Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ide Balangan Sejak 1963

M
Penulis: M. Syarifuddin❯
MINIATUR : Rumah-rumah kecil di Pahajatan dipercaya kampung
MINIATUR : Rumah-rumah kecil di Pahajatan dipercaya kampung
8 April 2022 Kabupaten Balangan berusia 19 tahun, setelah resmi memisahkan diri dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada tahun 2003 lalu.

Meskipun usianya belum genap 20 tahun, namun pemekaran Balangan sejatinya sudah sejak tahun 1963.

Perjuangan kabupaten yang memiliki motto Bumi Sanggam, akronim dari Sanggup Manggawi Gasan Masyarakat (Sanggam) ini, diawali diawali dengan Resolusi I pada tanggal 13 Desember 1963.

Saat itu, Panitia Pembentukan Kabupaten Balangan (PPKB), menuntut agar Kewedanaan Balangan dijadikan Kabupaten Balangan. Namun Resolusi I itu menemui jalan buntu.

Tidak menyerah begitu saja, PPKB kemudian pada tahun 1968 menyampaikan lagi Resolusi II kepada Presiden RI saat itu, dan di setiap kesempatan melakukan desakan kepada Bupati Kepala Dati II dan DPRD Dati II Hulu Sungai Utara guna menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat.

Perjuangan itu kembali kandas setelah pada tahun 1970 pemerintah pusat pada masa itu belum mengizinkan adanya pemekaran daerah baru.

Ketua PPKB saat ini, H.M Yusuf menuturkan, asa untuk memisahkan diri dari Kabupaten HSU kembali menggeliat, setelah era Orde Baru berganti ke era reformasi yang melahirkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999.

Pada tanggal 13 Mei 1999, kata Yusuf, kemudian dibentuk (disegarkan) kembali Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB)" yang diketuai oleh H Syahrani Ahing. Sejak itu, PPKB memulai aktivitasnya dengan melaksanakan rapat secara maraton dari tanggal 14, 15 dan 16 Mei 1999 guna menyiapkan berkas dan konsep resolusi ke DPRD HSU.

“Tanggal 17 Mei 1999 bertepatan dengan HUT Proklamasi Tentara ALRI Divisi Kalimantan, PPKB beserta tokoh Balangan menyampaikan Resolusi III ke DPRD HSU (DPRD masa transisi), yaitu "Resolusi Masyarakat Balangan" yang berisikan tuntutan pendirian Kabupaten Balangan. Untuk menanggapi hal tersebut maka DPRD HSU membentuk Tim Khusus,” ceritanya.

Menyikapi tuntutan masyarakat Balangan, DPRD HSU laku menerbitkan Surat Keputusan Nomor 27 tahun 2000 tanggal 6 Juli 2000, tentang Persetujuan Menyalurkan dan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Balangan untuk mendirikan kabupaten tersendiri.

Dengan dasar itu, Bupati Hulu Sungai Utara mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 125/0889/Pem, tanggal 7 Juli 2000 sebagai bentuk dukungan.

Tanggal 11 Februari 2002 terbit SK DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 1 Tahun 2002, tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Balangan yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Tanggal 4 April 2002 terbit SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 0110 Tahun 2002, tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemekaran Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diketuai oleh Drs H M Arsyad, dan diiringi pula dengan terbitnya SK DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 11 Tahun 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Pembentukan Kabupaten Balangan.

Pada tanggal 27 Januari 2003 dilangsungkan Sidang Paripurna DPR-RI yang membahas pembentukan dan pemekaran Kabupaten sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 2003.

Pada tanggal 8 April 2003 dilaksanakan pelantikan Pj Bupati Balangan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Saat ini, Kabupaten Balangan memiliki 154 desa dan tiga kelurahan. Terbagi pada delapan kecamatan dengan luasan wilayah 1.878,30 KM persegi. (why/by/ran)

Advertisement
Advertisement
Editor : Arief M

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer