Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raperda Ormas Mulai Digodok DPRD Kalsel

M
Penulis: M Oscar Fraby❯
PEMBAHASAN: Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalsel melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Kemasyarakatan pada Rabu (11/6).
PEMBAHASAN: Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalsel melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Kemasyarakatan pada Rabu (11/6).

BANJARMASIN – Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi bagian dan wadah partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah. Keberadaannya pun menjadi perhatian bagi DPRD Kalsel.


Advertisement

Agar keberadaan ormas lebih kuat kedudukannya, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalsel melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Kemasyarakatan pada Rabu (11/6).

Dikatakan Wakil Ketua Pansus I, Habib Hamid Bahasyim, Raperda ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi seluruh ormas yang ada di Kalsel.

Pembahasan Raperda ini melibatkan Tenaga Ahli Gubernur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, serta Biro Hukum Setdaprov Kalsel.

Advertisement

Dalam pembahasan bersama, legislatif dan eksekutif mengkaji kembali substansi Raperda, khususnya terkait pembinaan dan perlakuan terhadap ormas yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. “Raperda ini nantinya dapat memberikan payung hukum yang jelas kepada ormas di Kalsel,” terangnya.

Sementara, salah satu anggota Pansus I, Dirham Zein menekankan, sebelum nantinya disahkan sebagai Raperda, penting terlebih dahulu dilakukan pendataan ormas oleh Kesbangpol.

Menurutnya, Ormas yang ada atau yang didirikan, harus dengan tujuan yang baik. Mereka tekannya harus bergerak di berbagai bidang yang tujuannya berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Advertisement

Ormas juga tekan Dirham, harus berperan dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dia mencontoh seperti sosial, seni, budaya, kemasyarakatan, hingga keagamaan.

Agar partisipasi masyarakat ini berjalan sesuai aturan. Maka bagi ormas yang ingin terdaftar, terutama yang telah berbadan hukum dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dipersilakan mendaftar ke Kesbangpol.

Dia menegaskan, Pansus I berkomitmen menyusun Perda yang akomodatif dan berpihak pada penguatan peran ormas dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan. “Sehingga nantinya dengan lahirnya Perda, selain memiliki kekuatan hukum, juga fungsinya akan terarah,” kata Dirham.

Editor: Sutrisno

Advertisement

Artikel Terkait

Hibah Diperketat, DPRD Desak Pemko Siapkan Skema Alternatif

Hibah Diperketat, DPRD Desak Pemko Siapkan Skema Alternatif

DPRD Kota Banjarmasin meminta pemerintah kota segera menyiapkan skema pendanaan alternatif bagi organisasi kemasyarakatan menyusul adanya pe

KPK Evaluasi Tata Kelola Pemkab HSU, Ini yang Disorot Lembaga Antrasuah Itu

KPK Evaluasi Tata Kelola Pemkab HSU, Ini yang Disorot Lembaga Antrasuah Itu

KPK mengevaluasi tata kelola pemerintahan Kabupaten HSU dengan menyoroti pokir DPRD, pengadaan barang dan jasa hingga pengelolaan hibah

Sebanyak 20 Lampu PJU Bakal Terangi Titian Murung Selong Banjarmasin

Sebanyak 20 Lampu PJU Bakal Terangi Titian Murung Selong Banjarmasin

Sebanyak 20 titik lampu penerangan jalan umum (PJU) direncanakan dipasang di titian Murung Selong, Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer