Aksi jilid II ini menyusul aksi sebelumnya yang berakhir ricuh pada Senin (24/11) lalu.
Massa mahasiswa terpantau melakukan konsolidasi akbar pada Selasa malam. Melalui unggahan di media sosial resmi, mereka menyatakan belum puas dengan respons DPRD Kalsel terhadap tuntutan yang disampaikan.
"Kami hanya meminta waktu beberapa jam agar beliau (Ketua DPRD) mendengar langsung suara mahasiswa dan masyarakat," tulis akun media sosial aliansi BEM se-Kalsel.
"Bukan sekadar mendengar perwakilan organisasi, tapi memberi ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan keresahan tanpa perantara," sambungnya.
Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat, Adi Jayadi, menegaskan aksi susulan akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka benar-benar diakomodir legislator.
Baca Juga: BGN Izinkan SPPG Landasan Ulin Utara 1 Beroperasi Lagi Usai Kasus Belatung
Negosiasi untuk berdialog di dalam Rumah Banjar pada aksi kemarin berakhir buntu.
Massa yang emosi akhirnya menerobos paksa pagar DPRD. Aksi saling dorong dengan aparat keamanan beratribut lengkap pun tak terhindarkan.
Demonstran membawa empat tuntutan utama. Pertama, penolakan terhadap KUHAP yang baru disahkan DPR RI.
Mereka menilai beberapa pasal dalam KUHAP terbaru tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Perluasan wewenang Polri dan penyidik lebih besar sehingga tidak sesuai dengan narasi keamanan terhadap putusan-putusan yang dihadirkan," tegas Adi.
Kedua, penanganan tambang ilegal di Kalsel yang dinilai masih menimbulkan banyak masalah di beberapa kabupaten.
Ketiga, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang belakangan kerap menyulitkan masyarakat. Keempat, pengesahan UU Masyarakat Adat yang bersifat prorakyat. (*)
