Pemilu 2029 memang masih jauh. Namun, jangan salah, persaingan politisi merebut perhatian calon pemilih ternyata sudah mulai terasa. Bukan lewat baliho besar atau kampanye keliling, melainkan melalui layar smartphone yang setiap hari ada di genggaman.
TikTok, Instagram, hingga berbagai platform digital kini menjadi arena baru bagi para politisi untuk unjuk diri. Mulai dari video pendek, konten keseharian, siaran langsung, sampai potongan pernyataan yang sengaja dikemas menarik agar ramai ditonton.
Di era digital, membangun popularitas tak harus menunggu masa kampanye resmi. Cukup dengan konten yang menarik, pesan politik bisa menyebar luas. Bahkan menjangkau anak muda yang sebelumnya mungkin tidak terlalu tertarik dengan dunia politik.
Media sosial punya daya tarik tersendiri bagi politisi. Selain lebih praktis dan relatif hemat biaya, platform digital memungkinkan mereka menjangkau kelompok masyarakat dengan minat berbeda.
Anak muda, misalnya, bisa disuguhi konten soal lapangan kerja, pendidikan, dan peluang ekonomi. Sementara kelompok masyarakat lainnya mendapat informasi tentang harga kebutuhan pokok, bantuan sosial, hingga pembangunan daerah.
Algoritma media sosial membuat pesan politik bisa menyasar audiens tertentu. Strategi ini menjadikan dunia digital sebagai ruang potensial untuk membangun kedekatan dengan calon pemilih jauh sebelum Pemilu 2029 digelar.
Sejumlah partai politik pun mulai menyiapkan kader agar lebih melek digital. Pelatihan membuat konten, mengelola media sosial, hingga membangun komunitas kreator menjadi bagian dari strategi memperluas pengaruh di dunia maya.
Meski begitu, aktivitas tersebut tidak serta-merta bisa disebut sebagai kampanye resmi. Hanya saja, batas antara memperkenalkan diri, membangun citra, menyampaikan program, dan mencari dukungan politik semakin sulit dibedakan.
Viral Belum Tentu Berkualitas
Di tengah ramainya politisi yang berlomba tampil di media sosial, muncul pertanyaan: apakah tokoh yang paling sering muncul otomatis paling layak dipilih?
Wylda Anastasya Munthe punya pandangan tersendiri. Menurutnya, konten menarik memang bisa menjadi pintu masuk untuk mengenal seorang politisi. Namun, hal utama yang membuatnya tertarik adalah gagasan dan program kerja yang ditawarkan. “Saya lebih tertarik mengikuti politisi karena gagasan dan program kerja yang ditawarkan. Konten yang menarik memang dapat menjadi daya tarik awal, tetapi bukan alasan utama untuk menilai seorang politisi,” ujar karyawan swasta berusia 23 tahun ini, Minggu (8/11).
Baginya, kualitas pemikiran, visi, misi, serta bukti nyata dari kinerja seorang politisi jauh lebih penting daripada sekadar penampilan di media sosial. Sebab, sering muncul di beranda bukan berarti otomatis punya kualitas. Popularitas bisa saja dibangun lewat algoritma, strategi konten, atau kemampuan mengemas penampilan agar terlihat menarik.
Namun, soal kemampuan dan integritas, tetap harus dibuktikan melalui tindakan nyata. “Kepercayaan seharusnya dibangun melalui rekam jejak, kejujuran, konsistensi, dan hasil kerja nyata. Bukan hanya karena sering muncul di media sosial,” katanya.
Wylda juga mengingatkan pentingnya membedakan konten politik yang benar-benar memberikan edukasi, dengan konten yang hanya mengejar popularitas.
Konten edukatif seharusnya berisi gagasan, program kerja, fakta, serta solusi atas persoalan masyarakat. Bukan sekadar video estetik, gaya bicara meyakinkan, atau unggahan yang sengaja dibuat sensasional demi mengejar views dan likes.
Karena itu, anak muda sebagai pengguna aktif media sosial perlu lebih cerdas dalam menyaring informasi politik. Jangan langsung percaya hanya karena sebuah video viral atau mendapat banyak komentar positif. Rekam jejak tokoh perlu dicek, informasi harus diverifikasi, dan setiap janji politik harus diuji apakah masuk akal serta bisa direalisasikan.
Mahasiswa Program Magister Hukum ULM, Muhammad Erwin Pramana juga menilai ada banyak hal yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan kepercayaan kepada seorang politisi. Mulai dari gagasan, rekam jejak, kapasitas, akuntabilitas, hingga latar belakang pendidikannya. Menurutnya, kemampuan membangun citra dan komunikasi memang penting di era digital. Namun, dua hal tersebut tidak boleh menjadi standar utama untuk menilai seseorang yang nantinya akan memimpin. “Kepemimpinan bukan sekadar persoalan bagaimana seseorang menarik perhatian publik, melainkan bagaimana ia memiliki kapasitas dan tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan,” tegas cowok 23 tahun ini.
Erwin mengingatkan masyarakat agar lebih kritis menghadapi banjir informasi politik di media sosial. Apalagi, algoritma bisa membuat sosok tertentu terus muncul di beranda pengguna.
Namun, sering muncul di FYP bukan berarti otomatis punya integritas dan kemampuan memimpin. Informasi politik yang diterima perlu dicek melalui data, fakta, serta kondisi nyata di lapangan. Tanpa kemampuan memilah informasi, media sosial justru bisa menjadi ruang yang memperkuat perbedaan pendapat hingga memicu polarisasi di masyarakat.
“Fenomena politik di Indonesia yang terkadang masih dipengaruhi faktor emosional, ketokohan, dan popularitas. Fenomena sosok pemimpin dengan citra gemoy, misalnya, menunjukkan bagaimana karakter personal dapat ikut membentuk persepsi masyarakat terhadap seorang tokoh politik,” sebutnya.
Bagi Erwin, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari popularitas tokoh atau kemenangan dalam pemilu. “Lebih dari itu, demokrasi harus mampu melahirkan masyarakat yang sadar politik, serta pemimpin yang memiliki kapasitas dan dapat mempertanggungjawabkan kekuasaannya,” pungkasnya.
Jadi, menjelang Pemilu 2029, jangan cuma sibuk mengikuti politisi yang paling sering muncul di media sosial. Views boleh jutaan, followers boleh banyak, tetapi rekam jejak, kapasitas, dan tanggung jawab tetap menjadi hal yang jauh lebih penting.
