Sidang Dugaan Pengadaan Chromebook, Nadiem Makarim Hadirkan Tiga Petinggi Google
RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA - Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook kembali bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/4). Dalam persidangan tersebut, mantan Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim, menghadirkan tiga petinggi Google sebagai saksi meringankan.
Namun, ketiganya tidak hadir langsung di Ruang Sidang M Hatta Ali. Mereka memberikan keterangan secara virtual dari Singapura melalui Zoom Meeting.
Kuasa hukum Nadiem, Radhie Noviadi Yusuf menyebut para saksi merupakan perwakilan Google yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara. “Saksi itu semuanya dari pihak Google, yang pernah bekerja di Google pada tempus dan locus dakwaan,” ujarnya di persidangan.
Tiga saksi tersebut adalah Scott Beaumont, William Florence, dan Caesar Sengupta. Scott Beaumont merupakan presiden Google Asia Pasifik. Scott Beaumont membantah adanya kesepakatan pembelian laptop Chromebook untuk seluruh sekolah di Indonesia dalam pertemuannya dengan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Februari 2020.
Dalam persidangan, kuasa hukum Nadiem awalnya mengonfirmasi klaim yang menyebut kliennya telah bersepakat dengan Google untuk menggunakan produk Google for Education, termasuk penggantian spesifikasi teknis hanya menggunakan Chrome OS. “Pertanyaan saya, pada pertemuan di bulan Februari 2020, apakah ada kesepakatan seperti dibacakan tadi?” tanyanya.
“Tidak ada. Kami sebenarnya merasa putus asa pada pertemuan itu,” jawab Scott.
Scott menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya telah berupaya memaparkan keunggulan produk Google. Namun, ia merasa penetrasi produk mereka terhambat, karena pihak kementerian tampak lebih familiar dengan produk kompetitor, seperti Microsoft Machines.
Persidangan sebenarnya sempat diwarnai keberatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketua tim JPU, Roy Riady menyatakan pihaknya belum mendapat koordinasi resmi dengan atase kejaksaan di Singapura terkait pemeriksaan saksi jarak jauh. “Prinsipnya kami menolak keterangan saksi sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Singapura maupun atase kami di sana,” tegasnya.
Meski demikian, majelis hakim tetap melanjutkan persidangan setelah melakukan musyawarah sekitar 30 menit. Pemeriksaan saksi secara virtual pun diteruskan, tanpa menutup hak JPU untuk tetap mengajukan keberatan.
