Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Tabalong Panggil Tiga SKPD Karena Ini

I
Penulis: Ibnu Dwi Wahyudi❯
DIPANGGIL : Jajaran tiga SKPD di lingkup Pemkab Tabalong saat rapat bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tabalong.(Foto  : Ibnu Dwi Wahyudi/ Radar Banjarmasin)
DIPANGGIL : Jajaran tiga SKPD di lingkup Pemkab Tabalong saat rapat bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tabalong. (Foto  : Ibnu Dwi Wahyudi/ Radar Banjarmasin)

Advertisement

 RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Tanjung - Tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait soal serapan anggaran mereka.

Wakil Ketua DPRD Tabalong, Noor Farida mengatakan soal tiga SKPD tersebut telah dibahas dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tabalong.

"Realisasi anggarannya di bawah 80 persen, sudah dipanggil untuk memberikan penjelasan dan dievaluasi," ujarnya, Minggu (19/7/2026).

Advertisement

Tiga SKPD terdiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Inspektorat, serta Kecamatan Pugaan.

Dalam rapat ketiganya diminta menyampaikan penjelasan terkait rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2025 kemarin.

"Berdasarkan hasil pembahasan, DPRD menilai rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh perencanaan program yang belum matang," tegasnya. 

Advertisement

Namun, sisa anggaran yang tersedia akhirnya menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA), yang berasal dari efisiensi hasil lelang.

Menurut Noor Farida, SILPA karena program dan kegiatan tidak terlaksana mengurangi manfaat anggaran yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat.

Sebagai solusi, DPRD mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi terhadap program dan kegiatan yang diajukan SKPD," cetusnya.

Ia juga meminta agar SKPD lebih matang dalam membuat perencanaan program dan kegjatan agar serapan anggaran dapat tercapai sesuai harapan.

Advertisement

Artikel Terkait

Karena Ada Kecurangan Kehadiran, Pemkab Tabalong Terapkan Absensi Verifikasi Wajah

Karena Ada Kecurangan Kehadiran, Pemkab Tabalong Terapkan Absensi Verifikasi Wajah

Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong diwajibkan melakukan absensi wajah terhitung 1 Oktober 2026 ini

Kontrak Enam PPPK Pemkab Tabalong Tidak Diperpanjang. Ini Alasannya

Kontrak Enam PPPK Pemkab Tabalong Tidak Diperpanjang. Ini Alasannya

Satu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong ditetapkan tidak diperpanjang kontraknya.

DPRD Tabalong Apresiasi Penyampaian Keluhan Massa Gabungan melalui RDP

DPRD Tabalong Apresiasi Penyampaian Keluhan Massa Gabungan melalui RDP

Sejumlah massa dari berbagai kalangan mendatangi kantor DPRD Tabalong menyampaikan unek-uneknya, Jumat (20/11/2026)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer