
BANJARMASIN – Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi bagian dan wadah partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah. Keberadaannya pun menjadi perhatian bagi DPRD Kalsel.
Agar keberadaan ormas lebih kuat kedudukannya, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalsel melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Kemasyarakatan pada Rabu (11/6).
Dikatakan Wakil Ketua Pansus I, Habib Hamid Bahasyim, Raperda ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi seluruh ormas yang ada di Kalsel.
Pembahasan Raperda ini melibatkan Tenaga Ahli Gubernur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, serta Biro Hukum Setdaprov Kalsel.
Dalam pembahasan bersama, legislatif dan eksekutif mengkaji kembali substansi Raperda, khususnya terkait pembinaan dan perlakuan terhadap ormas yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. “Raperda ini nantinya dapat memberikan payung hukum yang jelas kepada ormas di Kalsel,” terangnya.
Sementara, salah satu anggota Pansus I, Dirham Zein menekankan, sebelum nantinya disahkan sebagai Raperda, penting terlebih dahulu dilakukan pendataan ormas oleh Kesbangpol.
Menurutnya, Ormas yang ada atau yang didirikan, harus dengan tujuan yang baik. Mereka tekannya harus bergerak di berbagai bidang yang tujuannya berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Ormas juga tekan Dirham, harus berperan dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dia mencontoh seperti sosial, seni, budaya, kemasyarakatan, hingga keagamaan.
Agar partisipasi masyarakat ini berjalan sesuai aturan. Maka bagi ormas yang ingin terdaftar, terutama yang telah berbadan hukum dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dipersilakan mendaftar ke Kesbangpol.
Dia menegaskan, Pansus I berkomitmen menyusun Perda yang akomodatif dan berpihak pada penguatan peran ormas dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan. “Sehingga nantinya dengan lahirnya Perda, selain memiliki kekuatan hukum, juga fungsinya akan terarah,” kata Dirham.
Editor: Sutrisno



