Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BEBERAPA pekan ini, masyarakat disuguhi pemberitaan mengenai polemik rumah tangga pasangan selebritis. Dugaannya serius, terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bentuknya kekerasan fisik.
Sanksi sosial dari masyarakat, menyasar pada pelaku. Belakangan netizen bahkan mencibir korban.
Harapan penulis, hendaknya permasalahan tersebut menjadi suatu pelajaran bagi semua. Bukan sekadar ajang menumpahkan kemarahan.
Tindakan yang terkategori dalam KDRT, sebenarnya tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun juga termasuk kekerasan psikis atau kejiwaan, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.
Di mana tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
Dalam banyak kasus, mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak kecil. Beranjak dari rentetan kasus itu, penulis mencoba melihat dari sisi lain yang tidak tersorot oleh publik.
Muncul pertanyaan, apakah pasangan suami istri yang nikah tidak tercatat alias nikah siri, turut mendapat perlindungan dan hak yang diakomodir dalam UU Penghapusan KDRT?
Karena kita ketahui bersama, istilah nikah siri hanya ada dalam agama Islam, sementara dalam hukum positif tidak ada istilah nikah siri. Maka dengan demikian, pasangan nikah siri di mata negara tidak mendapat hak atau dikenai kewajiban yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT.
Adanya nikah siri juga bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019. Di mana UU Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan mesti tercatat.
Dibentuknya UU ini, diharapkan menjadi landasan untuk mencegah adanya perkawinan usia dini, perkawinan tidak tercatat, serta menekankan asas bahwa di dalam suatu perkawinan, pria hanya dibolehkan mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya.
Selain faktor ekonomi dan berpoligami, nikah siri dilakukan karena pasangan belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan UU Perkawinan mensyaratkan perkawinan hanya diizinkan apabila kedua pasangan telah mencapai umur 19 tahun. Agar secara psikologis pasangan dianggap cukup dewasa dalam berpikir dan bersikap.
Perkawinan usia dini yang dipaksakan melalui cara nikah siri, alhasil berpotensi menciptakan pasangan yang belum matang dalam sisi kejiwaan. Sehigga kerap berujung perceraian, bahkan memicu tindakan KDRT gara-gara emosi pasangan yang labil.
Sisi lain, apabila ditinjau dari segi kesehatan, wanita yang belum cukup umur akan rentan mengalami gangguan kehamilan hingga keguguran, dikarenakan organ reproduksi yang belum siap untuk mengandung.
Terkait perlindungan dan hak dalam UU Penghapusan KDRT, lingkup utama rumah tangga yang diatur dalam Pasal 2 UU tersebut meliputi suami, istri, dan anak. Selain itu termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan lingkup utama rumah tangga, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Kemudian termasuk orang yang bekerja atau membantu rumah tangga, yang menetap dalam rumah tangga dimaksud.
Beberapa berpendapat bahwa pasangan nikah siri tidak mendapat perlindungan dan hak yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT, karena pernikahannya tidak tercatat sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan.
Namun demikian, menurut pendapat penulis, tujuan penghapusan KDRT yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT tidak hanya berlaku untuk suami, istri, maupun anak hasil pernikahan tercatat.
Namun, dapat diberlakukan meluas terhadap mereka yang menjalani hubungan keluarga dalam lingkup rumah tangga. Sehingga tidak dapat dijadikan pembenaran bila terjadi KDRT dalam pasangan nikah siri maka tidak dapat diproses lebih lanjut dengan ketentuan pidana yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT.
Meskipun pasangan nikah siri tidak diatur dalam UU Perkawinan, serta perkawinan dimaksud tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun dalam pencatatan sipil, namun pelaku dan korban tinggal dalam satu rumah tangga, apalagi jika sampai memiliki keturunan.
Selain itu nikah siri menurut perspektif hukum Islam adalah sah dan dihalalkan. Sehingga menurut penulis, pasangan nikah siri dapat digolongkan dalam ketentuan Pasal 2 UU Penghapusan KDRT karena hubungan perkawinan yang menetap dalam rumah tangga.
Unsur-unsur perbuatan pidana KDRT secara fisik, yang diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 UU Penghapusan KDRT, meliputi unsur "setiap orang" dan unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
Berdasarkan aspek keadilan bagi korban dan masyarakat, serta aspek filsafat pemidanaan guna mendapatkan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Maka menurut penulis, sekalipun KDRT terjadi pada pasangan nikah siri, maka dapat dijerat dalam Pasal 44 Ayat 1 UU Penghapusan KDRT.
Namun demikian, penulis turut berpendapat, bahwa perkawinan yang dilangsungkan hendaknya mengacu sebagaimana ketentuan dalam UU Perkawinan. Mengingat adanya beragam permasalahan kelak yang akan didapati pasangan nikah siri.
Dikarenakan perkawinan tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai akta nikah, maka bukti legalitas perkawinan di hadapan negara tidak memiliki kekuatan hukum.
Selain itu, berdasarkan Pasal 42 dan 43 Ayat 1 UU Perkawinan, berakibat pada anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Maka di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya, tidak ada nama ayah.
Kondisi ini kelak akan berpengaruh kepada psikologis anak, karena adanya ganjalan masalah pengakuan baik secara hukum maupun sosial. Sehingga si anak akan memiliki konsep negatif terhadap dirinya sendiri. (fud)
*Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



