RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Banjarmasin menyisakan persoalan baru. Puluhan sekolah negeri, baik jenjang SD maupun SMP, belum mampu memenuhi kuota penerimaan peserta didik.
Data Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin menunjukkan sedikitnya 20 SMP Negeri masih kekurangan siswa setelah pendaftaran SPMB daring resmi ditutup. Sekolah tersebut meliputi SMPN 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, dan 35.
Fenomena serupa juga terjadi di jenjang sekolah dasar. Bahkan, SDN Teluk Dalam 10 hanya memperoleh satu pendaftar melalui jalur domisili dari kuota 28 siswa hingga penutupan SPMB pada 27 Juni lalu.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama, menilai minimnya jumlah pendaftar dipengaruhi perubahan demografi penduduk yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, pusat permukiman di Kota Banjarmasin kini bergeser dari wilayah Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah menuju Banjarmasin Utara serta Banjarmasin Selatan. Pergeseran itu berdampak langsung terhadap persebaran calon peserta didik.
"Analisis sederhana yang kami lihat adalah adanya perubahan demografi di Kota Banjarmasin. Terjadi pergeseran kawasan permukiman. Kalau dulu kepadatan penduduk lebih banyak berada di wilayah Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah, sekarang bergeser ke Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan. Kondisi ini sangat memengaruhi persebaran calon peserta didik," ujarnya usai rapat di DPRD Kota Banjarmasin.
Ryan menjelaskan, penerapan jalur domisili dalam SPMB membuat perubahan persebaran penduduk semakin berpengaruh terhadap jumlah pendaftar di setiap sekolah. Akibatnya, ada sekolah yang kelebihan peminat, sementara sekolah lain justru kekurangan murid.
Selain itu, semakin banyaknya pilihan sekolah, baik negeri maupun swasta, turut memengaruhi keputusan orang tua dalam menentukan tempat belajar anak.
"Pilihan sekolah sekarang semakin beragam, baik negeri maupun swasta. Orang tua tentu memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan sekolah untuk anaknya. Kami tidak bisa memaksakan mereka harus memilih sekolah negeri," katanya.
Meski demikian, Disdik memastikan akan terus meningkatkan kualitas sekolah negeri melalui pembenahan layanan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan daya saing agar kembali menjadi pilihan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Neli Listriani, meminta Disdik tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga segera mengambil langkah konkret agar kuota sekolah yang masih kosong dapat terisi.
"Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada inovasi agar sekolah-sekolah yang masih kekurangan murid bisa tetap mendapatkan peserta didik," ujarnya.
Menurut Neli, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan ialah membuka kembali pendaftaran pada gelombang berikutnya atau mengarahkan calon peserta didik yang belum diterima di sekolah pilihannya ke sekolah negeri yang masih memiliki kuota.
"Kalau memang masih memungkinkan, bisa dipertimbangkan penambahan gelombang pendaftaran. Anak-anak yang belum diterima di sekolah pilihannya juga bisa diarahkan ke sekolah yang kuotanya masih kosong sehingga daya tampung sekolah negeri bisa dimanfaatkan secara maksimal," katanya.
Politisi Partai Gerindra itu juga mendorong Disdik mulai mengkaji kemungkinan regrouping atau penggabungan sekolah apabila jumlah peserta didik di suatu sekolah sudah sangat minim.
"Kasihan juga kalau dalam satu sekolah muridnya hanya satu atau sangat sedikit, sementara tenaga pendidiknya cukup banyak," tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin berencana segera berkoordinasi dengan Disdik sebelum tahun ajaran baru dimulai untuk memastikan solusi yang disiapkan dapat segera diterapkan.
"Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan ada langkah nyata agar persoalan ini tidak terus berulang setiap tahun," pungkas Neli.
Editor : Eddy Hardiyanto