RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, AMUNTAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) turun langsung melakukan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Desa Pakapuran, Rabu (17/6/2026).
Monitoring dipimpin Ketua DPRD HSU, H Fadilah bersama Ketua Komisi III DPRD HSU, Munawari. Kegiatan tersebut dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas pelangsiran yang menyebabkan antrean kendaraan mengular dan mengganggu warga yang akan membeli BBM.
Dalam pemantauan itu, rombongan DPRD HSU didampingi personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka melakukan penertiban terhadap antrean kendaraan, sekaligus memantau proses distribusi Pertalite agar berjalan sesuai ketentuan.
H Fadilah mengatakan pengawasan distribusi BBM bersubsidi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil dan merata.
Menurut dia, BBM bersubsidi harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan dimanfaatkan oleh oknum yang melakukan pelangsiran untuk kepentingan tertentu.
“BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan harus terus ditingkatkan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan pelangsiran dan merugikan masyarakat luas,” tegasnya.
Sementara itu, Munawari menegaskan pihaknya akan terus melakukan pemantauan di sejumlah SPBU yang ada di wilayah Kabupaten HSU. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan antrean panjang yang merugikan masyarakat.
“Kami ingin memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Setelah dilakukan penertiban dan pengawasan di lapangan, kondisi antrean kendaraan di SPBU Pakapuran berangsur tertib. Pelayanan pengisian BBM kembali berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat memperoleh Pertalite tanpa kendala berarti.
DPRD HSU berharap pengelola SPBU terus meningkatkan pengawasan internal, serta masyarakat turut mendukung upaya penertiban dengan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, penyaluran BBM bersubsidi dapat berlangsung lebih tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Editor : Fauzan Ridhani