(Uji Kedewasaan Diplomasi Indonesia-Singapura)
Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Adib, Drs., M.A
Langkah diplomasi lingkungan hidup antara Indonesia dan Singapura
memasuki babak baru yang sangat menentukan. Pertemuan tingkat tinggi antara
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar
Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta akhirnya membuahkan
kesepakatan konkret: pembentukan Joint Task Force (JTF=Satuan Tugas
Bersama) guna menyelidiki pertanggungjawaban korporasi dan memperkuat
penegakan hukum terhadap entitas penyebab kebakaran hutan dan lahan
(karhutla) (Koran Jawa Pos, 28 Oktober 2026). Langkah ini disusul oleh tindakan
tegas Pemerintah Singapura yang memanggil perwakilan dari sepuluh korporasi
yang diduga terlibat karhutla di Indonesia untuk menghadap tiga menteri senior
dan menjalani pemeriksaan independen.
Di dalam negeri, tekanan publik terhadap penyelesaian krisis lingkungan ini
kian menguat. Demonstrasi konsolidasi mahasiswa BEM UI bersama organisasi
masyarakat sipil dan akademisi di Bundaran HI Jakarta pada 28 Oktober 2026
secara tegas menuntut pemerintah memberikan solusi jangka panjang yang
bermakna, bukan sekadar respons permukaan.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia terus mengerahkan puluhan ribu
personel gabungan dan teknologi modifikasi cuaca untuk memadamkan api yang
membakar kawasan rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan. Pertemuan
bilateral Jakarta dan pemanggilan sepuluh perusahaan ini menjadi ujian nyata
sejauh mana kedua negara tetangga mampu mentransformasikan retorika
diplomasi menjadi tindakan hukum yang efektif di lapangan.
Pertanggungjawaban Korporasi
Kabut asap lintas batas (transboundary haze) bukanlah komoditas politik
untuk saling menyalahkan antarnegara, melainkan kejahatan korporasi yang
mengorbankan warga di kedua belah pihak. Selama ini, narasi diplomasi regional
sering kali terjebak dalam dikotomi sempit antara klaim kedaulatan nasional di
satu sisi dan tuduhan pencemaran lingkungan di sisi lain. Padahal, korban utama
dari pekatnya asap racun adalah masyarakat lokal di Kalimantan dan Sumatera
yang paru-parunya terancam setiap musim kemarau, sebelum kabut tersebut
terbawa angin melintasi batas negara.
Kebakaran gambut bukanlah bencana alam murni akibat siklus cuaca,
melainkan hasil dari kejahatan kanalisasi industri yang mengeringkan kubah
gambut demi ekspansi komersial. Membiarkan korporasi pembakar beroperasi
tanpa sanksi finansial dan hukum yang berat sembari membiarkan warga lokal
menanggung dampak kesehatan adalah bentuk kedholiman (ketidakadilan)
ekologis yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, JTF Indonesia-Singapura
harus difokuskan untuk membongkar rantai pasok dan aliran modal korporasi
pembakar, bukan justru membebankan kesalahan kepada masyarakat adat atau
petani kecil di tingkat tapak.
Dialektika
Kebijaksanaan analitis yang dapat dipetik dari dinamika ini berakar pada
perlunya memadukan sains geospasial makro dengan kedaulatan kelembagaan
warga di tingkat tapak. Selama ini, penanganan karhutla selalu didominasi oleh
pendekatan komando militeristik atas-bawah (top-down) dan aksi tanggap darurat
seperti water bombing yang berbiaya sangat mahal. Pemadaman udara terbukti
tidak efektif memadamkan pembakaran bawah permukaan (underground
smouldering) apabila struktur hidrologi kubah gambut telah hancur dan air
tanahnya terkuras.
Teori Common-Pool Resources (CPR) oleh Elinor Ostrom (1990)
mengingatkan bahwa ekosistem kubah gambut merupakan satu kesatuan sistem
hidrologi utuh yang tidak mengenal garis batas negara maupun batas konsesi
swasta. Pengeringan kanal di satu blok industri akan menyedot air tanah di
seluruh bentang kawasan sekitarnya. Penggunaan teknologi pemantauan satelit
dan sensor telemetri nirkabel harus diintegrasikan dengan pengakuan de jure bagi
masyarakat lokal sebagai Pengelola Tata Air Harian (Daily Water Stewards).
Tanpa keterlibatan aktif warga tapak yang menjaga kebasahan air tanah secara
harian, seluruh kesepakatan diplomasi di tingkat menteri akan kehilangan
tumpuan operasional di lapangan.
Peta Jalan Strategis
Guna memastikan JTF Indonesia-Singapura memberikan dampak nyata dan
permanen, kedua pemerintah harus segera mengeksekusi minimal tiga
rekomendasi strategis berikut.
Pertama, pertukaran bukti hukum dan penegakan Strict Liability. JTF
selayaknya memfasilitasi pertukaran data ilmiah (seperti sensor telemetri air tanah
dan citra satelit) sebagai bukti prima facie untuk menerapkan asas Tanggung
Jawab Mutlak (strict liability) terhadap korporasi pembakar tanpa celah
pembelaan.
Kedua, pemeriksaan dan audit keuangan independen. Menindaklanjuti
pemanggilan sepuluh korporasi oleh Pemerintah Singapura melalui audit
transparansi rantai pasok dan pembekuan aset bagi perusahaan yang terbukti
membiarkan konsesinya terbakar.
Ketiga, penguatan kedaulatan warga tapak dan bioekonomi gambut.
Mengalokasikan dana pemulihan ekologis korporasi untuk mendanai infrastruktur
sekat kanal desa serta merangsang ekonomi berbasis gambut basah
(paludiculture) yang dikelola oleh masyarakat lokal.
Selama diplomasi kedua negara hanya berhenti pada jabat tangan menteri
dan konferensi pers tanpa keberanian menyeret pemilik modal korporasi ke meja
hijau, JTF ini hanyalah panggung sandiwara geopolitik—karena asap beracun
tidak akan pernah berhenti berhembus melintasi Selat Malaka selama air tanah
gambut terus ditukarkan demi keserakahan ekonomi monokultur. (*)
Guru Besar Antropologi Ekologi | Koordinator Laboratorium Manusia,
Budaya, dan Ragawi (Lab. MaBuRag) | Dosen Program Doktor Prodi Ilmu
Sosial FISIP Universitas Airlangga
Editor : Muhammad Rizky