Wacana Pilkada lewat DPRD, Nasib KPU-Bawaslu dalam Taruhan
BANJARBARU – Menguatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai sistem demokrasi lokal. Di balik itu, masa depan KPU dan Bawaslu juga mulai dipertanyakan, terutama terkait kewenangan, struktur kelembagaan, hingga proses regenerasi komisioner di daerah.
Di Kalimantan Selatan, isu ini menjadi semakin relevan karena masa jabatan komisioner KPU Kalsel periode 2023-2028 akan berakhir pada 2028. Sementara di Bawaslu Kalsel, pergantian anggota berlangsung bertahap, dengan sebagian berakhir pada 2027 dan sisanya pada 2028. Situasi tersebut berpotensi beririsan dengan proses revisi UU Pemilu yang tengah dibahas DPR.
Ketidakpastian juga terlihat pada pembahasan RUU Pemilu yang berpotensi menyentuh berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari mekanisme seleksi, komposisi anggota, hingga desain kelembagaan KPU dan Bawaslu. Namun hingga kini, seluruh usulan tersebut masih berupa wacana dan belum menjadi keputusan resmi.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalsel, Akhmad Mukhlis, menegaskan perubahan mekanisme Pilkada harus terlebih dahulu dikaji dari sisi konstitusional sebelum diatur dalam regulasi teknis.
"Itu harus dikaji secara utuh. Apabila sudah terjawab, maka regulasi di bawahnya bisa mengatur seperti apa pelaksanaan teknisnya," ujarnya.
Menurut Mukhlis, perubahan sistem tidak sesederhana memindahkan hak memilih dari masyarakat kepada DPRD. Sejumlah persoalan kelembagaan dan hukum harus dijawab, termasuk posisi KPU dalam proses pencalonan kepala daerah.
"Bagaimana mekanisme pendaftarannya? Apakah KPU juga dilibatkan dalam urusan verifikasi calon untuk ditetapkan sebagai calon yang diserahkan ke DPRD?" katanya.
Ia juga menyoroti nasib badan adhoc yang selama ini menjadi tulang punggung Pilkada langsung, seperti PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan hingga pengawas desa dan kelurahan.
"Kalau lewat DPRD, ini bagaimana mekanismenya? Apa fungsi kira-kira kalau dibentuk adhoc di tingkat bawah sampai ke jajaran kabupaten, kalau pada akhirnya dipilih juga oleh DPRD?" ujarnya.
