Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Narasumber dari penggiat Ambin Demokrasi Kalimantan Selatan dan Infektorat berani buka-bukaan terkait korupsi yang diduga kerap terjadi di dinas-dinas pemerintahan.
Di antara pemateri tersebut adalah Abdul Haris Makie, Muhammad Eksan Elmaque. Mereka berdua dari Ambin Demokrasi Kalsel.
Sedangkan pemateri dari Inspektorat, adalah Inspektur Fitriadi, dengan moderator Nurhalis Majid.
Abdul Haris Makie mengatakan bahwa dalam negara kita ini masalah korupsi sangatlah krusial. Hal itulah yang menjadi alasan ia bersama teman-temannya terus akan melakukan dialog dan diskusi untuk hal ini.
“Di negara kita ini kita tidak kekurangan orang pintar. Mereka yang korupsi itu bahkan mereka yang cerdas tapi tidak jujur,” ungkapnya.
Sedangkan, Muhammad Eksan Elmaque mengungkap bahwa korupsi itu tidak hanya banyak dilakukan di kalangan pejabat. Ia meyakini, yang paling parah adalah korupsi dari pihak swasta.
Dicontohkannya, di kalangan swasta seringkali meminta untuk pembuatan izin yang sangat mudah dengan mahar-mahar tertentu.
“Contohnya dalam sistem perizinan masih banyak praktik yang sangat rawan ada permainan korupsi. Praktik korupsi yang lebih besar itu kebanyakan di swasta bahkan mengalahkan dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Sementara Fitriadi menjelaskan, bahwa praktik korupsi itu sebenarnya perbuatan yang sudah lama direncanakan oleh pelakunya. Bahkan sebelum menyusun anggaran mereka kadang sudah paham apa- apa yang akan di korupsinya.
“Dan hampir rata-rata, pelaku korupsi ini berjemaah dan saling keterkaitan,” celetuk Fitriadi, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum ULM tersebut.
Dari penyampaian materi tersebut, Masduki salah satu peserta diskusi memberikan statement, yang mengatakan, saat ini di kalangan ASN melakukan atau terduga korupsi datanya banyak dimiliki oleh Inspektorat. Namun, Inspektorat enggan memberikan rilisan terkait ini.
“Jangan sampai hal ini jadi bau amis malah tercium oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan mempermainkannya, akhirnya jadi lobi-lobi yang kembali menambah praktik pengaturan,” katanya kecewa. Ia menginginkan ke depan hal itu biar di publikasikan, sehingga pelaku korupsi dan ingin korupsi merasa jera.
Selain Masduki, dari peserta lain Ardiansyah juga mengeluhkan hal yang sama. “Kalau mau meminimalisasi korupsi, coba semua SKPD di Kotabaru melakukan keterbukaan anggaran penggunaannya, biar siapapun bisa mengawasi,” sarannya.
Terakhir Nuhhalis Majid sebagai moderator berharap acara diskusi seperti ini bisa lanjutkan. “Untuk demokrasi yang lebih baik dan meminimalisasi pelaku korupsi,” tutupnya. (Jum)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



