Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oleh ZULKIFLI RAHMAN
Kepala SDN Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong
Namun, tidak semua sekolah reguler dapat menerima siswa berkebutuhan khusus, karena pendidikan inklusif hanya diselenggarakan oleh sekolah yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah. Nyatanya seluruh sekolah dengan segala keterbatasannya diwajibkan menerima anak berkebutuhan khusus (ABK), sehingga sekolah inklusif tidak sesuai standar yang diharapkan.
Mereka (ABK) hanya bersekolah ala kadarnya, maksudnya tidak terlayani sepenuhnya di sekolah. Di kelas tersebut mereka hanya pelengkap karena guru tidak sepenuhnya bisa melayani akibat keterbatasan ilmu pengetahuan dan kompetensinya.
Kekurangan sekolah tersebut di antaranya adalah minimnya pengajar atau staf guru pendamping khusus, guru tidak memahami cara mengajar dan membimbing anak-anak berkebutuhan khusus, penolakan dari orang tua atau siswa reguler untuk belajar bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus, fasilitas yang belum memadai (misalnya terbatasnya buku dengan huruf Braille), dan risiko bullying atau perundungan dari siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus.
Padahal, jika saja mereka (ABK) mendapat perhatian serius, tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan prestasi yang tidak kalah dengan anak normal. Seperti yang kita lihat, bagaimana seorang Putri Ariani yang tunanetra mengguncang panggung America's Got Talent dengan suara emasnya beberapa waktu lalu.
Pada 2018 kita juga dikejutkan dengan acara Hafiz Qur’an, ketika seorang anak tunanetra bernama Kayla dari Makassar bisa menghafal 30 juz di luar kepala.
Lalu, Stephanie Handojo yang terlahir dengan kondisi down syndrome, tidak menghalanginya untuk berprestasi dan mewujudkan impiannya. Kini di usia 27 tahun, Stephanie adalah seorang atlet renang yang sukses di kelas internasional sekaligus menjadi pemusik yang berbakat (Kumparan, 21/03/2019).
Saatnya pemerintah daerah peduli terhadap pendidikan ABK dengan mendirikan sekolah atau kelas khusus untuk mereka di beberapa titik di beberapa kecamatan untuk memudahkan akses, dan jangan sampai hanya terfokus di kota besar saja. Sehingga orang tua bisa mengantar mereka sekolah dengan ongkos transportasi yang kecil. Dan pastinya sesuai kompetensi sehingga mereka terlayani dengan baik.
Selain itu juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mesti menyediakan guru yang sesuai untuk melayani karakteristik siswa berkebutuhan khusus, sehingga guru bisa optimal mengajar dan mendidik siswa berkebutuhan khusus. Terakhir, menunjuk sekolah inklusif dengan menyiapkan sarana dan fasilitas yang memadai. (fud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



