Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Integritas Versus Malpraktik Pemilu

M
Penulis: Muhammad Helmi❯
Photo
Photo
Pembahasan tentang beragam penyebab pelanggaran pemilu yang mengakibatkan pemilu menjadi tidak berintegritas, dapat menjadi dasar pijakan untuk memformulasi tindakan pencegahan dan penanganan beragam faktor potensial malpraktik dalam pemilu.

DEMOKRASI Pancasila bukanlah suatu sistem politik yang sempurna, tetapi bagi bangsa kita menjadi sistem politik yang terbaik atau paling pas untuk membangun kehidupan politik yang bersatu dan demokratis.

Justru karena tidak sempurna, melalui dinamika internalnya ia memotivasi dan merangsang kehidupan bangsa untuk mengembangkan pemikiran tentunya secara terus-menerus, berupaya memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan kelemahannya dan bukan malah menyimpang darinya.

Begitulah, ia menjadi sesuatu yang hidup dan terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk lebih disempurnakan melalui pemikiran dan kebijakan baru yang relevan dengan hakekat yang terkandung dalam jati dirinya. Demokrasi sangat berperan dalam pembangunan politik karena demokrasi adalah salah satu sarana dalam pembangunan politik bangsa Indonesia yang dapat dilakukan melalui pembangunan demokrasi.

Ditinjau dari segi politik sendiri, hakekat demokrasi adalah kedaulatan atau kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat itu, berbagai masyarakat atau bangsa memperlihatkan berbagai macam paham yang melandasinya, serta gaya, proses dan prosedur dalam pelaksanaannya. Meskipun berbeda, hal itu tidak mengurangi atau menghilangkan hakekat kedaulatan rakyat yang terkandung dalam masing-masing sistem demokrasi mereka karenanya apabila paham, proses, gaya, dan prosedur tersebut sampai menghilangkan hakekat kedaulatan rakyat, maka sistem politik itu tidak dapat dikatakan sebagai sistem yang demokrasi.

Gagasan negara yang demokratis dan konstitusional terus bergelut dalam segala upaya merumuskan konsep negara indonesia. Meskipun terdapat gagasan yang menghendaki negara yang kuat, akan tetapi pada kenyataannya, dalam sistem bernegara selalu menunjukan adanya tendensi untuk menyelenggarakan secara demokratis. Memang, sebagian besar sejarah pemerintahan Indonesia sebagian besar diselenggarakan dengan rezim yang otokratis, akan tetapi aspirasi pemerintahan yang demokratis dan konstitusional selalu menemukan jalannya.
Pasca perubahan UUD 1945 medio 1999-2002, maka kontestasi mengenai pemilu terus diperbaiki dalam tataran konstitusi, legislasi maupun regulasi. Diselenggarakannya pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung semakin membuka keran penjewantahan kedaulatan yang berada di tangan rakyat.

Selain itu, dengan pembenahan di berbagai sisi dalam pemilihan umum legislatif semakin memberikan porsi yang fundamental dalam pembangunan alam demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, setelah sekian tahun reformasi bergulir, masalah kepercayaan publik pada proses dan hasil pemilu masih jauh dari kedewasaan. Hal ini tidak lepas dari kualitas penyelenggaraan yang justru memburuk.
Bagi publik, integritas penyelenggara pemilu menjadi kunci yang paling menentukan kualitas kontestasi lima tahunan tersebut. Kunci itu terletak pada integritas, bersih, dan netralitas penyelenggara pemilu. Dengan ketiga modal tersebut, penyelenggara pemilu diyakini mampu menjalankan proses kontestasi politik sebagai ajang politik yang jujur, adil, transparan, dan bersih.

Meskipun adanya kemajuan kadar integritas sejak pemilu 2019, nyatanya masih ditemukan atau terdengar cerita malpraktik pemilu untuk memenangkan kontestasi dengan manipulatif setelahnya.
Sehingga tidak heran dengan ungkapan "memang dari dulu sudah seperti itu…." menjadi kelaziman yang seharusnya tidak terjadi. Para peserta pemilu dan tim sukses pun ternyata melakukan inovasi, teknis pelaksanaan pemilu semakin canggih untuk melakukan malpraktik manipulasi proses dan hasil pemilu pada tingkat akar rumput sekalipun.

Penggunaan terminologi malpraktik dapat dimaknai secara umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah "mal" mempunyai arti salah sedangkan "praktik" mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan, sehingga malpraktik berarti "pelaksanaan atau tindakan yang salah".
Meskipun arti harfiahnya demikian, tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.

Sedangkan maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau inmateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Sehingga malpraktik pemilu adalah berkenaan dengan adanya pelaksanaan atau tindakan yang salah dalam penyelenggaraan pemilu.

Pentingnya Integritas Pemilu
Konsep integritas pemilu telah dimaknai beragam oleh para ahli, secara positif memenuhi seperangkat kriteria tertentu, atau secara negatif melanggar atau tidak memenuhi seperangkat kriteria.
Definisi-definisi yang positif, menggunakan berbagai istilah yang berbeda, mulai dari pemilu yang bebas, adil dan bersih, pemilu yang demokratis, dan juga pemilu yang berkualitas dan integritas pemilu. Salah satu definisi secara positif dari konsep integritas politik ini, misalnya, dikemukakan oleh Muck dan Verkuilen dengan menggunakan istilah pemilu yang demokratis. Demikian halnya dengan definisi-definisi yang negatif dari integritas pemilu, menggunakan istilah yang beragam pula seperti malpraktik pemilu, pemilu yang manipulatif, pemilu yang penuh dengan pelanggaran, korupsi atau rekayasa.

Definisi malpraktik pemilu dari Birch misalnya, menjelaskan bahwa "the manipulation of electoral processes and outcomes so as to substitute personal or partisan benefit for the public interest". Dengan menggunakan istilah pelanggaran pemilu (electoral fraud), Lopez-Pintor menjelaskan, "any purposeful action taken to tamper with electoral activities and election-related materials in order to affect the results of an election, which may interfere with or thwart the will of the voters". Dengan istilah yang sama, Lehoucq menyatakan bahwa electoral fraud merupakan "clandestine efforts to shape election results".

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemilu yang berintegritas tinggi merupakan pemilu yang memenuhi beragam norma tertentu. Sebaliknya, pemilu yang berintegritas rendah adalah pemilu yang melanggar beragam norma tertentu.
Namun demikian, perlu ditekankan di sini bahwa definisi-definisi yang positif lebih menekankan kepada beragam norma yang perlu dipenuhi, sementara definisi yang negatif lebih menitikberatkan pada aspek aktor, niat, dan juga konsekuensi dari tindakan pelanggaran pemilu. Pemaknaan konsep integritas pemilu juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya universal atau kriteria khusus.

Menurut Ham, pendefinisian integritas pemilu yang menggunakan pendekatan universal merujuk pada pemaknaan konsep tersebut berdasarkan standar demokrasi yang universal seperti halnya teori demokrasi dan/atau hukum internasional. Sementara, pendefisinisian dengan menggunakan kriteria khusus, memaknai integritas pemilu dengan merujuk pada aspek keterlibatan warga negara dan partai politik.

Misalnya, definisi yang dikemukakan oleh Pastor dengan menggunakan istilah flawed election (pemilu yang salah), sebagai "an election in which some or all of the major political parties refuse to participate in the election or reject the results".
Norris dalam bukunya menjelaskan tentang pentingnya integritas pemilu untuk berbagai aspek, seperti legitimasi, karena melalui pemilu yang berintegritas akan terbangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik.

Demikian halnya aspek perilaku politik massa, di mana integritas pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (voter turnout), keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu meredam aktivitas protes massa. Norris juga menyebutkan bahwa integritas pemilu dapat memfasilitasi penguatan kualitas representasi politik. Konsekuensi lainnya dari integritas pemilu adalah untuk mengatasi konflik dan keamanan dan manfaat lainnya untuk sistem politik.
Terlepas dari keberagaman pemaknaan konsep integritas pemilu oleh para ahli di berbagai literatur, satu kesepakatan penting yang terbangun dan sifatnya universal adalah bahwa integritas pemilu merupakan aspek penting dalam sebuah sistem demokrasi khususnya. Konsekuensi ketiadaan pemilu yang berintegritas sangatlah serius, bahkan pada titik tertentu dapat membawa kepada delegitimasi pemerintahan yang terpilih dan pada akhirnya memicu ketidakstabilan politik suatu negara.

Pembahasan tentang beragam penyebab pelanggaran pemilu yang mengakibatkan pemilu menjadi tidak berintegritas, dapat menjadi dasar pijakan untuk memformulasi tindakan pencegahan dan penanganan beragam faktor potensial malpraktik dalam pemilu. Dalam konteks ini pula, para ahli telah mengajukan berbagai strategi yang dipandang potensial untuk mampu mencegah dan mengatasi malpraktik yang mereduksi integritas pemilu. Adanya berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis.
Beberapa permasalahan tersebut antara lain, money politics dan black campaign, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal. Sejumlah perbaikan sudah dilakukan dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, yaitu dengan adanya sistem perbaikan pemilu, tata kelola pemilu dan penegakan hukum pemilu.

Namun perbaikan tersebut belum mampu mengatasi permasalahan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia, disebabkan peran beberapa komponen pemilu baik penyelenggara pemilu, birokrasi, partisipasi politik masyarakat maupun partai politik yang masih belum memenuhi kriteria pemilu yang demokratis.
Untuk itu diperlukan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu dan atau pilkada melalui pengawasan dan pemantauan pemilu dan atau pilkada maupun dalam pencegahan dan antisipasi terhadap beragam pelanggarannya. (*/fud)

*Panwaslucam Anjir Pasar 2022-2024 Div Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Bawaslu Batola), PPK Anjir Pasar 2020 Div Parmas, SDM dan Sosdiklih (KPU Batola).

Advertisement
Advertisement
Editor : Muhammad Helmi

Artikel Terkait

Pahlawan Haji Indonesia

Pahlawan Haji Indonesia

Epos kepahlawanan bertumbuh dari spirit dan lakon juang untuk bangsa. Perjuangan guna pekik kemerdekaan terdengar jelas mengajak yang lain i

Anak di Era AI, Cerdas Teknologinya, Terlindungi Haknya

Anak di Era AI, Cerdas Teknologinya, Terlindungi Haknya

Anak-anak hari ini tumbuh di tengah dunia yang semakin cerdas. Dengan sentuhan jari, mereka dapat bertanya kepada kecerdasan buatan (Artific

RMB Clearing Bank: Risiko dan Agenda ke Depan

RMB Clearing Bank: Risiko dan Agenda ke Depan

Upaya menghindari ketergantungan terhadap dolar AS terus dilakukan Bank Indonesia (BI). Pengalaman mengajarkan bahwa dolar AS tetap dominan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer