan lainnya. Akan tetapi, lain halnya dengan calon legislatif (caleg). Tidak semua caleg bersih dari korupsi. Ditengarai, ada beberapa caleg yang bermasalah, yaitu mantan koruptor.
Berdasarkan data dari KPU, ada 52 caleg DPR RI dan 16 caleg DPD RI yang merupakan mantan narapidana, baik mantan koruptor maupun narapidana tindak kejahatan lainnya.
Data ini memberikan sinyal yang kuat, bahwa kita tidak bisa sembarangan memilih wakil rakyat. Karena satu suara ikut menentukan nasib bangsa dan negara lima tahun ke depan.
Kita tentu tidak menafikan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu berarti rakyatlah yang memiliki hak suara. Karena itu, rakyat berhak menentukan kepada siapa mereka memberikan suaranya. Itu sebabnya demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat.
Meski begitu, menjadi pemilih yang cerdas menjadi sebuah keharusan. Jangan asal pilih. Memilih bukan karena tergiur uang yang tidak seberapa. Memilih tetapi tidak kenal siapa yang dipilih.
Semoga saja kita tidak termasuk pemilih yang asal pilih. Karena jika ini yang dilakukan, jangan-jangan kita membeli kucing dalam karung.
Rakyat yang cerdas memilih adalah rakyat yang melakukan tiga hal: tolak uangnya, kenali sosoknya, dan pahami programnya.
Tolak uangnya. Demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Suara rakyat menentukan masa depan bangsa dan negara ke depan. Oleh karena itu, rakyat bebas memilih siapa yang dipilih tanpa tekanan dari pihak manapun. Namun kenyataannya, meski tidak semuanya, pilihan rakyat tidak selalu berdasarkan hati nurani. Kuat dugaan karena uang. Demi uang, menggadaikan idealisme. Uang memang bisa membuat rakyat tunduk pada keinginan sesaat. Rakyat menjual suara demi uang.
Oleh karena itu, jadilah pemilih yang cerdas. Tolak uangnya dan jangan dipilih. Bukan ambil amplopnya dan tidak dipilih.
Tetapi, rasanya tidak bijak menyalahkan rakyat. Bukankah rakyat mengambil sikap seperti itu karena ada segelintir oknum tertentu yang membagikan uang demi meraup suara rakyat.
Bahkan tidak hanya uang, mereka juga memberikan sembako kepada rakyat. Berbagi-bagi sembako dari rumah ke rumah sebenarnya money politic.
Kenali sosoknya. Siapa sosok yang akan dipilih hendaknya dikenali dengan baik. Debat capres adalah ajang untuk mengenal lebih jauh sosok dan gagasannya. Capres atau caleg yang namanya terpampang di alat peraga kampanye, sudahkah dikenal dengan baik? Bagaimana rekam jejaknya? Ini penting dilakukan agar tidak salah pilih. Sebab bila salah pilih, sesal kemudian tiada guna.
Dalam konteks caleg, patut juga dikenali dan dijadikan bahan pertimbangan adalah apakah dia bagian dari kita yang betul-betul memperjuangankan pembangunan daerah kita? Kalau mereka sudah pernah menjadi wakil kita, baik juga sejumlah pertanyaan ini dijadikan acuan untuk menilai.
Misalnya, bagaimana sepak terjangnya selama ini ketika menjadi anggota legislatif? Uang aspirasi yang diterima, apakah sebanyak-banyaknya digunakan untuk pembangunan daerah pemilihan (dapil) atau disimpan lebih banyak untuk pribadi? Seberapa banyak yang telah diperbuat untuk dapil?
Kehati-hatian menjadi penting bagi kita sebelum menentukan pilihan. Sering didengar, banyak yang kecewa karena salah memilih wakil rakyat. Janji-janji lisan, hanya tinggal janji. Rakyat sebenarnya tidak pernah menuntut melebihi janji. Tetapi, wakil rakyat terpilih jangan ingkar janji.
Kita tidak peduli jika gaji yang diterima sebagiannya untuk kepentingan partai pengusung karena (mungkin) ada kontrak politik. Tetapi, yang disesalkan jika menjadi wakil rakyat hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi atau mengembalikan modal dan menghitung-hitung laba tanpa memikirkan nasib kehidupan rakyat.
Selama ini kita tidak pernah melihat dan mendengar caleg yang berjanji tertulis. Hanya banyak mengumbar pesan moral.
Coba lihat alat peraga kampanye. Di situ hanya tertulis slogan seperti "Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya", "Ulun hadir dari rakyat untuk rakyat", "Siapa yang pian tunggu di tahun 2024?"
Seharusnya caleg berani berjanji. Janji itu harus jelas dan terukur sehingga jika mereka terpilih, janji itu bisa dituntut. Ini juga untuk menghindari jangan ada dusta di antara kita. Janji-janji, jangan tinggal janji.
Selama ini memang banyak yang berjanji, tetapi sepertinya hanya sedikit yang dipenuhi. Oleh karena itu, lebih bijak memilih caleg yang sudah dikenal dengan baik dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Kenali programnya. Untuk mengetahui gagasan baik caleg maupun capres ada baiknya mengenal apa program mereka. Suatu gagasan sejatinya tersusun secara logis, sistematis dan terukur dalam bentuk renstra (rencana stategis) dan renop (rencana operasional) yang dijabarkan dalam bentuk program kerja.
Kita tentu tidak menuntut caleg memiliki program seideal itu. Tetapi, paling tidak, caleg memiliki program yang jelas tertulis untuk pembangunan daerah pemilihan (dapil) yang menjadi lumbung suaranya dan warganya telah memilihnya.
Semua itu hendaknya dicermati sebelum menentukan siapa yang dipilih agar tidak menyesal di kemudian hari. Namun sayang, untuk caleg, sepengetahuan saya, tidak pernah memperlihatkan seperti apa program kerja yang mereka tawarkan untuk rakyat. Yang ada hanya janji secara lisan yang sulit dipertanggungjawabnya.
Demikianlah. Cerdas memilih tidak hanya harus mengenali program apa yang ditawarkan. Tetapi yang lebih utama, tidak terbuai oleh uang. Jangan lupa, kenali dengan baik siapa sosok yang akan dipilih agar tidak salah pilih.
Dalam Pemilu 2024 nanti memang harus ada yang menang. Tetapi, kemenangan bukanlah persoalan mampu memperlihatkan keunggulan, tetapi bagaimana cara memperoleh kemenangan itu. Ketika kemenangan diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, tidak adil dan tidak ihsan, maka sesungguhnya itulah kekalahan.
Akhirnya, apakah kita termasuk pemilih yang memilih karena uang, tanpa keadilan dan ihsan? Jika benar, maka kita termasuk pemilih yang tidak cerdas.



