
Oleh: Muhammad Syarafuddin
Redaktur Radar Banjarmasin
Negeri yang tersohor karena sungainya yang lebar, sapinya yang bahenol, dan pohon-pohon beringin tua.
Meski pemerintahannya masih memakai istilah patih, mantri, demang, punggawa dan penghulu, sistem politik mereka sudah mengenal demokrasi dan pemilu.
Satu lustrum sekali, rakyat jelata berbondong-bondong ke balai untuk memilih patihnya.
Inilah kesempatan cendekia, pendekar, saudagar, dan proletar untuk bertanding menuju kursi mahligai.
Setelah puluhan tahun pemilu yang kusut masai, mereka akhirnya belajar: pemilu yang fair butuh abdi sipil dan prajurit yang tidak berpihak.
Undang-undang netralitas pun dilembarkan. Para abdi dan aparat, rendahan maupun elit, haram hukumnya cawe-cawe.
Untuk hitam di atas putihnya, mereka semua diharuskan meneken pakta integritas.
Tujuannya baik. Agar para abdi tidak memakai instrumen kekuasaan. Menggunakan duit upeti, hak fasilitas, dan regulasi dengan culas demi memenangkan petahana atau keluarganya.
Mereka diawasi ketat oleh kontrolir—orang-orang pilihan yang menjadi wasit pemilu. Abdi yang offside disemprit. Kalau terbukti tidak netral akan dihukum.
Kata kontrolir, jangankan berkampanye. Nge-like atau ngomen di akun medsos kandidat saja dilarang (tentu saja di sana sudah ada internet).
Berfoto dengan pose-pose tertentu juga pelanggaran. Contoh, simbol peace bisa disalahpahami sebagai dukungan pada nomor urut dua. Salam metal bisa diartikan nomor urut tiga. Dan acung jempol bermakna nomor urut satu.
Kembali pada skandal di atas. Patih kita ini, ah saya lupa namanya, punya seorang bawahan. Namanya Muha. Jabatannya Mantri Pengajaran.
Itu bidang jabatan paling mulia. Tugasnya menjamin agar anak-anak tidak buta aksara. Berbudi pekerti yang luhur. Bisa bekerja, mandiri, dan rajin menabung.
Supaya ketika dewasa nanti tidak menjadi peminum arak, penyabung ayam, ateis, atau pelakor.
Mantri Muha bukan bawahan biasa. Dia sohib sang patih, teman nongkrong semasa muda. Para pejabat tahu betul soal privilege itu.
Nah, beberapa bulan purnama sebelum pemilu dihelat, Mantri Muha yang loyal kepada patihnya, bertekad untuk membantu sekuat tenaga.
Dalam kesempatan formal, semi, atau nonformal. Di alun-alun, padepokan, atau di warung. Mantri Muha akan menyeru-nyeru pemilih untuk kembali mencoblos golongan patihnya.
Di tahun politik, sebenarnya ada banyak oknum yang tidak netral. Tetapi mereka bermain senyap. Menjauhi mikrofon.
Sebaliknya, Mantri Muha sukanya blak-blakan. "You tolong pilih partainya bapak. Why? Karena aku sayang sama patih. Beliau juga sayang sama me," ucapnya di hadapan khalayak.
Ajakan itu rupanya dirasa belum cukup. Masih ia tambahi pula dengan tantangan, "Apakah di sini ada kontrolir? Siapa takut."
Namun, Bapak Mantri lupa dengan pepatah: sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Apalagi kalau tupainya memang kurang pandai.
Singkat cerita, tantangan itu sampai ke telinga kontrolir. Merah padam. Mereka jumpalitan mengusut ujaran dan olokan Mantri Muha.
Kepada pewarta, kontrolir berjanji akan menegakkan titah undang-undang. Para saksi mata dipanggil. Mantri Muha diperiksa selama sejam. "Itu cuma spontanitas," ujarnya berkelit.
Bikin gaduh, si patih menepuk jidat. Tak menyangka mantri kesayangannya bakal ceroboh dan bablas. Pusing juga dia.
Sayangnya, pahlawan tak kunjung muncul dalam cerita ini. No happy ending. Nggak ada hikmah yang bisa ditarik.
Demikianlah. Mantri Muha lolos dan selamat. Kontrolir melembek. Sanksi tipis-tipis. Berkas kasus ditutup.
Rakyat yang menonton tertawa. Warga tidak terkejut. Maklum kalau netralitas hanya slogan kosong. Mafhum kalau hukum hanya tajam ke bawah.
Pembaca, kita patut bersyukur karena ironi ini terjadi di negeri nun jauh. Bukan di tempat kita, bukan di Kalimantan Selatan. Jika ada kemiripan tokoh atau alur cerita, itu cuma kebetulan belaka.



