
Menyita buku adalah tindakan anti intelektual. Mencari unsur pidana dalam buku bacaan aktivis hanya akan membuat Polri seperti "polisi pikiran" dalam novel 1984 karya George Orwell.
***
BEGITU eskalasi demonstrasi dan kerusuhan Agustus mereda, polisi menangkapi aktivis dan demonstran. Buku-buku kiri menjadi barang bukti.
Tindakan itu sontak mengingatkan publik dengan Orde Baru yang gemar melarang buku. Bahkan merazia dan membakar buku.
Meme "rajin membaca pangkal pandai, malas membaca jadi isilop" pun kembali viral di media sosial.
Isu ini kian relevan dengan momen 30 September. Ketika bangsa ini diingatkan tentang kudeta gagal kaum merah pada tahun 1965.
Namun, ketakutan pada komunisme dan marxisme terdengar lucu. Ketika perang dingin sudah lama usai. Saat Uni Soviet sudah runtuh. Ketika kaus bersablon muka Che Guevara menjadi bagian budaya pop. Dan saat Tiongkok semakin kapitalis.
Belajar ideologi dan filsafat, kanan atau kiri, justru bagus. Agar kita bisa mengkritisi isme-isme itu.
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahkan sampai berkomentar. "Semua buku boleh, pemerintah tidak melarang buku apapun diterbitkan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/9).
Apa yang kamu ketahui tentang sejarah Gerakan 30 September 1965? Dari mana kamu mengetahuinya?
Apa pendapat kamu soal penyitaan buku-buku berpaham kiri oleh polisi pasca demonstrasi Agustus kemarin?
Mengapa aparat kita mudah "parno" dengan buku-buku "merah"?
Warisan Masa Lalu
Mahasiswa FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Zona Anita Tuing mengatakan penyitaan buku kiri menunjukkan ketakutan masa lalu yang diwariskan ke masa kini.
"Aparat panik karena sejak 1965 narasi kiri selalu dianggap berbahaya," katanya, Jumat (3/10).
Menurutnya, masyarakat terlanjur dicekoki narasi tunggal sejak bangku sekolah. Bahkan, film wajib Orde Baru, G30S/PKI (1984) sempat kembali ramai diputar di era Reformasi.
Zona menilai penyitaan buku justru menghambat ruang kritis anak muda. "Buku tidak bisa membuat kerusuhan, tapi melarang membaca bisa membutakan perspektif," ucap perempuan 21 tahun itu.
Ia mengingatkan, demokrasi semestinya memberikan keberanian berdialog, bukan keberanian menyensor.
"Kalau buku merah disita, itu tanda ketakutan yang tidak sehat," sindirnya.
Melihat kondisi ini, Zona menegaskan pentingnya literasi kritis untuk masyarakat. "Kalau literasi kuat, orang bisa menimbang isi buku secara sehat," katanya.
Ia berharap gen Z tidak mewarisi rasa takut dari masa lampau. "Yang harus diwariskan itu adalah keberanian membaca, berpikir, dan berdialog," tutup mahasiswa Jurusan Studi Administrasi Publik itu.
Dan aparat, masih menjadikan sejarah sarat propaganda dan trauma masa lalu sebagai rujukan. Akibatnya, buku-buku kiri yang kini dijual bebas di toko buku bisa dijadikan barang bukti.
"Saya khawatir penyitaan buku untuk penyidikan akan berimbas pada iklim kebebasan berpikir," kata perempuan 21 tahun itu.
Mundur ke belakang, Zona mengaku pertama kali mengetahui sejarah Gerakan 30 September 1965 dari pelajaran sekolah.
Saat kuliah, pemahamannya berkembang berkat buku dan media massa. Ia menegaskan, narasi sejarah tidak boleh diseragamkan. Peristiwa sejarah perlu dikaji kritis.
Melanggar Kebebasan Belajar
Ditanya soal 30 September 1965, Winda Dwi Astuti mengaku mengetahuinya dari internet.
"Dulu mendengar orang-orang menyebut itu. Aku jadi kepo. Terus mencari tahu sendiri di YouTube," kata mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ULM itu, kemarin.
Ia tak menyangkal, bahwa pada hari yang kelam itu, gugur enam jenderal dan satu perwira, di mana PKI dituduh sebagai dalangnya.
Namun, sebagai seorang penggemar buku, ia menyayangkan penyitaan buku.
"Kita tumbuh dan berkembang dari informasi yang kita baca. Kalau itu dirampas, aku rasa itu sudah melanggar kebebasan kita untuk belajar," kata perempuan 21 tahun itu.
Menurutnya, propaganda untuk menabukan paham kiri hanya akan memicu reaksi ketakutan yang berlebihan. Minimal membuat sudut pandang menjadi sempit.
"Padahal ketakutan berasal dari ketidaktahuan. Menyita buku hanya akan membuat kita terus berada dalam ketakutan," kata Winda.
"Ini bisa jadi awal dari sikap anti intelektual," tambahnya.



