Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tahun Ini, Tak Ada Refocusing Anggaran di Pemprov Kalsel

A
Penulis: Arief❯
PROYEK JALAN: Pengendara mencoba melintas di proyek rehabilitasi jalan Liang Anggang-Bati-Bati, pekan tadi. Tahun ini banyak pembangunan infrastruktur di Kalsel bisa dilanjutkan setelah sempat tertunda karena refocusing beberapa waktu lalu.  | FOTO: SUTRI
PROYEK JALAN: Pengendara mencoba melintas di proyek rehabilitasi jalan Liang Anggang-Bati-Bati, pekan tadi. Tahun ini banyak pembangunan infrastruktur di Kalsel bisa dilanjutkan setelah sempat tertunda karena refocusing beberapa waktu lalu. | FOTO: SUTRI
BANJARMASIN - Meski Presiden Joko Widodo sudah memperpanjang status kebencanaan pandemi Covid-19, namun Pemprov Kalsel belum berencana merefocusing anggaran untuk penanganan pandemi.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kalsel Agus Dyan Nur mengatakan sampai ini pihaknya tak ada rencana untuk merefocusing anggaran kembali seperti tahun lalu. Anggaran untuk penanganan Covid-19 digabung dengan anggaran penanganan bencana alam lainnya seperti banjir, karhutla, dan lain-lain.

"Kami sudah menganggarkan di SKPD yang berhubungan langsung dengan Covid-19 dan kedaruratan lain,” sebut Agus.

Agus berharap refocusing DAU dari pemerintah pusat juga tak akan ada. “ Sekarang juga ekonomi sudah mulai bagus,” ujarnya.

Refocusing anggaran tahun lalu disebutnya sangat berdampak terhadap pembangunan infrastruktur di Kalsel. Bagaimana tidak, puluhan paket pekerjaan terpaksa ditunda. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel mencatat, dari 265 paket pekerjaan, ada sebanyak 23 paket yang dibatalkan karena anggaran dialihkan ke penanganan pandemi.

***

Sementara Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira memastikan, sampai saat ini tak ada pergeseran dan pengurangan anggaran seperti tahun lalu. Dia menerangkan, belanja tak terduga sudah disiapkan Pemprov Kalsel mengantisipasi jika terjadi kembali lonjakan tinggi kasus Covid-19 yang dampaknya luas terhadap masyarakat.

Fajar berharap, sepanjang tahun ini ekonomi normal dan tak terjadi lonjakan kasus yang akan memperburuk. “Pemprov sudah jaga-jaga melalui belanja tak terduga. Semoga saja keadaan ekonomi tak seperti tahun lalu agar bisa mendorong kegiatan yang sempat tertunda tahun lalu. Kami berharap yang terbaik, tapi tetap bersiap yang terburuk,” ujar Fajar kemarin.

Seperti diketahui, tahun lalu Pemprov harus melakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 ini. Kala itu, pemerintah pusat sudah merefocusing Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 persen. Pemprov pun tahun lalu merefocusing anggaran sebesar 8 persen untuk pandemi dan kedaruratan lain.

Yang menjadi kekhawatiran tentu saja adalah gonjang-ganjing larangan ekspor batubara pada periode 1 sampai 31 Januari 2022. Kebijakan ini bukan hanya merugikan pengusaha tambang, tapi juga diprediksi membuat pendapatan Kalsel menurun.

Kasubbid Dana Transfer Daerah pada Bakeuda Kalsel Alfiansyah mengatakan, pendapatan daerah yang kemungkinan turun ialah di sektor dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak dari royalti batubara.

"Selama tidak ada penjualan atau ekspor batubara tentunya tidak ada pendapatan dari kegiatan tersebut," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Padahal, sebelumnya Alfi memprediksi dana transfer tahun ini akan naik lantaran dalam beberapa bulan terakhir harga batubara semakin mahal. Namun, karena adanya larangan ekspor maka prediksi tersebut bisa meleset.

Dia menyebut, yang memberikan kontribusi besar atas meningkatnya dana bagi hasil ialah naiknya harga acuan batubara dalam beberapa bulan terakhir.

Untuk 2020, Alfi menyebut alokasi dana bagi hasil yang diterima Pemprov Kalsel sebesar Rp828 miliar, sedangkan tahun 2021 cuma Rp548 miliar. "Turun sekitar Rp300 miliar," sebutnya.

Selain dana bagi hasil, dia merincikan, dana alokasi umum (DAU) pada 2020 juga dikurangi oleh pemerintah pusat. Dari yang sebelumnya Rp1.095.796.117.000, menjadi Rp1.093.343.743.000. "Sedangkan, dana alokasi khusus (DAK) sedikit bertambah. Dari Rp1 triliun menjadi Rp1,1 triliun," ungkapnya.

Disampaikan Alfi, dana transfer realisasinya menurun sejak tiga tahun terakhir. Hal ini menurutnya lantaran pemasukan negara dari sektor pertambangan batubara dan lainnya sempat tidak optimal. "Dengan naiknya harga batubara maka dana perimbangan atau dana transfer diharapkan naik," ucapnya. (mof/ris/by/ran)

Advertisement
Advertisement
Editor : Arief M

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer