Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mendorong Akselerasi Belanja APBD

A
Penulis: Arief❯
SYAFRIADI
SYAFRIADI
MENGUTIP harian Kompas 25 Juli 2023, Kemendagri mendorong pemda mengoptimalkan realisasi APBD yang menjadi tulang punggung penggerak ekonomi. Belanja APBD seharusnya tersalurkan secara tepat waktu, baik program yang telah direncanakan maupun dana untuk masyarakat secara langsung.

Oleh SYAFRIADI
Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Kementerian Keuangan


Dari tahun ke tahun, tantangan yang dihadapi pemda terus berulang dan belum juga menemukan solusi tuntas dalam mengakselerasi belanja.

Disebutkan bahwa realisasi belanja per 21 Juli 2023 di tingkat kabupaten/kota baru mencapai 35,41 persen, masih jauh di bawah target realisasi belanja hingga bulan Juli yang sebesar 60 persen. Pun untuk realisasi pendapatan tingkat kabupaten/kota baru mencapai 43,21 persen pada bulan Mei, padahal target yang ditetapkan sebesar 50 persen.

Bagaimana dengan realisasi APBD di Provinsi Kalimantan Selatan? Untuk memotret perkembangan APBN dan APBD di wilayah Kalsel, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) setiap triwulan.

Selain itu, Kanwil DJPb Kalsel juga mengonsolidasikan seluruh data kinerja pelaksanaan APBN dan APBD baik dari sisi pendapatan maupun belanja ke dalam laporan Assets and Liabilities Committee (ALCo) regional pada setiap bulannya.

Berdasarkan laporan ALCo regional sampai triwulan II 2023, pendapatan daerah pemerintah lingkup Kalsel pada triwulan II 2023 telah memperoleh capaian sebesar Rp12,16 triliun, sedangkan pada tahun 2022 mencapai Rp10,29 triliun. Besaran ini menunjukkan adanya kinerja pendapatan yang tumbuh 18,11 persen dibandingkan tahun 2022.

Pendapatan APBD lingkup Kalsel didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang pada periode ini berkontribusi hingga 78,24 persen dari total pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan atas kemandirian pemda di Kalsel dalam mengumpulkan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Jumlah pendapatan transfer yang diterima pemda di Kalsel hingga akhir triwulan II 2023 sebesar Rp9,51 triliun, atau mengalami kenaikan dari triwulan II pada tahun lalu yang sebesar Rp7,47 triliun.

Komponen yang mengalami peningkatan berasal dari dana perimbangan. Tambahan pendanaan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan diharapkan dapat dipergunakan dengan lebih optimal oleh pemda di Kalsel agar mampu mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun realisasi PAD sampai dengan akhir triwulan II 2023 telah mencapai Rp2,63 triliun. Komponen PAD mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pajak daerah mengalami penurunan hingga 24,52 persen atau senilai Rp498,36 miliar.

Kontraksi pada pajak daerah disebabkan adanya penurunan pendapatan dari pos pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak reklame, sehingga berimplikasi pada penurunan PAD jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Pertumbuhan tertinggi pada komponen PAD dialami oleh pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pos lain-lain PAD yang sah. Masing-masing pos menyumbangkan tambahan sebesar Rp22,24 miliar dan Rp387,69 miliar. Sementara itu, retribusi mengalami pertumbuhan senilai Rp1,75 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adanya penurunan pada pos pajak daerah perlu mendapat perhatian dari pemda untuk mampu mewujudkan kemandirian fiskal di Kalsel.

Realisasi Belanja APBD Kalsel


Hingga akhir triwulan II 2023, capaian realisasi belanja APBD lingkup Kalsel telah terealisasi sebesar Rp10,10 triliun atau 31,91 persen dari pagu yang telah ditetapkan. Kinerja belanja APBD ini dari sisi jumlah realisasi meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 25,68 persen atau senilai Rp2.063,39 triliun.



Namun, jika dilihat dari sisi capaian terhadap pagu, realisasi belanja daerah hingga akhir triwulan II masih tergolong rendah, sehingga perlu menjadi perhatian pemda.
Belanja APBD di Kalsel sampai dengan akhir triwulan II 2023 didominasi oleh belanja operasi yang berkontribusi hingga 68,44 persen dari total belanja APBD. Besarnya kontribusi jenis belanja ini perlu menjadi perhatian. Pasalnya, belanja yang berkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan dampak dalam jangka panjang, seharusnya mendapat proporsi yang lebih tinggi agar mampu mengakselerasi pencapaian tujuan daerah. Tentu, dalam hal ini adalah belanja modal.

Belanja modal hingga akhir triwulan II 2023 telah terealisasi hingga Rp993,37 miliar atau 15,70 persen dari pagu dan mengalami kenaikan sebesar 62,07 persen atau senilai Rp380,46 miliar dari triwulan II tahun 2022. Peningkatan pada realisasi belanja modal menunjukkan terjadinya percepatan realisasi pada periode ini dibandingkan tahun lalu, sehingga diharapkan penyerapan hingga akhir tahun dapat terlaksana lebih cepat dan maksimal, jika mampu terus tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Hanya saja, jika dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan, realisasi pada periode ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pergeseran kegiatan dalam DPA, keterlambatan proses lelang, dan rekanan belum mengajukan tagihan.

Sementara itu, dilihat per fungsinya, pada triwulan II 2023, belanja fungsi pelayanan umum menjadi fungsi yang memiliki nilai paling besar yaitu Rp4,24 triliun, sedangkan fungsi dengan pertumbuhan paling tinggi adalah pariwisata dan budaya yang tumbuh 95,23 persen dibanding triwulan II 2022. Selain itu, belanja fungsi pendidikan dan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar memiliki realisasi cukup besar dan mendominasi belanja per fungsi pada APBD.

Belanja fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp2,65 triliun sedangkan fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp1,95 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kualitas SDM di Kalsel.

Tantangan dan Rekomendasi


Berdasarkan potret realisasi pendapatan dan belanja APBD triwulan II 2023, tampaknya pelaksanaan APBD di Kalsel masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, tingkat kemandirian fiskal masih belum optimal, ditambah lagi dengan adanya penurunan capaian pada komponen pajak daerah yang berpotensi menurunkan taraf kemandirian.

Kedua, proporsi belanja operasi (penunjang) yang mendominasi belanja APBD membuat masih belum optimalnya percepatan pembangunan di Kalsel.



Ketiga, penyerapan APBD yang masih lambat di awal tahun dan berpotensi menyebabkan penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun.

Dalam mengatasi tantangan di atas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi. Pertama, perlunya langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan PAD dengan memanfaatkan digitalisasi dan peluang dalam UU HKPD sehingga dapat meningkatkan taraf kemandirian daerah.

Kedua, perlunya pemanfaatan digitalisasi dan elektronifikasi office dengan lebih maksimal dalam operasional pelaksanaan sehari-hari, sehingga dapat mengurangi pekerjaan yang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh teknologi dan mewujudkan efisiensi.

Ketiga, perlunya perbaikan tata kelola keuangan daerah untuk mendorong percepatan realisasi belanja, khususnya dalam pengelolaan kontrak untuk mendorong realisasi dan kemudahan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.

Keempat, pemda diharapkan dapat meningkatkan peran dan kewenangan BPKAD selaku BUD dalam melakukan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD dan sekaligus menilai kinerja pelaksanaan SKPD agar tercipta early warning system terhadap berbagai kendala pelaksanaan anggaran.

Kelima, terutama pada semester II 2023, pemda agar mendorong percepatan realisasi belanja melalui berbagai terobosan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan kualitas belanja. Termasuk di antaranya melalui pemberian insentif kepada SKPD yang berhasil melaksanakan percepatan realisasi belanja.

Keenam, pemda agar memperhatikan akurasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, yang akan berdampak pada tinggi rendahnya SiLPA. Angka SiLPA yang tinggi menunjukkan masih adanya idle cash sebagai indikasi penyerapan belum optimal.

Untuk itu, pemda perlu melakukan pengelolaan kas yang lebih efektif melalui manajamen kas dan percepatan kegiatan. Tentu, dalam hal ini, pemda juga harus senantiasa mewujudkan prinsip good governance melalui pengelolaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. (fud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Arief M

Artikel Terkait

Pemko Banjarmasin Berharap Gaji Pokok Ribuan PPPK Ditanggung APBN, Ini Alasannya

Pemko Banjarmasin Berharap Gaji Pokok Ribuan PPPK Ditanggung APBN, Ini Alasannya

Pemko Banjarmasin berharap gaji 3.967 PPPK ditanggung APBN. Beban belanja pegawai daerah berpotensi turun dari 37,3 menjadi 29–30 persen.

Gelar Rapat KUA PPAS, DPRD Tabalong dan TAPD Bahas Pergeseran Program APBD 2027

Gelar Rapat KUA PPAS, DPRD Tabalong dan TAPD Bahas Pergeseran Program APBD 2027

Prediksi anggaran sebesar Rp2,4 triliun dalam APBD 2027, yang menjadi acuan dalam pembahasan ini. 

Bupati HSU: Pembahasan APBD 2027 Tidak Hanya Soal Angka

Bupati HSU: Pembahasan APBD 2027 Tidak Hanya Soal Angka

Bupati HSU berharap pembahasan APBD 2027 tidak hanya soal angka, tetapi menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer