Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oleh: SAMSUL
Praktisi, Penulis buku Pengadaan Barang/Jasa Nasional
Warga Banjarbaru
Sebagai Lembaga Ekonomi
Dari pidato Ketua Umum KADIN yang dibacakan Adi Mahfudz, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Vokasi Dan Sertifikasi, terdapat poin yang menarik bagi penulis. Salah satu yang sangat berkesan adalah pemaparan bahwa, "Menurut UU Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor 1 tahun 1987, KADIN merupakan lembaga negara di bidang perekonomian, maka KADIN Kalsel merupakan bagian dari lembaga negara di bidang perekonomian yang ada di tingkat provinsi sebagai mitra sejajar pemerintah daerah di bidang perekonomian untuk berperan aktif, saling mendukung, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua lapisan komponen pemangku kepentingan di daerah."
Ketika mendengar frasa "lembaga negara", terpantik secara langsung pada struktur kelembagaan negara sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mempelajari secara langsung pada UU 1/1987, pada bagian penjelasan umum terdapat keterangan, "Untuk lebih meningkatkan keikutsertaan secara aktif pengusaha Indonesia, diperlukan adanya satu wadah yang secara efektif mampu menunjang keikutsertaannya. Wadah demikianlah yang dikehendaki dan diatur di dalam undang-undang, selanjutnya disebut Kamar Dagang dan Industri sebagai sebagai suatu lembaga ekonomi."
Amanat UU menjadi sangat jelas bahwa peran besar KADIN dalam cita-cita negara adalah sebagai suatu lembaga ekonomi. Dalam Kamus Sosiologi (2018) Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur masalah ekonomi berupa kebutuhan atau kesejahteraan materiil. Dari sisi disiplin ilmu manajemen rantai pasok secara spesifik lembaga ekonomi berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, baik berupa barang maupun jasa sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian dapat dipahami apa yang ingin disampaikan Ketum KADIN, adalah dalam kerangka mempertegas posisi penting KADIN sebagai sebuah lembaga ekonomi bagi negara dimana kedudukannya ditetapkan dalam sebuah produk hukum setingkat undang-undang.
Posisi ini sudah semestinya menjadi pegangan penting bagi pengurus KADIN di seluruh tingkatan dalam memposisikan peran, kompetensi dan tanggung jawab organisasional ditingkatan masing-masing. Sebagaimana juga disebutkan dalam naskah pidato yang sama, bahwa, "Terbitnya Keppres (No. 18/2022 tentang AD/ART KADIN, pen) menjadikan kadin semakin solid untuk bersama-sama mewujudkan komitmen bersama Satu Kadin yang inklusif, kolaboratif dan progresif sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia."
Gerakan P3DN
Penulis yang juga praktisi dan ahli pengadaan barang/jasa, meski bukan merupakan bagian dari KADIN, merasakan ghirah yang besar dalam kerangka membangun perekonomian bangsa melalui UU 1/1987 dan Keppres 18/2022 ini.
Terutama di tengah gegap gempita tematik pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengutamakan produk dalam negeri (PDN) dan pembinaan usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK). Sudah selayaknya KADIN di seluruh tingkatan juga gegap gempita dan bersemangat, berpartisipasi aktif dalam proram nasional yang diyakini mampu secara nyata mendorong perbaikan perekonomian negara.
Dihubungkan dengan acara rapimprov kemarin, maka pantauan penulis yang juga kerap menjadi narasumber dan pendamping ahli proses pengadaan di Indonesia termasuk di seluruh wilayah Kalsel, keterlibatan Kadin dalam gerakan peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK masih belum terdengar nyaring.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang merupakan turunan langsung dari UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri, pada Pasal 74 ayat (1) mengamanatkan untuk mengoptimalkan penggunaan PDN, dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Tim P3DN) pada setiap pengguna produk dalam negeri yang beranggotakan wakil dari unsur pemerintah pusat atau daerah dan unsur dunia usaha.
Beralasan kiranya jika penulis menyimpulkan bahwa sudah semestinya dan seharusnya tim P3DN baik nasional maupun daerah wajib dibentuk. Dan salah satu unsur wajibnya adalah KADIN! KADIN sangat layak menjadi perwakilan dunia usaha dalam Tim P3DN. Seperti disampaikan Ketua Umum KADIN, sesuai UU 1/1987 dan Keppres 18/2022 yang mengamanatkan bahwa, "Setiap pengusaha Indonesia, organisasi perusahaan, dan/atau organisasi pengusaha wajib untuk hanya menginduk kepada KADIN dan menjadi anggota KADIN dengan mendaftar pada KADIN."
Teladan ini pun telah ditunjukkan oleh pemerintah pusat. Dalam membentuk Tim P3DN Nasional, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, di mana pada Pasal 2 anggota ke-21 mewakili dunia usaha adalah KADIN. Keterlibatan Kadin dalam tim P3DN nasional dan daerah selaras dengan komitmen "Satu KADIN yang inklusif, kolaboratif dan progresif."
Semangat rapimprov harus juga menginduksi langkah-langkah prgresif untuk secara inklusif berkolaborasi dalam tim P3DN di seluruh kabupaten, kota dan provinsi. Demi kepentingan perbaikan ekonomi Kalsel melalui program P3DN. Jangan sampai gegap gempita P3DN hanya terasa sebagai sebuah program pemerintah yang terwujud dalam kebijakan dan penganggaran saja, namun kemanfaatannya tidak tersampaikan kepada pelaku industri UMKK di tingkat lokal. Khususnya dunia usaha Kalsel.
Sudah barang tentu keterlibatan KADIN dalam Tim P3DN bukan hanya tentang keanggotaan dari sisi inklusif dan kolaboratif semata, jauh lebih penting juga untuk progresif mendorong kerja nyata P3DN dan memberdayakan UMKK sesuai dengan kelokalan Kadin disetiap tingkatan.
E-Katalog dan VMS
Jangkar utama dari program P3DN adalah mewujudkan produk industri UMKK lokal yang berkualitas dan menciptakan pelaku usaha UMKK yang terpercaya dan berdaya saing.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 telah membuat pondasi yang kuat tentang ini.
Fasilitasi produk industri UMKK agar dengan mudah memasuki pasar pengadaan barang/jasa pemerintah, yang sering dinilai belum ramah UMKK, kini dapat dengan mudah dijangkau melalui e-Katalog. Sementara itu fasilitasi pembinaan pelaku usaha UMKK yang bisa terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, disediakan melalui Sistem Informasi Penilaian Kinerja Penyedia (SIKaP).
Keduanya, e-Katalog dan SIKaP menjadi peluang bagi KADIN untuk menjalankan program aktual yang progresif dalam rangka mendukung program pemerintah memperkuat perekonomian nasional.
Sisi e-Katalog, masih sangat banyak produk-produk industri UMKK yang membutuhkan peningkatan mutu dan perluasan pasar untuk masuk pasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu instrumen perluasan pasar itu adalah fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Kecil (TKDN-IK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil. Jika perlu KADIN dengan kekuatan jaringan perdagangan dan industrinya menciptakan e-Katalog nasional bagi produk UMKK dengan tagging jaminan kualitas lengkap seperti ecolabel, sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikat TKDN-IK dan paten sederhana. Fasilitas transaksi interoperable dengan semua marketplace nasional seperti online shopping dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE). Bahkan jika perlu hingga e-marketplace internasional. E-Katalog KADIN juga mencakup di dalamnya terintegrasi dengan e-Katalog pemerintah.
Di sisi pelaku usaha, KADIN dapat membangun vendor management system (VMS) untuk pelaku usaha UMKK seluruh Indonesia di mana rating penilaian kinerja pelaku usaha telah memiliki standar yang sudah jamak diterima pasar nasional dan internasional. Jika diperlukan penilaian kinerja, dilakukan oleh lembaga independen yang terpercaya. Hanya pelaku usaha yang menjadi anggota KADIN yang memiliki kesempatan untuk dinilai kinerjanya dan mendapatkan rating kinerja.
Dengan sertifikat rating kinerja yang diberikan, pelaku usaha anggota KADIN akan menjadi trusted vendor yang dijamin secara kelembagaan oleh KADIN. Tentu konsumen, termasuk di dalamnya pengguna barang/jasa pemerintah, confident untuk menunjuk para trusted vendor bersertifikasi VMS menjadi penyedia barang/jasanya. Tidak menutup kemungkinan VMS terintegrasi dengan SIKaP.
Masih banyak lagi yang dapat didiskusikan untuk diimplementasikan secepatnya. Melihat masih senyapnya gerakan tim P3DN di seluruh wilayah Kalsel, maka eksistensi keanggotaan KADIN di setiap tingkatan di provinsi ini harusnya mampu menjadi stimulan bergeraknya gerbong tim P3DN daerah.
Untuk itu ajakan Ketua Umum KADIN melaksanakan sosialisasi secara massif sampai akar rumput kepada semua pemangku kepentingan yakni gubernur/bupati/wali kota sampai kepada para kepala dinas, kepada para anggota, dan asosiasi/himpunan sampai anggotanya, tidak hanya mensosialisasikan Keppres 18/2022 tapi di-bundling juga dengan sosialisasi PP 29/2018. Kita nantikan butir-butir kesepakatan program rapimprov, semoga menjadi tonggak kebangkitan KADIN dan betapa progresifnya gerakan Tim P3DN di seluruh Kalsel. Amin. (fud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



