BARABAI – Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memanggil Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh Ketua Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) se-HST dalam rapat di ruang lantai II Sekretariat DPRD, Kamis (12/3).
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi anak-anak di daerah tersebut.
Ketua Komisi I DPRD HST, Yazid Fahmi, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan terhadap SPPG, melainkan fokus pada perbaikan gizi anak.
"Kami di Komisi I tidak punya kepentingan terhadap SPPG, yang kami kejar adalah perbaikan gizi untuk anak-anak," ujarnya.
Dalam rapat itu, sejumlah anggota dewan menyoroti berbagai persoalan di lapangan, mulai dari komitmen pengelola SPPG hingga teknis penyediaan makanan bergizi.
Anggota Komisi I, Johar Arifin, menegaskan pentingnya tanggung jawab langsung dari pemilik atau pengelola SPPG agar program pemenuhan gizi berjalan maksimal.
"Alangkah baiknya agar pemenuhan gizi anak terpenuhi. Masalah gizi anak tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemilik (SPPG) harus hadir dan bertanggung jawab langsung," tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya informasi kenaikan dana dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per porsi.
"Kenaikan ini jangan sampai hanya wacana," imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Salpia Riduan, mempertanyakan kesiapan teknis penyedia makanan bergizi bagi penerima manfaat.
"Apakah hari ini SPPG membawa makanan bergizi? Bagaimana utamanya? Para penyedia harus paham. Apakah perlu minta MBG dan seterusnya? Kita harus memastikan gizi bagi yang belum menerima," tuturnya.
Anggota Komisi I, Alamsyah, juga meminta para pemilik SPPG hadir langsung agar dapat mempertanggungjawabkan program yang dijalankan.
"Kita mau pemilik SPPG yang datang (ke rapat). Pemiliknya pikir apa tentang SPPG mereka? Jangan sampai banyak orang yang justru menyerang (program) ini," sindirnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BGN, Sadilah, menjelaskan pihaknya terus berupaya menjaga mutu layanan meski menghadapi kendala bahan pokok.
"BGN ingin menjamin mutu, namun kita kekurangan bahan pokok. Sebagian bahan masih dibeli dari luar daerah. BGN juga meminta penyediaan tempat, sarana," paparnya.
Ia juga menyebut masih ada ketidaksesuaian jumlah bahan yang perlu diperbaiki.
Sadilah menambahkan, untuk wilayah 3T, pelibatan wirausaha dan tenaga lokal menjadi prioritas.
"Di dalam struktur SPPG, kepala SPPG dan staf keuangan digaji oleh BGN," tambahnya.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa jumlah penerima manfaat saat ini mencapai 25.544 orang dari target 32.160 orang, dengan tiga SPPG yang telah ditetapkan beroperasi.
"Jumlah penerima manfaat saat ini adalah 25.544 orang dari target awal 32.160. Ada tiga SPPG yang telah ditetapkan," jelas Sadilah.
Ia juga mengungkapkan jumlah relawan yang terlibat kini sebanyak 470 orang, berkurang dari sebelumnya 564 karena dua unit SPPG ditutup sementara.
